Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

Polemik Dana Hibah DKI, Wagub Riza: Semuanya melalui Kajian

Senin, 22 November 2021 | 23:20 WIB
Oleh : Yustinus Paat / EHD
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin malam, 15 November 2021.

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan pemberian dana hibah oleh Pemprov DKI kepada lembaga atau organisasi kemasyarakatan sudah melalui kajian. Riza mengatakan, kajian tersebut dilakukan di tingkat SKPD atau dinas-dinas terkait sebelum dibahas lagi dengan DPRD DKI Jakarta.

Hal ini disampaikan Riza terkait munculnya polemik sejumlah dana hibah yang tertuang dalam rencana APBD DKI Tahun 2022, seperti dana hibah untuk Yayasan Pondok Karya Pembangunan (YPKP) dan Yayasan Bunda Pintar Indonesia (BPI).

Advertisement

Dana hibah untuk kedua yayasan ini menjadi persoalan karena dinilai ada konflik kepentingan di mana YPKP merupakan yayasan yang dipimpin ayah Wagub Riza dan BPI merupakan yayasan yang memiliki keterkaitan dengan Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani.

Selain itu, belakangan muncul polemik soal dana hibah kepada MUI DKI Jakarta Rp 10,6 miliar yang dikaitkan dengan pembentukan cyber army oleh MUI DKI untuk membela Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Dari pihak Pemprov melakukan kajian dan evaluasi nanti bersama-sama dengan teman-teman di DPRD, setelah itu nanti baru diputuskan oleh teman-teman di DPRD seperti yang berlangsung selama ini," ujar Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (21/11/2021).

Riza menegaskan, pengajuan dan pemberian dana hibah tersebut sudah memiliki aturan dan ketentuannya. Tidak bisa, kata Riza, hanya berdasarkan proposal, lalu disetujui.

"Dana hibah harus sesuai ketentuan dan peraturan yang ada dan peruntukannya melalui proses yang panjang, tidak ujug-ujug mengajukan surat proposal kemudian disetujui itu, tidak," tandas Riza.

Dana hibah dari APBD DKI Jakarta tersebar ke berbagai SKPD. Riza sendiri tidak menyebutkan secara rinci jumlahnya dan besaran dana hibah untuk masing-masing lembaga atau organisasi.

Sebelumnya, Riza mengatakan dana hibah untuk lembaga atau organisasi selama ini digunakan untuk dana operasional atau pembangunan, bukan untuk tujuan-tujuan politik praktis.

Dia mencontohkan dana hibah Pemprov DKI sebesar Rp 486 juta kepada Yayasan Pondok Karya Pembangunan (YPKP) yang tertuang dalam data hasil input komponen Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2022.

Dana ini dianggarkan oleh Dinas Sosial DKI Jakarta melalui rekening belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar.

Dana hibah tersebut, kata Riza digunakan untuk membiayai makan-minum para santri dan siswa yang berada di bawah YPKP.

"Itu makan 90 santri dhuafa dengan rinciannya Rp 10.000 (sepuluh ribu) x 3 kali makan x 30 hari x 6 bulan sehingga total Rp 486 juta. Sementara kalau kita lihat di panti asuhan yang kita miliki (dinsos) itu biayanya malah kurang lebih Rp 44.000 satu hari, kalau Pergub sekali makan malah Rp 47.000, snack Rp 18.000. Ini cuma Rp 10.000," ungkap Riza.

Besaran dana dan jumlah organisasi penerima dana hibah berbeda-beda di setiap SKPD. Contohnya Dinas Sosial DKI Jakarta menerima pengajuan dana hibah dari 80 organisasi, lembaga dan yayasan pada anggaran Tahun 2022.

Dari 80 organisasi tersebut, Karang Taruna DKI Jakarta merupakan organisasi yang mendapatkan dana hibah tertinggi, yakni Rp 1 miliar. Sementara penerima hibah terendah adalah yayasan Cheshire Indonesia senilai Rp 18 juta. Secara umum, organisasi penerima hibah dari Dinas Sosial DKI rata-rata mendapatkan dana hibah kisaran Rp 25-75 juta.

Salah satu ketentuan yang mengatur dana hibah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam Pasal 62 PP tersebut dinyatakan belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian hibah itu ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah ini dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan urusan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA


MEGAPOLITAN | 29 Januari 2022

MEGAPOLITAN | 29 Januari 2022

MEGAPOLITAN | 29 Januari 2022

MEGAPOLITAN | 29 Januari 2022

MEGAPOLITAN | 29 Januari 2022

MEGAPOLITAN | 28 Januari 2022

MEGAPOLITAN | 28 Januari 2022

MEGAPOLITAN | 28 Januari 2022

MEGAPOLITAN | 28 Januari 2022

MEGAPOLITAN | 28 Januari 2022

BERITA TERPOPULER


#1
Polda Jabar Tangkap Ketua Umum GMBI

#2
Catat! Robot Trading DNA Pro Dinyatakan Ilegal

#3
Jelang Penutupan, Ini Daftar Transfer Pemain Liga Inggris

#4
Hikmahanto: Singapura Tak Ikhlas Serahkan Kendali Udara ke Indonesia

#5
Tuan Rumah Piala Dunia Qatar Masukkan Indonesia dalam Daftar Negara Aman

#6
Pengemis Elite di Sampit, Punya Mobil dan Motor Baru

#7
Kawal MotoGP 2022, TNI AL Turunkan Lima Kapal Perang

#8
Kemenkes Terbitkan Sertifikat Vaksin Standar WHO, Ini Cara Mengaksesnya

#9
PP PBSI Panggil 88 Atlet Masuk Pelatnas Cipayung

#10
Sehari Ditemukan 400 Kasus Baru Positif Covid-19 di Depok

TERKINI


EKONOMI | 29 Januari 2022

EKONOMI | 29 Januari 2022

OLAHRAGA | 29 Januari 2022

NASIONAL | 29 Januari 2022

DUNIA | 29 Januari 2022

MEGAPOLITAN | 29 Januari 2022

NASIONAL | 29 Januari 2022

EKONOMI | 29 Januari 2022

MEGAPOLITAN | 29 Januari 2022

MEGAPOLITAN | 29 Januari 2022