Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

Buruh Ancam Demo Berjilid-jilid, Ini Respons Wagub DKI

Sabtu, 27 November 2021 | 06:57 WIB
Oleh : Yustinus Paat / JAS
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (kedua kiri).

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan pihaknya akan mencarikan solusi yang terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan para buruh. Riza berharap para buruh bersabar usai penetapan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2022.

Hal ini disampaikan Riza menanggapi ancaman buruh yang akan melakukan demonstrasi berjilid-jilid di Balai Kota jika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak mencabut keputusan penetapan UMP 2022. Buruh tuntut agar kenaikan UMP DKI 2022 sebesar 4-5% dari UMP 2021. Sementara Anies menetapkan kenaikan UMP 2022 hanya 0,85%.

Advertisement

"Mohon bersabar kita sedang terus mencarikan solusinya yang terbaik," ujar Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (26/11/2021).

Riza mengatakan, formula UMP sudah diatur jelas dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Pengaturan formula UMP tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemda termasuk Pemprov DKI hanya memasukkan angka-angka seperti angka inflasi, pertumbuhan ekonomi, paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah.

"Penentuan UMP itu ada formula dan rumusannya, bukan kami yang menyusun. Kami hanya memasukkan angka-angka inflasi dan sebagainya," ungkap Riza.

Lebih lanjut Riza mengatakan, pemerintah pusat juga mencarikan solusi yang berbaik. Namun, kata dia, ini merupakan solusi terbaik untuk semua pihak baik pihak buruh maupun pengusaha.

"Kami akan terus memberikan perhatian, mencarikan solusi terbaik bagi kepentingan buruh, kepentingan pengusaha, kepentingan pemerintah, dan kepentingan seluruh warga," pungkas Riza.

Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan UMP DKI tahun 2022 sebesar Rp 4.453.935. Jumlah ini naik sebesar Rp 37.748 (0,85%) dibandingkan UMP 2021. Saat itu, UMP DKI Jakarta sebesar Rp 4.416.186,548.

Dalam meningkatkan kesejahteraan para buruh Jakarta, Pemprov DKI telah membuat sejumlah kebijakan, pertama perluasan kriteria penerima manfaat Kartu Pekerja Jakarta dari yang semula berpenghasilan UMP + 10% menjadi UMP + 15% agar dapat menjangkau lebih banyak pekerja/buruh, sehingga dapat mengurangi pengeluaran untuk biaya hidup pekerja/buruh di Jakarta.

Kedua, anak-anak penerima kartu pekerja diutamakan mendapat KJP plus dan biaya pendidikan masuk sekolah. Ketiga, memperbanyak program pelatihan bagi pekerja/buruh melalui Pusat Pelatihan Kerja Daerah, Mobile Training Unit, Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi, serta kolaborator.

Keempat, pengembangan program Jakpreneur dan pembentukan koperasi pekerja/buruh serta memfasilitasi penjualan produk yang berasal dari program dimaksud ke dalam sistem e-Order. kelima, program biaya pendidikan bagi pekerja/buruh yang terkena PHK, maupun pekerja/buruh yang dirumahkan tanpa diberikan/dikurangi upahnya.

Keenam, program bantuan bagi anak yang orangtuanya meninggal akibat pandemi Covid-19. Ketujuh, program kolaborasi antara Disnakertrans dan Energi Provinsi DKI Jakarta dengan asosiasi pengusaha berupa bantuan sarana dan prasarana bagi federasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah memiliki usaha.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA


MEGAPOLITAN | 20 Januari 2022

MEGAPOLITAN | 20 Januari 2022

MEGAPOLITAN | 20 Januari 2022

MEGAPOLITAN | 20 Januari 2022

MEGAPOLITAN | 20 Januari 2022

MEGAPOLITAN | 20 Januari 2022

MEGAPOLITAN | 20 Januari 2022

MEGAPOLITAN | 20 Januari 2022

MEGAPOLITAN | 20 Januari 2022

MEGAPOLITAN | 20 Januari 2022

BERITA TERPOPULER


#1
Ini Nama Hakim PN Surabaya yang Ditangkap KPK

#2
Berdayakan Masyarakat, SiCepat Raih Apresiasi dari Baznas

#3
OTT KPK di Surabaya Terkait Suap Penanganan Perkara

#4
Soal Bahasa Sunda, PDIP Akhirnya Beri Sanksi kepada Arteria Dahlan

#5
OTT Hakim PN Surabaya, KPK Juga Sita Sejumlah Uang

#6
Parkir di Malioboro Rp 350.000, Wakil Wali Kota: Pelaku Diproses Hukum

#7
Hakim PN Surabaya yang Ditangkap KPK Pernah Vonis Bebas Koruptor APBD

#8
Omicron Meningkat, Agenda G-20 Financial Track Dipindah ke Jakarta

#9
Bupati Langkat Sempat Kabur Saat OTT KPK

#10
DPN Peradi Resmi Miliki Gedung Baru

TERKINI


NASIONAL | 20 Januari 2022

OLAHRAGA | 20 Januari 2022

OLAHRAGA | 20 Januari 2022

KESEHATAN | 20 Januari 2022

DUNIA | 20 Januari 2022

DUNIA | 20 Januari 2022

EKONOMI | 20 Januari 2022

DIGITAL | 20 Januari 2022

KESEHATAN | 20 Januari 2022

MEGAPOLITAN | 20 Januari 2022