Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

Kadin Jaktim Dukung Outsorcing Gantikan Tenaga Honorer

Minggu, 23 Januari 2022 | 23:09 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / CAR
Ketua Kadin Jakarta Timur, Anta Ginting.

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah memutuskan tidak lagi menggunakan tenaga honorer di setiap instansi pemerintahan mulai 2023. Hal ini disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo. Ke depan, hanya ada dua kategori status pegawai pemerintahan yakni pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Nasib tenaga honorer dasar, seperti petugas keamanan hingga kebersihan di instansi pemerintahan, dapat dipenuhi melalui tenaga alih daya atau outsourcing. Ketua Kadin Jakarta Timur (Jaktim) Anta Ginting mendukung wacana tersebut. Anta meminta para perusahaan alih daya untuk menerapkan sistem outsourcing yang sehat.

“Menyediakan program pelatihan dari praktisi, dan program simulasi untuk meningkatkan kualitas kerja dan perilaku pekerja sehingga para pekerja dan terampil dan berkualitas,” kata Anta kepada wartawan, Minggu (23/11/2022).

Anta pun mengusulkan agar kalangan pengusaha alih daya dapat meningkatkan kemampuan karyawan. “Dengan peningkatan kemampuan yang baik untuk karyawan, contohnya lewat training yang intensif secara online serta sertifikasi sesuai dengan kompetensinya,” ucap Anta.

Penuntasan tenaga honorer memang ditargetkan selesai tahun 2023. Hal ini sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49/2018 tentang Manajemen PPPK. Pada pasal 99 ayat 1 disebutkan pegawai non-PNS yang bertugas pada instansi pemerintah sebelum diundangkannya PP tersebut, masih tetap melaksanakan tugas paling lama lima tahun.

PP Manajemen PPPK juga menyebut salah satu penuntasan pegawai non-PNS dapat dilakukan melalui rekrutmen PPPK. Jika memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur PP, maka tenaga honorer dapat diangkat menjadi PPPK. Tenaga honorer dengan pekerjaan-pekerjaan dasar dapat diambil dari pihak ketiga.

“Untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan-pekerjaan yang sangat dasar seperti cleaning service, security, dan lain-lain, disarankan untuk dipenuhi melalui tenaga alih daya, dengan beban biaya umum, dan bukan biaya gaji. Alih daya ke pihak ketiga, sehingga mereka bisa diangkat sebagai karyawan di pihak ketiga tersebut,” kata Tjahjo.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI