Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved

Pelindo 1 dan KPK Teken Kerja Sama Penanganan Pengaduan Korupsi

Rabu, 3 Maret 2021 | 19:08 WIB
Oleh : Thresa Sandra Desfika / JAS
PT Pelindo 1 bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menandatangani kerja sama penanganan pengaduan Tindak Pidana Korupsi terintegrasi atau yang dikenal Whistleblowing System TPK Terintegrasi di Aula Gedung Juang KPK Jakarta pada Selasa, 2 Maret 2021.

Jakarta, Beritasatu.com - PT Pelindo 1 bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menandatangani kerja sama penanganan pengaduan tindak pidana korupsi terintegrasi atau yang dikenal Whistleblowing System (WBS) TPK Terintegrasi di Aula Gedung Juang KPK Jakarta pada Selasa (2/3/2021).

Hal ini sebagai salah satu komitmen Pelindo 1 dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Penandatanganan ini dilakukan oleh Direktur Utama Pelindo 1 Dani Rusli Utama dan Mochamad Hadiyana selaku Deputi Bidang Informasi dan Data KPK yang disaksikan oleh Ketua KPK Firli Bahuri dan Menteri BUMN Erick Thohir. Selain itu juga dihadiri oleh Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo Suroyo.

Penandatanganan kesepakatan ini mencakup integrasi penanganan pengaduan melalui Whistle Blowing System (WBS) yang bertujuan membangun dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan pengaduan baik secara internal maupun eksternal yang terintegrasi secara profesional, transparan, akuntabel dengan mengutamakan kerahasiaan, sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berjalan dengan optimal.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa kerja sama dengan KPK merupakan wujud dukungan kementerian terhadap perusahaan BUMN. Kementerian BUMN akan menjadi mitra yang kontributif dan solutif dalam pencegahan korupsi.

“Kami berkomitmen untuk terus melakukan transformasi, transparansi, dan profesionalisme di Kementerian BUMN dan juga perusahaan BUMN. Saya juga komit kepada pimpinan BUMN bahwa penilaiannya fair dan transparan bukan karena suka atau tidak suka. Segala upaya pencegahan korupsi telah dilakukan BUMN lewat sejumlah terobosan, salah satu terobosannya adalah membuka seluruh laporan keuangan BUMN yang bisa diakses oleh Presiden dan Menteri Keuangan,” ujar Erick dalam keterangan resmi, Rabu (3/3/2021).

Direktur Utama Pelindo 1 Dani Rusli Utama menyatakan bahwa perjanjian kerja sama ini merupakan wujud upaya dalam penegakan prinsip Good Corporate Governance (GCG), pencegahan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta penegakan prinsip integritas dan keterbukaan.

“Kami sangat mendukung kesepakatan WBS ini, karena hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip GCG yang diterapkan oleh Pelindo 1 dalam setiap aktivitas pekerjaan, di antaranya: transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. Sehingga setiap orang memiliki tanggung jawab yang sama untuk memberantas korupsi tanpa ada kekhawatiran identitasnya terungkap,” ujar Dani Rusli Utama.

Melalui sambutannya, Ketua KPK Firli Bahuri pada acara penandatanganan kerja sama antara KPK dengan 27 BUMN mengatakan, sinergi ini bertujuan untuk mendorong penggunaan WBS sebagai alat dalam mendeteksi korupsi.

“Saya berharap dengan WBS Terintegrasi, WBS pada kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD dapat optimal dalam mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi,” jelas Firli Bahuri.

Sebelumnya, kata dia, sudah ada dua program kerja KPK yang sudah dilakukan penerapannya di Kementerian BUMN dan BUMN yaitu penerapan Sistem Manajemen Anti-Penyuapan (SMAP ISO 37001) dan tentang tentang Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) dan kemudian program WBS ini.

"Hal ini menjadi kewajiban bagi KPK untuk bersinergi dengan BUMN, berusaha menjaga agar BUMN mampu mencapai tujuannya demi kesejahteraan masyarakat Indonesia, terhindari dari fraud dan/atau tindak pidana korupsi. Keterlibatan KPK dalam kerja sama ini adalah membantu dan mendorong, monitor, serta evaluasi agar sistem ini dapat berjalan dengan optimal sehingga menjadi sarana efektif dalam upaya BUMN melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi,” ujar Firli.

Melalui kesepakatan kerja sama WBS Terintegrasi diharapkan akan menghindari duplikasi, meningkatkan sinergi, dan monitor atas pengaduan tindak pidana korupsi yang diterima oleh masing-masing BUMN dengan KPK.



Sumber: BeritaSatu.com


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA


NASIONAL | 3 Maret 2021

NASIONAL | 3 Maret 2021

NASIONAL | 3 Maret 2021

NASIONAL | 3 Maret 2021

NASIONAL | 3 Maret 2021

NASIONAL | 3 Maret 2021

NASIONAL | 3 Maret 2021

NASIONAL | 3 Maret 2021

NASIONAL | 3 Maret 2021

NASIONAL | 3 Maret 2021

BERITA TERPOPULER


#1
Partai Emas Dukung Larangan Mudik yang Diterapkan Pemerintah

#2
Meski Berat, IHSG Masih Berpeluang Menguat ke Level 6.000

#3
Larang Mudik, Kemko PMK: Setiap Libur Panjang Kasus Covid 19 Selalu Naik

#4
Tiongkok Akan Campur Vaksin Covid-19, Ini Komentar Kemkes

#5
Kemkumham Isyaratkan Tolak Pengajuan Merek Partai Demokrat oleh SBY

#6
Saksi‎: Munarman Cs Jemput Rizieq Langsung ke Tangga Pesawat

#7
Teten Ajak Pelaku Koperasi dan UMKM Susun Model Bisnis Industri Otomotif

#8
Korban Bencana NTT Butuh Obat-obatan dan Layanan Psikososial

#9
SBY Daftarkan Lambang Demokrat ke HAKI, Ini Pandangan Pakar

#10
MA Tolak Kasasi Jaksa, CEO MeMiles Bebas

TERKINI


EKONOMI | 13 April 2021

DUNIA | 13 April 2021

EKONOMI | 13 April 2021

KESEHATAN | 13 April 2021

NASIONAL | 13 April 2021

EKONOMI | 13 April 2021

MEGAPOLITAN | 13 April 2021

EKONOMI | 13 April 2021

EKONOMI | 13 April 2021

KESEHATAN | 13 April 2021