Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved

KPK Pastikan Penggeledahan Kantor PT Jhonlin Baratama Sesuai Aturan

Selasa, 13 April 2021 | 23:17 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri.

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan proses penggeledahan di Kantor PT Jhonlin Baratama terkait kasus dugaan suap pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak Kemkeu), Jumat (9/4/2021), sesuai dengan aturan yang berlaku. Lembaga antikorupsi menyatakan tidak ada kendala dalam pengajuan izin penggeledahan ke Dewan Pengawas (Dewas).

"KPK memastikan proses pengajuan izin penggeledahan telah dilakukan sesuai mekanisme aturan yang berlaku. Sejauh ini, mekanisme proses adminstrasi izin penggeledahan tersebut tidak ada kendala dari Dewas KPK," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (13/4/2021).

Pernyataan ini disampaikan Ali terkait kegagalan KPK dalam menemukan barang bukti saat menggeledah Kantor PT Jhonlin Baratama. ICW menduga alur administrasi perizinan penggeledahan ke Dewas sebagaimana yang tercantum dalam UU 19/2019 menjadi pangkal kegagalan tersebut. Panjangnya alur administrasi tersebut membuat tim penyidik tak dapat segera bergegas setelah mengetahui bukti telah dihilangkan atau disembunyikan pihak tertentu.

Ketimbang berpolemik mengenai alur administrasi perizinan, Ali menegaskan, saat ini, KPK fokus mendalami adanya dugaan pihak yang sengaja memindahkan bukti di Kantor Jhonlin. Lembaga antikorupsi tak segan menjerat pihak-pihak yang sengaja menghalangi proses penyidikan dengan menghilangkan atau menyembunyikan bukti.

"Kami ingatkan, siapapun yang sengaja menghalangi penyidikan dengan antara lain diduga memindahkan bukti-bukti yang diperlukan dalam proses penyidikan ini kami tak segan terapkan ketentuan Pasal 21 UU Tipikor," tegas Ali.

KPK, kata Ali, berkomitmen menuntaskan penyidikan kasus ini. KPK pun mengajak masyarakat untuk turut mengawal proses penanganan kasus suap yang disebut mencapai puluhan miliar tersebut.

Diketahui, tim penyidik KPK menggeledah kantor PT Jhonlin Baratama di Kabupaten Tanah Bumbu dan sebuah lokasi lainnya di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, Jumat (9/4/2021) pekan lalu terkait kasus dugaan suap terkait dengan pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak Kemkeu).

Namun, KPK gagal menemukan bukti di lokasi tersebut. Lembaga antikorupsi menduga bukti-bukti di Kantor Jhonlin Baratama telah dipindahkan oleh pihak tertentu.

Berdasarkan informasi yang diperoleh KPK, bukti-bukti itu diduga dibawa kabur mobil truk. Informasi ini diketahui KPK dari masyarakat yang melihat mobil truk yang diduga membawa kabur dokumen tersebut.

"Berdasarkan informasi yang kami terima, benar Tim Penyidik KPK pernah mendapatkan informasi dari masyarakat adanya mobil truk di sebuah lokasi di Kecamatan Hampang Kabupaten Kota Baru Kalsel yang diduga menyimpan berbagai dokumen terkait perkara yang sedang dilakukan penyidikan tersebut, kata Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (12/4/2021).

Setelah mendapat informasi tersebut, tim penyidik bergegas mendatangi lokasi yang disampaikan masyarakat. Namun, setibanya di lokasi itu, truk yang diduga membawa dokumen tersebut sudah berpindah tempat.

"Dan saat ini kami sedang melakukan pencarian," kata Ali.

Diberitakan, KPK sedang menyidik kasus dugaan suap bernilai puluhan miliar rupiah terkait penurunan nilai pajak di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu). Dalam proses penanganan perkara korupsi yang dilakukan KPK, peningkatkan status perkara ke tahap penyidikan diiringi dengan penetapan tersangka.

KPK hingga kini belum memberikan keterangan resmi terkait konstruksi perkara maupun pihak yang menyandang status tersangka kasus tersebut. Sesuai kebijakan pimpinan KPK saat ini, lembaga antikorupsi akan mengumumkan konstruksi perkara secara rinci dan nama-nama yang ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukannya upaya paksa berupa penahanan atau penangkapan terhadap tersangka.

Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat dua pejabat pajak yang telah menyandang status tersangka kasus ini, yaitu Angin Prayitno Aji selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak serta Dadan Ramdani selaku Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan pada Ditjen Pajak.

Kedua penyelenggara negara itu diduga menerima suap dari beberapa konsultan dan kuasa pajak di sejumlah perusahaan. Informasi itu menyebut, Angin dan Dadan diduga menerima suap dari Ryan Ahmad Ronas, Aulia Imran Maghribi selaku konsultan pajak PT Gunung Madu Plantations, serta Veronika Lindawati selaku kuasa wajib pajak PT Bank Pan Indonesia atau Bank Panin, dan Agus Susetyo selaku konsultan pajak terkait pemeriksaan pajak PT Jhonlin Baratama.



Sumber: BeritaSatu.com


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA


NASIONAL | 13 April 2021

NASIONAL | 13 April 2021

NASIONAL | 13 April 2021

NASIONAL | 13 April 2021

NASIONAL | 13 April 2021

NASIONAL | 13 April 2021

NASIONAL | 13 April 2021

NASIONAL | 13 April 2021

NASIONAL | 13 April 2021

NASIONAL | 13 April 2021

BERITA TERPOPULER


#1
Studi Oracle: Jakarta Menuju Smart City

#2
Menakutkan, Delegasi India di KTT G7 Ternyata Positif Covid-19

#3
Sekolah di Masa Pandemi, Nadiem: Pemerintah Tak Mau Lagi Korbankan Kesehatan Mental Anak

#4
Sempat Berupaya Kabur, Pasien Covid-19 Meninggal di RSUD Sintang

#5
Lawan Kekuatan Tiongkok, AS Usulkan Koordinasi G-7

#6
Tundukkan Real Madrid, Chelsea Pastikan Final Sesama Inggris di Liga Champions

#7
Data Jumlah Harian Penerima Vaksinasi Covid-19 5 Mei 2021

#8
Polisi Tilang Pengemudi Mobil Berpelat Nomor “Kekaisaran Sunda Nusantara”

#9
Kabar Gembira! Eucalyptus Mampu Obati Covid-19

#10
Polisi Akan Selidiki Dugaan Investasi Bodong 212 Mart

TERKINI


EKONOMI | 6 Mei 2021

EKONOMI | 6 Mei 2021

POLITIK | 6 Mei 2021

NASIONAL | 6 Mei 2021

KESEHATAN | 6 Mei 2021

MEGAPOLITAN | 6 Mei 2021

EKONOMI | 6 Mei 2021

EKONOMI | 6 Mei 2021

MEGAPOLITAN | 6 Mei 2021

NASIONAL | 6 Mei 2021