Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved

Kasus Bupati Nganjuk, Polisi Dalami Aliran Dana ke Parpol

Selasa, 11 Mei 2021 | 12:41 WIB
Oleh : Farouk Arnaz / JEM
Novi Rahman Hidayat.

Jakarta, Beritasatu.com - Penyidik Bareskrim Polri akan mendalami aliran dana milik Bupati Nganjuk, Jawa Timur, Novi Rahman Hidayat yang tersangkut jual beli jabatan. Penyidik juga akan mendalami apakah ada aliran dana yang mengalir ke partai politik yang selama ini mengusung Novi.

"Nanti pasti akan kita perdalam, akan kita tanyakan secara mendetail, terima uang, uang dibelikan apa, uang dikirim ke mana, atau uang dibuat apa. Jadi nanti ya nanti kita tunggu nanti dari penyidik Tipikor Bareskrim untuk melakukan pendalaman,"
kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono di Mabes Polri, Selasa (11/5/2021).

Advertisement

Meski begitu, menurut Argo, hingga kini belum didapati temuan adanya dana yang masuk ke partai politik. Meski begitu, penyidik masih terus bekerja.

"Nanti pasti akan kita dalami ya, oleh penyidik Dittipikor Bareskrim, jadi misalnya apakah ada yang nyuruh, kemudian apakah nanti uang dikumpulkan untuk apa dan sebagainya ya, itu masih akan berkembang akan kami sampaikan kembali," sambung
Argo.

Advertisement

Pada Pilkada 2018, Novi bersama pasangannya, Marhaen Djumadi, diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hanura, dan PDI Perjuangan.

Kendati demikian, saat ini belum dapat dipastikan dari partai politik mana Novi berasal. Sebab, PKB dan PDI-P tak mengakui Novi sebagai kader.

Seperti diberitakan Novi dan enam tersangka lain dibekuk karena diduga terlibat dalam kasus suap jual beli jabatan. Mereka dikenakan penahanan.

Enam tersangka lain itu adalah M Izza Muhtadin (MIM) selaku ajudan bupati Nganjuk. Sementara pemberi suap, yaitu Dupriono (DR) selaku camat Pace, Edie Srijato (ES) selaku camat Tanjunganom dan plt camat Sukomoro, Haryanto (HR) selaku camat Berbek, Bambang Subagio (BS) selaku camat Loceret, dan Tri Basuki Widodo (TBW) selaku mantan camat Sukomoro.

Mereka yang ditangkap dijerat pasal berlapis. Kepada para camat dan mantan camat dijerat Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Nomor 20 Tahun 2001, dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara dan denda Rp 250 juta.

Sedangkan Bupati Nganjuk dan ajudannya dikenakan Pasal 5 ayat 2 dan/atau Pasal 11 dan/atau Pasal 12b UU Tipikor. Semua tersangka juga dikenakan terkait Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA


NASIONAL | 23 September 2021

NASIONAL | 23 September 2021

NASIONAL | 23 September 2021

NASIONAL | 23 September 2021

NASIONAL | 23 September 2021

NASIONAL | 23 September 2021

NASIONAL | 23 September 2021

NASIONAL | 23 September 2021

NASIONAL | 23 September 2021

NASIONAL | 23 September 2021

BERITA TERPOPULER


#1
Ini Aturan Kedatangan dan Kepulangan Peserta PON Papua

#2
Tukul Arwana Dirawat di RS karena Pendarahan Otak

#3
Kemhan Lithuania Anjurkan Ponsel Xiaomi dan Huawei Dibuang Saja

#4
Toko Obat Ilegal di Bekasi Digerebek Polisi

#5
Pesawat Sempat Gagal Mendarat, Tim Bulutangkis Indonesia Dibuat Tegang

#6
Agar Nilai Pajak Jadi Rp 10 M, Jhonlin Baratama Janjikan Pejabat Ditjen Pajak Rp 50 M

#7
Irjen Pol Napoleon Bonaparte Jadi Tersangka Kasus Dugaan Pencucian Uang

#8
Satgas Nemangkawi Bekuk ASN Pemasok Amunisi KKB

#9
Presiden Jokowi Ajak Pemimpin Dunia Jawab Kegelisahan Masyarakat Internasional

#10
KNPI Jakarta Ingatkan Giring PSI Soal Tudingan Anies Berbohong

TERKINI


MEGAPOLITAN | 23 September 2021

MEGAPOLITAN | 23 September 2021

OLAHRAGA | 23 September 2021

NASIONAL | 23 September 2021

KESEHATAN | 23 September 2021

NASIONAL | 23 September 2021

KESEHATAN | 23 September 2021

NASIONAL | 23 September 2021

DIGITAL | 23 September 2021

BERITA GRAFIK | 23 September 2021