Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved

Pengacara Juliari Sebut Kesaksian Dirjen Linjamsos Tak Miliki Bukti Kuat

Selasa, 11 Mei 2021 | 15:56 WIB
Oleh : Fana F Suparman / JAS
Terdakwa kasus korupsi Bantuan Sosial (Bansos) COVID-19 yang juga mantan Menteri Sosial Juliari Batubara (tengah) berjalan keluar usai sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Rabu 21 April 2021.

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara melalui tim kuasa hukumnya menyebut kesaksian Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dirjen Linjamsos) Pepen Nazaruddin tak memiliki bukti yang kuat.

Pernyataan ini disampaikan terkait kesaksian Pepen dalam sidang perkara dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (10/5/2021). Saat itu, Pepen menyebut adanya perintah dari Juliari untuk memotong Rp 10.000 per paket bantuan sosial (bansos) sembako.

Advertisement

"Dalam keterangannya sebagai saksi, Pepen Nazaruddin, menyatakan bahwa secara sekilas Adi Wahyono menyatakan mendapat arahan dari Menteri Sosial meminta fee sebesar Rp 10.000 untuk setiap paket," kata Maqdir Ismail, kuasa hukum Juliari dalam keterangannya, Selasa (11/5/2021).

Maqdir mengatakan, kesaksian Pepen kemarin tak memiliki kekuatan menjadi alat bukti lantaran merupakan kesaksian tidak langsung dan berdiri sendiri. Dalam sidang, Pepen menyatakan mendengar adanya perintah Juliari itu dari kuasa pengguna anggaran Adi Wahyono.

"Keterangan ini bukan hanya berdiri sendiri, tetapi juga keterangan yang bersifat de auditu. Keterangan saksi de auditu tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti saksi," kata Maqdir.

Menurut Maqdir, kesaksian yang bersifat de auditu atau kesaksian karena mendengar keterangan dari pihak lain tak bisa diterima sebagai alat bukti. Apalagi, dalam kesaksiannya juga Pepen menyebut tak pernah mengonfirmasi langsung kepada Juliari soal adanya perintah memotong Rp 10.000 per paket bansos.

"Selain itu, mengenai kebenaran arahan ini, dikatakan pula bahwa dia (Pepen) tidak pernah meminta konfirmasi kepada Menteri mengenai kebenaran cerita yang disampaikan secara sekilas oleh Adi Wahyono tersebut," kata Maqdir.

Tak hanya itu, dalam kesaksiannya juga Pepen menyebut jika dirinya bukan pihak yang bertanggung jawab atas pengadaan bansos sembako untuk wilayah Jabodetabek ini. Melainkan tanggung jawab ada pada Mensos Juliari.

Menanggapi hal itu, Maqdir justru menyebut Pepen yang sepatutnya berperan sebagai penanggung jawab dalam pengadaan bansos ini.

"Berdasarkan fakta surat keputusan Dirjen Nomor:10/3/BS.01.02/4/2020, tanggal 30 April 2020, yang dia (Pepen) tanda tangani, dia adalah penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan," kata Maqdir.

Di sisi lain, Maqdir meminta agar jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan penerimaan gratifikasi oleh Pepen, yakni sepeda Brompton dan pembelian cincin senilai Rp 50 juta dari Adi Wahyono.

"Hal yang perlu juga dicatat dan ditindaklanjuti adanya penerimaan gratifikasi oleh Pepen Nazaruddin berupa sepeda Brompton dan pembayan cincin dengan akik seharga Rp 50 juta oleh Adi Wahyono yang tidak dilaporkan kepada KPK," kata Maqdir.

Diketahui, dalam persidangan kemarin, Pepen Nazaruddin menyebut adanya perintah dari Juliari Batubara soal pemotongan Rp 10.000 per paket bansos. Mulanya, Pepen masih menutupi soal adanya perintah Juliari untuk memotong Rp 10.000 per paket bansos.

Pepen hanya menyebut yang melakukan pemotongan Rp 10.000 adalah Adi Wahyono selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) dan Matheus Joko Santoso selaku pejabat pembuat komitmen (PPK).

Hakim kemudian bertanya apakah pemotongan Rp 10.000 merupakan inisiatif KPA dan PPK atau ada perintah dari pihak lain. Pepen menyebut pemotongan Rp 10.000 merupakan inisiatif kedua orang tersebut.

"Setahu saya inisiatif mereka," kata Pepen di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (10/5/2021).

Mendengar jawaban Pepen, hakim terdengar kesal. Sebab menurut hakim, keterangan Pepen berbeda dengan keterangan sebelumnya.

"Tolong keterangan saudara jangan bergeser. Ini saya catat waktu hari Rabu yang lalu, saudara bisa ditahan nanti setelah ini, kalau saudara ketahuan bohong. Saya akan perintahkan saudara ditahan selanjutnya diproses. Saya yakin, ini jangan main-main gitu," kata hakim.

"Saya ingatkan saudara apakah saudara mengetahui siapa yang memerintahkan melakukan pemotongan Rp 10.000 per paket?" tanya hakim.

Mendengar ancaman hakim, Pepen mengakui mengetahui adanya perintah pemotongan Rp 10.000. Menurut Pepen, perintah itu datang langsung dari Juliari Batubara. "Mengetahui, Bapak Juliari," kata Pepen.

Pepen mengetahui adanya perintah pemotongan Rp 10.000 oleh Juliari berdasarkan cerita dari Adi Wahyono. "Dari KPA (Adi). KPA di akhir-akhir menyampaikan ada perintah untuk pemotongan seperti itu," kata Pepen.

Diketahui, Jaksa KPK mendakwa mantan Mensos Juliari Batubara menerima suap sebesar Rp 32,48 miliar dari para vendor atau pengusaha yang menggarap proyek pengadaan bansos untuk penanganan Covid-19.

Uang suap yang diterima Juliari Batubara melalui Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso itu berkaitan dengan penunjukan sejumlah perusahaan penggarap proyek bansos Covid-19, seperti PT Pertani, PT Mandala Hamonganan Sude dan PT Tigapilar Agro Utama serta sejumlah vendor lainnya.



Sumber: BeritaSatu.com


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA


NASIONAL | 11 Mei 2021

NASIONAL | 11 Mei 2021

NASIONAL | 11 Mei 2021

NASIONAL | 11 Mei 2021

NASIONAL | 11 Mei 2021

NASIONAL | 11 Mei 2021

NASIONAL | 11 Mei 2021

NASIONAL | 11 Mei 2021

NASIONAL | 11 Mei 2021

NASIONAL | 11 Mei 2021

BERITA TERPOPULER


#1
Kenaikan Kasus Positif di Kabupaten Bekasi Capai 500%

#2
Kabar Duka, Legenda Bulutangkis Markis Kido Meninggal Dunia

#3
Mendadak, Pangdam Jaya, Kapolda Metro, dan Kajati Sambangi Kantor Anies

#4
Markis Kido Tak Sadarkan Diri Saat Baru Bermain Setengah Gim

#5
Ini Gol Indah Messi ke Gawang Cile di Copa America

#6
Peserta SBMPTN dengan Nilai Tertinggi Diterima di Hukum UGM dan Teknik Kimia UI

#7
Kasus Pungli, Pengawas Operator Crane Sempat Instruksikan Hilangkan Barang Bukti

#8
Lawan Prancis, Neuer: Jerman Juga Tim Unggulan

#9
Ada 12.715 Kursi Kosong di SBMPTN 2021, Mayoritas di Daerah 3T

#10
Markis Kido Meninggal karena Serangan Jantung, Ini Penjelasan Dokter Tirta

TERKINI


KESEHATAN | 15 Juni 2021

NASIONAL | 15 Juni 2021

KESEHATAN | 15 Juni 2021

MEGAPOLITAN | 15 Juni 2021

NASIONAL | 15 Juni 2021

EKONOMI | 15 Juni 2021

BOLA | 15 Juni 2021

MEGAPOLITAN | 15 Juni 2021

NASIONAL | 15 Juni 2021

NASIONAL | 15 Juni 2021