Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved

Serahkan LHP ke Pemprov Gorontalo, Ini Pesan Ketua BPK

Senin, 14 Juni 2021 | 14:41 WIB
Oleh : JNS
Ketua BPK Agung Firman Sampurna saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo Tahun Anggaran 2020 dalam Rapat Paripurna DPRD Gorontalo, di Gorontalo, Jumat 11 Juni 2021.

Gorontalo, Beritasatu.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo Tahun Anggaran 2020 dalam Rapat Paripurna DPRD Gorontalo, di Gorontalo, Jumat (11/6/2021).

LHP ini diserahkan oleh Ketua BPK Agung Firman Sampurna kepada Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Paris R.A. Jusuf dan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie.

Advertisement

"Dari hasil pemeriksaan atas LK Tahun 2020, tidak ditemukan permasalahan signifikan yang berdampak kepada kewajaran penyajian Laporan Keuangan," ujar Agung, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulisnya.

"Dengan demikian, Laporan Keuangan Pemprov Gorontalo Tahun 2020 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP," imbuhnya.

Advertisement

Menurut Agung, opini WTP merupakan prestasi yang pantas dibanggakan dan perlu mendapatkan apresiasi. Karena opini bukan hadiah dari BPK, namun merupakan kerja keras dari seluruh jajaran Pemprov Gorontalo. Meski demikian, lanjutnya, opini WTP tidak berarti LK Pemprov Gorontalo bebas dari kesalahan.

"BPK masih menemukan kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI). Kelemahan SPI tersebut antara lain tidak terdapat aktivitas pengendalian yang efektif dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sehingga terjadi penggunaan dan pertanggungjawaban Dana BOS yang tidak sesuai ketentuan," lanjut Agung.

Disampaikan pula bahwa BPK menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan Pemprov Gorontalo.

Di antaranya adalah Pemprov Gorontalo belum tertib menatausahakan aset tetap, pemberian beasiswa pendidikan yang seharusnya bagi masyarakat miskin berprestasi tidak tepat sasaran dan dianggarkan sebagai belanja jasa kantor berupa uang yang diberikan kepada masyarakat.

"Terdapat pula kelebihan pembayaran atas volume pekerjaan pemeliharaan jalan dan denda keterlambatan yang belum dikenakan," kata Agung.

Selain LHP atas LK, BPK juga menyampaikan LHP Kinerja atas Pembangunan Manusia dan Pembangunan Rumah Mahyani pada Pemprov Gorontalo Tahun 2020. Pada pemeriksaan ini, BPK memfokuskan untuk menilai manfaat atas program Pemprov Gorontalo yang terkait dengan pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran, dan penyediaan Rumah Mahyani Tahun 2020.

​BPK juga mendorong agar Gubernur Gorontalo dan jajarannya segera menindaklanjuti rekomendasi BPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Komitmen entitas untuk mewujudkan akuntabilitas tidak saja diukur dari opini laporan keuangannya, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah komitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK," tutupnya.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo Tahun Anggaran 2020 dalam Rapat Paripurna DPRD Gorontalo, di Gorontalo, Jumat 11 Juni 2021.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA


NASIONAL | 17 September 2021

NASIONAL | 17 September 2021

NASIONAL | 17 September 2021

NASIONAL | 17 September 2021

NASIONAL | 17 September 2021

NASIONAL | 17 September 2021

NASIONAL | 17 September 2021

NASIONAL | 17 September 2021

NASIONAL | 17 September 2021

NASIONAL | 17 September 2021

BERITA TERPOPULER


#1
Nakes Gabriella Tewas di Jurang dalam Insiden Serbuan KKB di Kiwirok, Papua

#2
Ricky Vinando Ungkap Petunjuk Penting Pelaku Pembunuhan Ibu-Anak di Subang

#3
Ini 6 Tren Percakapan di Twitter Indonesia Selama 3 Tahun Terakhir

#4
Beredar Ajakan untuk Daftar Vaksin Nusantara ke Prof Nidom, Ini Penjelasan Kemkes

#5
Erick Thohir: Tidak Ada Tempat bagi Radikalisme di Tubuh BUMN

#6
Update Covid-19: Kasus Aktif Tersisa 73.238 dan Positivity Rate Naik Lagi 5,74%

#7
PN Jakpus Nyatakan Jokowi dan Anies Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Terkait Polusi Udara

#8
Alex Noerdin Jadi Tersangka dan Ditahan, Golkar Prihatin

#9
Pelabuhan Merak - Bakauheni Jadi Pilot Project Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan UMKM

#10
Alex Noerdin dan Muddai Madang Ditahan di Rutan Salemba

TERKINI


HIBURAN | 17 September 2021

DUNIA | 17 September 2021

NASIONAL | 17 September 2021

MEGAPOLITAN | 17 September 2021

POLITIK | 17 September 2021

NASIONAL | 17 September 2021

KESEHATAN | 17 September 2021

POLITIK | 17 September 2021

DUNIA | 17 September 2021

EKONOMI | 17 September 2021