Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved

Pemerintah Didesak Cabut Pasal Tambahan dalam Revisi UU ITE

Rabu, 16 Juni 2021 | 16:53 WIB
Oleh : Fana F Suparman / EHD
Mahfud MD.

Jakarta, Beritasatu.com - Masyarakat sipil yang menamakan diri Koalisi Serius Revisi UU ITE mendesak pemerintah mencabut pasal tambahan dalam revisi UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Desakan itu disampaikan lantaran pasal tambahan, yakni Pasal 45C berpotensi multitafsir dan disalahgunakan.

"Koalisi secara tegas mendesak agar pasal ini tidak dimasukkan ke dalam Revisi UU ITE," kata Direktur Eksekutif Institute of Criminal Justice Reform (ICJR), Erasmus Napitupulu dalam keterangannya, Rabu (16/6/2021).

Pasal 45C dalam draft revisi UU ITE yang disusun Tim Kajian Revisi UU ITE mengatur mengenai pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja menyebarluaskan informasi atau pemberitahuan bohong yang menimbulkan keonaran di masyarakat dan kedua, pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja menyebarluaskan informasi elektronik yang berisi pemberitahuan yang tidak pasti atau yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia patut menyangka bahwa hal itu dapat menimbulkan keonaran di masyarakat.

"Kami menilai Pasal 45C sangat rentan disalahgunakan karena definisi berita bohong yang menimbulkan keonaran tidak didefinisikan secara jelas sehingga sangat berpotensi multitafsir. Selain itu, masuknya pasal 45C sangat bertentangan dengan harapan publik akan dihapusnya pasal-pasal bermasalah," katanya.

Desakan untuk mencabut pasal tambahan itu telah disampaikan Koalisi Serius Revisi UU ITE yang terdiri dari sekitar 24 LSM saat bertemu dengan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD dan Tim Kajian Revisi UU ITE beberapa waktu lalu.

Selain menyoroti pasal tambahan dalam revisi UU ITE, dalam pertemuan ini, Koalisi juga menyampaikan dampak kriminalisasi yang selama ini telah ditimbulkan oleh pasal-pasal bermasalah dalam UU ITE, seperti kasus kriminalisasi yang terjadi di Surabaya, Bau-bau, serta Jakarta.

"Dan karenanya mendesak agar pemerintah merevisi delapan pasal yang tercantum dalam Kertas Kebijakan Revisi UU ITE," kata Erasmus.

Dalam kesempatan yang sama, Koalisi juga mendapatkan penjelasan dari Mahfud tentang adanya SKB (Surat Keputusan Bersama) 3 Lembaga tentang Pedoman Interpretasi UU ITE.

Pedoman ini oleh Mahfud dinyatakan sebagai dokumen untuk menjawab praktik-praktik UU ITE yang meresahkan publik selama ini sembari menunggu proses revisi UU ITE yang akan memakan waktu.

Dengan kondisi ini, Koalisi meminta agar pedoman tersebut tidak dianggap sebagai proses pengganti revisi UU ITE, sehingga penting bagi Mahfud menjelaskan komitmen pemerintah untuk tetap merevisi UU ITE.

"Koalisi juga menekankan agar menjadi perhatian Pemerintah bahwa praktik-praktik pembuatan pedoman untuk menjawab revisi sebuah undang-undang bermasalah tidak boleh menjadi kebiasaan di Indonesia," katanya.

Untuk memastikan pedoman sejalan dengan permasalahan praktik UU ITE selama ini, Koalisi juga mendesak pemerintah membuka draft SKB 3 Lembaga tentang Pedoman Interpretasi UU ITE. Hal ini dimaksudkan agar terdapat masukan publik yang lebih nyata pada draf yang telah disusun oleh pemerintah.

"Masukan konstruktif dari masyarakat harusnya menjadi dasar yang kuat bagi pemerintah untuk dapat menghasilkan pedoman yang lebih berpihak pada perlindungan hak-hak masyarakat," paparnya.

Dalam pertemuan itu, Koalisi juga mempertanyakan urgensi Omnibus Law bidang digital, yang baru-baru ini disampaikan Mahfud. Namun, Mahfud belum menjelaskan lebih tegas terkait rencana tersebut, sehingga belum diketahui secara jelas tujuan dari rencana pembuatan omnibus law digital tersebut.

"Dalam konteks ini, maka Koalisi meminta adanya kajian terlebih dahulu dari pemerintah terkait Omnibus Law bidang digital," katanya.

Berdasarkan hasil pertemuan dengan Mahfud tersebut, Koalisi Serius Revisi UU ITE mendesak pemerintah untuk tetap memprioritaskan dan menjaga komitmen revisi UU ITE.

Koalisi juga mendesak pemerintah untuk menegaskan komitmen SKB 3 Lembaga tentang Pedoman Interpretasi UU ITE bukan merupakan pengganti Revisi UU ITE dan merupakan dokumen transisi dalam kondisi genting praktik implementasi UU ITE saat ini.

Koalisi juga mendesak pemerintah untuk membuka hasil kajian yang dilakukan Tim Revisi UU ITE dan draf SKB 3 Lembaga tentang Pedoman Interpretasi UU ITE sebelum penandatanganan dan kembali membuka masukan publik terkait matriks revisi UU ITE, termasuk mengakomodir materi perubahan lain yang belum ada dalam matriks revisi UU ITE tersebut

"Kami juga mendesak pemerintah untuk segera menghentikan penggunaan pasal-pasal yang akan direvisi untuk menghindari kriminalisasi yang mengorbankan lebih banyak anggota masyarakat serta mendesak pemerintah menerapkan prinsip transparansi dan membuka partisipasi publik dalam proses penyusunan Omnibus Law bidang digital," tegasnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA


NASIONAL | 28 September 2021

NASIONAL | 28 September 2021

NASIONAL | 28 September 2021

NASIONAL | 28 September 2021

NASIONAL | 28 September 2021

NASIONAL | 28 September 2021

NASIONAL | 28 September 2021

NASIONAL | 28 September 2021

NASIONAL | 28 September 2021

NASIONAL | 28 September 2021

BERITA TERPOPULER


#1
Bocah Buka Tuas Pintu Darurat, Citilink Jakarta-Batam Mendarat Darurat

#2
Bersurat ke Jokowi, Kapolri Ingin Rekrut Novel Baswedan Cs

#3
Pembunuhan di Tangerang, Pelaku Mengenal Korban Bukan Berprofesi Ustaz

#4
Liga Champions: Salah dan Firmino Sumbang Dua Gol, Liverpool Bungkam Porto

#5
Dituduh Gelembungkan Dana Reses DPRD DKI, Viani Limardi Gugat PSI Rp 1 Triliun

#6
Dinilai Ilegal, Anies Disarankan Tidak Hadir Rapat Paripurna Interpelasi Formula E

#7
Gatot Sebut TNI AD Disusup PKI, Pangkostrad: Tudingan Keji

#8
Gelar Paripurna Interpelasi Formula E, Ketua DPRD DKI Resmi Dilaporkan ke Badan Kehormatan

#9
Habiskan Rp 26 Miliar, Venue Panjat Tebing PON Papua Berstandar Internasional

#10
PON Papua: Tim Tenis Putri Papua Tampil Perkasa

TERKINI


DUNIA | 29 September 2021

MEGAPOLITAN | 29 September 2021

EKONOMI | 29 September 2021

MEGAPOLITAN | 29 September 2021

OLAHRAGA | 29 September 2021

BOLA | 29 September 2021

MEGAPOLITAN | 29 September 2021

DUNIA | 29 September 2021

DUNIA | 29 September 2021

EKONOMI | 29 September 2021