Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved

PN Jaksel Tolak Praperadilan Eks Pejabat Pajak, KPK Lanjutkan Penyidikan

Kamis, 29 Juli 2021 | 09:18 WIB
Oleh : Fana F Suparman / LES
Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak periode 2016-2019 Angin Prayitno Aji (tengah) digiring petugas usai konfrensi pers di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 4 Mei 2021.

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi putusan Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan yang menolak permohonan praperadilan yang diajukan mantan mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak Kemkeu) Angin Prayitno Aji. Diketahui, dalam gugatannya Angin meminta PN Jaksel menyatakan langkah KPK yang menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait dengan pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 pada Ditjen Pajak Kemkeu tidak sah dan tidak mengikat secara hukum.

Angin juga meminta PN Jaksel menyatakan penahanan, penggeledahan, dan penyitaan yang dilakukan KPK terkait penyidikan kasus yang menjeratnya tidak sah.

Advertisement

"KPK mengapresiasi putusan hakim yang menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan tersangka APA (Angin Prayitno Aji) dimaksud," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (28/7/2021).

Dengan putusan PN Jaksel ini, KPK bakal melanjutkan proses penyidikan kasus dugaan suap pajak ini. KPK bakal memanggil dan memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan bukti-bukti lainnya.

Advertisement

"Berikutnya, proses penyidikan perkara ini akan terus dilakukan dengan melengkapi bukti baik keterangan saksi-saksi maupun alat bukti lainnya," kata Ali.

Diketahui, Majelis Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan Angin Prayitno Aji. Hakim menyebutkan berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan, KPK telah melakukan pemanggilan kepada Angin selaku calon tersangka dan telah dimintai keterangan dan dituangkan ke dalam bukti Berita Acara Permintaan Keterangan.

Seluruh rangkaian tindakan penyelidikan yang dilakukan telah dilaporkan kepada pimpinan KPK berdasarkan bukti Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi.

"Selanjutnya Termohon (KPK) melakukan penyidikan yang dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dan juga melakukan serangkaian tindakan penyidikan dengan mengumpulkan bukti-bukti berjumlah lebih dari 2 alat bukti," dikutip dari amar putusan.

Menurut Hakim, penetapan Angin sebagai tersangka oleh KPK telah memenuhi bukti permulaan serta didukung oleh bukti-bukti lebih dari dua alat bukti yang sah.

"Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Termohon (KPK) telah berhasil mengumpulkan bukti-bukti minimal 2 alat bukti yaitu dari keterangan saksi, keterangan tersangka dan bukti surat," kata Hakim.

Sementara itu, terkait dengan dengan penyitaan, Hakim menyatakan berdasarkan bukti, penyitaan telah diizinkan oleh Dewan pengawas dan telah dituangkan dalam Berita Acara oleh pihak KPK. Berita Acara juga telah ditandatangani oleh Angin dan surat Tanda penerimaan barang bukti. Oleh karena itu, menurut Hakim, penyitaan yang dilakukan oleh KPK telah berdasar hukum.

"Menimbang berdasarkan pertimbangan pertimbangan di atas, maka alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak berdasar menurut hukum oleh karenanya patut ditolak untuk seluruhnya," seperti tertulis dalam amar putusan.

Diketahui, KPK menetapkan Angin Prayitno Aji selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak periode 2016-2019 serta Dadan Ramdani selaku Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan pada Ditjen Pajak sebagai tersangka kasus dugaan suap pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu).

Tak hanya itu, dalam kasus ini, KPK juga menjerat Ryan Ahmad Ronas dan Aulia Imran Maghribi selaku konsultan pajak PT Gunung Madu Plantations; Veronika Lindawati selaku kuasa wajib pajak PT Bank Pan Indonesia atau Bank Panin; dan Agus Susetyo selaku konsultan pajak terkait pemeriksaan pajak PT Jhonlin Baratama.

Angin bersama-sama dengan Dadan Ramdani diduga memeriksa pajak terhadap tiga wajib pajak, yaitu PT Gunung Madu Plantations untuk tahun pajak 2016, PT Bank Pan Indonesia Tbk atau Bank Panin untuk tahun pajak 2016, dan PT Jhonlin Baratama untuk tahun pajak 2016 dan 2017.

Dalam menjalankan tugasnya itu, Angin dan Dadan diduga menyetujui, memerintahkan, dan mengakomodir jumlah kewajiban pembayaran pajak yang disesuaikan dengan keinginan dari wajib pajak atau pihak yang mewakili wajib pajak.

Tak hanya itu, pemeriksaan perpajakan yang dilakukan keduanya juga tidak berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Terkait hasil pemeriksaan pajak untuk tiga wajib pajak itu, Angin Prayitno Aji dan Dadan diduga menerima suap dari Ryan Ahmad Ronas dan Aulia Imran Maghribi sebagai perwakilan PT Gunung Madu Plantations sebesar Rp 15 miliar pada periode Januari hingga Februari 2018.

Angin dan Dadan juga diduga menerima suap sebesar S$ 500.000 yang diserahkan Veronika Lindawati selaku perwakilan PT Bank Pan Indonesia Tbk dari total komitmen sebesar Rp 25 miliar. Kemudian pada kurun waktu bulan Juli-September 2019, kedua penyelenggara negara itu diduga menerima suap sebesar total S$ 3 juta dari Agus Susetyo sebagai perwakilan PT Jhonlin Baratama.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA


NASIONAL | 23 September 2021

NASIONAL | 23 September 2021

NASIONAL | 23 September 2021

NASIONAL | 23 September 2021

NASIONAL | 23 September 2021

NASIONAL | 23 September 2021

NASIONAL | 22 September 2021

NASIONAL | 22 September 2021

NASIONAL | 22 September 2021

NASIONAL | 22 September 2021

BERITA TERPOPULER


#1
Konsultan Properti Sebut Rocky Gerung Sengaja Beli Tanah Bodong untuk Buat Gaduh

#2
Ini Penjelasan Warga Soal Cekcok Pemilik Rumah dengan Sekuriti di Permata Buana

#3
Operasi Tangkap Tangan KPK di Kolaka Timur, Sejumlah Pihak Diringkus

#4
Diisolasi di Sel, Irjen Napoleon Bonaparte Tak Bisa Berinteraksi dengan Tahanan Lain

#5
Luhut Pandjaitan Gugat Perdata Aktivis Haris Azhar dan Fatia Rp 100 Miliar

#6
Pemerintah Tetapkan 16 Hari Libur Nasional Tahun 2022

#7
Datangi Polda Metro, Luhut Pandjaitan Laporkan 2 Aktivis terkait Pencemaran Nama Baik

#8
Konflik Lahan Rocky Gerung vs Sentul City, Pengamat: BPN Bertanggung Jawab

#9
Mencengangkan, Ini Harta Milik Bupati Kolaka Timur yang Ditangkap KPK

#10
Di PBB, Biden Menyerukan Kemerdekaan untuk Palestina

TERKINI


DUNIA | 23 September 2021

NASIONAL | 23 September 2021

NASIONAL | 23 September 2021

KESEHATAN | 23 September 2021

DUNIA | 23 September 2021

BERITA GRAFIK | 23 September 2021

BOLA | 23 September 2021

NASIONAL | 23 September 2021

NASIONAL | 23 September 2021

EKONOMI | 23 September 2021