Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved

Anggota DPR Minta Program Perhutanan Sosial Terlaksana Secara Maksimal

Kamis, 29 Juli 2021 | 11:55 WIB
Oleh : Happy Amanda Amalia / PYA
Ilustrasi perhutanan sosial.

Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi IV DPR Luluk Nur Hamidah meminta percepatan program Perhutanan Sosial dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sebelum masa kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) berakhir pada 2024.

”Sedapat mungkin Perhutanan Sosial itu diselesaikan sebelum masa kepemimpinan Pak Jokowi berakhir di 2024, karena ini juga merupakan policy Pak Jokowi,” ujar Luluk dalam siaran pers, Rabu (28/7).

Selain peran dari KLHK, dia juga mendorong peran swasta untuk ikut menyukseskan program perhutanan sosial ini. Salah satunya melalui program kemitraan antara perusahaan pemilik konsesi dengan masyarakat adat serta petani hutan. Program kemitraan juga merupakan solusi terbaik untuk mencari jalan keluar, bukan pengurangan wilayah hutan atau addendum.

Menurut Luluk, ada beberapa alasan penting lainnya yang mendasari perlunya upaya melakukan sejumlah langkah percepatan. Yang utama, program yang sudah mulai digulirkan sejak 2016 itu diyakini akan bisa meningkatkan secara signifikan kesejahteraan komunitas masyarakat di sekitar hutan.

Berikutnya, lanjut politisi perempuan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, program Perhutanan Sosial juga akan menyelesaiakan atau setidaknya meminimalisir konflik tenurial (lahan).

“Karena ada prinsip keadilan ekonomi jika program ini benar-benar bisa diwujudkan. Jadi kedepan jangan sampai masyarakat yang sudah menjaga hutan, dan berada di garda depan pelestarian hutan justru tidak mendapat manfaat secara ekonomi dan sosial dari keberadaan hutan,” kata Luluk.

Secara garis besar, program Perhutanan Sosial didesain sebagai akses legal masyarakat di sekitar kawasan hutan untuk mengelola hutan negara seluas 12,7 juta hektar. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dibarengi dengan tetap menjaga kelestarian dan keberlangsungan hutan.

Ada fasilitasi yang utuh, di mana akses terhadap lahan usaha disertai dengan fasilitasi pemerintah. Diantaranya, sarana usaha tani dan permodalan usaha. Termasuk, perintisan bersama pola off-taker atau penjaminan pembelian produk akhir dalam kluster usaha.

Hingga saat ini, dari total lahan yang disediakan untuk program Perhutanan Sosial, baru 4,2 juta lahan yang sudah diselesaikan.

”Dari pantauan saya di beberapa daerah, ada problem administrasi atau persyaratan yang masih perlu disederhanakan. Penyederhanaan ini penting untuk diperhatikan demi upaya percepatan,” tambah Luluk.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA


NASIONAL | 27 September 2021

NASIONAL | 27 September 2021

NASIONAL | 27 September 2021

NASIONAL | 27 September 2021

NASIONAL | 27 September 2021

NASIONAL | 27 September 2021

NASIONAL | 27 September 2021

NASIONAL | 27 September 2021

NASIONAL | 27 September 2021

NASIONAL | 27 September 2021

BERITA TERPOPULER


#1
Ditabrak Bus yang Melaju Kencang, Wanita Pengendara Motor Tewas di Bogor

#2
BPN: Pemilik Lahan Garap Hanya Boleh Menggarap, Tidak Mendirikan Bangunan

#3
PS Pati Kalah Lawan Persis di Liga 2, Ini Kata Atta Halilintar

#4
Ini Alasan Bupati Bogor Bersikukuh Bangun Jalur Puncak 2

#5
Yusril Ajukan Judicial Review AD/ART Demokrat, SBY: Hukum Bisa Dibeli, tetapi Tidak untuk Keadilan

#6
Lamongan Dipilih Jadi Pilot Project Penanganan Kemiskinan Ekstrem Nasional

#7
Hasil Sementara Pemilu Jerman: Partai Merkel Kalah Tipis

#8
Panglima TNI Tidak Mau Berpolemik Soal Pernyataan Gatot Nurmantyo

#9
Luhut: Biar Semua Dibuktikan di Pengadilan

#10
Luhut Jalani Pemeriksaan Terkait Laporannya soal Pencemaran Nama Baik

TERKINI


KESEHATAN | 27 September 2021

OLAHRAGA | 27 September 2021

MEGAPOLITAN | 27 September 2021

MEGAPOLITAN | 27 September 2021

DIGITAL | 27 September 2021

NASIONAL | 27 September 2021

KESEHATAN | 27 September 2021

NASIONAL | 27 September 2021

MEGAPOLITAN | 27 September 2021

MEGAPOLITAN | 27 September 2021