Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved

KPK Dalami Negosiasi di Pengadaan Tanah Munjul

Kamis, 29 Juli 2021 | 13:40 WIB
Oleh : Fana F Suparman / LES
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri.

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami harga negosiasi dan realisasi pembayaran dari pihak Perumda Pembangunan Sarana Jaya kepada PT Adonara Propertindo terkait pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur Tahun 2019. KPK sebelumnya menduga, negosiasi tersebut fiktif lantaran telah terjadi kesepakatan untuk menggelembungkan harga sebelum proses negosiasi dilakukan.

Pendalaman mengenai proses negosiasi dan realisasi pembayaran ini dilakukan penyidik saat memeriksa Eks Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan, Antara Runtuwene selaku Wakil Direktur PT Adonara Propertindo, dan Tommy Adrian selaku Direktur PT Adonara Propertindo, Rabu (28/7/2021) kemarin. Ketiga orang yang telah berstatus tersangka itu diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi untuk saling melengkapi berkas penyidikan pihak lainnya.

Advertisement

"Masing-masing diperiksa dalam kapasitas untuk saling menjadi saksi, Tim Penyidik mengonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan nilai harga negosiasi dan realisasi pembayaran dari pihak Perumda Sarana Jaya kepada PT AP (Adonara Propertindo)," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (29/7/2021).

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan lima pihak sebagai tersangka, yaitu mantan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles; Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene; Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Adrian; dan Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur (ABAM) Rudy Hartono Iskandar; serta PT Adonara Propertindo sebagai tersangka korporasi.

Advertisement

Kasus ini bermula pada 4 Maret 2019. Saat itu, Anja bersama-sama Tommy Adrian dan Rudy Hartono Iskandar menawarkan tanah yang berlokasi di Munjul seluas lebih kurang 4,2 Hektare kepada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya (PDPSJ). Padahal, saat itu, tanah tersebut sepenuhnya masih milik Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Boromeus.

Sebagai tindak lanjutnya, diadakan pertemuan antara Anja dan Tommy dengan pihak Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Boromeus di Yogyakarta, yang dalam pertemuan tersebut ada kesepakatan pembelian tanah oleh Anja, Tommy, dan Rudy yang berlokasi di daerah Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta dengan nilai Rp 2,5 juta permeter atau total Rp104,8 miliar.

Pembelian tanah yang dilakukan oleh Anja bersama dengan Tommy dan atas sepengetahuan Rudy dengan pihak Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Boromeus dilaksanakan pada 25 Maret 2019, dan seketika langsung dilakukan perikatan jual beli sekaligus pembayaran uang muka oleh Anja dan Tommy dengan jumlah sekira Rp 5 miliar melalui rekening bank atas nama Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Boromeus. Pelaksanaan serah terima Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan tanah girik dari pihak Kogregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Boromeus dilakukan melalui notaris yang ditunjuk oleh Anja.

Kemudian, Anja, Tommy dan Rudy menawarkan tanah tersebut kepada Sarana Jaya dengan harga permeternya Rp 7,5 juta atau total Rp 315 miliar.

Selanjutnya, diduga terjadi proses negosiasi fiktif dengan kesepakatan harga Rp 5,2 juta permeter dengan total Rp 217 miliar. Kemudian pada 8 April 2019, dilakukan penandatanganan pengikatan Akta Perjanjian Jual Beli di hadapan notaris yang berlangsung di Kantor Perumda Sarana Jaya antara pihak pembeli yaitu Yoory Corneles Pinontoan selaku Direktur Sarana Jaya dengan pihak penjual yaitu Anja.

Masih pada waktu yang sama, juga dilakukan pembayaran sebesar 50% atau sekira sejumlah Rp 108,9 miliar ke rekening bank milik Anja pada Bank DKI. Selang beberapa waktu kemudian, atas perintah Yoory dilakukan pembayaran oleh Sarana Jaya kepada Anja sekitar sejumlah Rp 43,5 miliar.

Terkait pelaksanaan pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta tersebut, KPK menduga Perumda Sarana Jaya melakukan empat perbuatan melawan hukum, yakni tidak adanya kajian kelayakan terhadap objek tanah; tidak dilakukannya kajian appraisal dan tanpa didukung kelengkapan persyaratan sesuai dengan peraturan terkait; beberapa proses dan tahapan pengadaan tanah juga diduga kuat dilakukan tidak sesuai SOP serta adanya dokumen yang disusun secara backdate; dan adanya kesepakatan harga awal antara pihak Anja dan Sarana Jaya sebelum proses negosiasi dilakukan.

KPK menyatakan, atas perbuatan para tersangka, diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sebesar sejumlah Rp 152,5 miliar.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA


NASIONAL | 23 September 2021

NASIONAL | 23 September 2021

NASIONAL | 23 September 2021

NASIONAL | 23 September 2021

NASIONAL | 23 September 2021

NASIONAL | 23 September 2021

NASIONAL | 23 September 2021

NASIONAL | 23 September 2021

NASIONAL | 23 September 2021

NASIONAL | 23 September 2021

BERITA TERPOPULER


#1
Ini Aturan Kedatangan dan Kepulangan Peserta PON Papua

#2
Tukul Arwana Dirawat di RS karena Pendarahan Otak

#3
Kemhan Lithuania Anjurkan Ponsel Xiaomi dan Huawei Dibuang Saja

#4
Toko Obat Ilegal di Bekasi Digerebek Polisi

#5
Pesawat Sempat Gagal Mendarat, Tim Bulutangkis Indonesia Dibuat Tegang

#6
Agar Nilai Pajak Jadi Rp 10 M, Jhonlin Baratama Janjikan Pejabat Ditjen Pajak Rp 50 M

#7
Irjen Pol Napoleon Bonaparte Jadi Tersangka Kasus Dugaan Pencucian Uang

#8
Satgas Nemangkawi Bekuk ASN Pemasok Amunisi KKB

#9
Presiden Jokowi Ajak Pemimpin Dunia Jawab Kegelisahan Masyarakat Internasional

#10
KNPI Jakarta Ingatkan Giring PSI Soal Tudingan Anies Berbohong

TERKINI


OLAHRAGA | 23 September 2021

MEGAPOLITAN | 23 September 2021

MEGAPOLITAN | 23 September 2021

OLAHRAGA | 23 September 2021

NASIONAL | 23 September 2021

KESEHATAN | 23 September 2021

NASIONAL | 23 September 2021

KESEHATAN | 23 September 2021

NASIONAL | 23 September 2021

DIGITAL | 23 September 2021