Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved

LSM di Sulut Minta Aparat Daerah Konsisten Berantas PETI

Senin, 27 September 2021 | 18:17 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD
Ilustrasi.

Jakarta, Beritasatu.com - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Pengawasan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) di Sulawesi Utara (Sulut) mengapresiasi ketegasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri dalam menghentikan aktivitas Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) di lokasi PT. Bulawan Daya Lestari (BDL), Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara. Di sisi lain, aparat daerah juga dituntut untuk konsisten dalam memberantas PETI tersebut.

"Kami mendukung langkah tegas Tim Gabungan Pusat yang dipimpin oleh Direktorat Jendral (Ditjen) Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, dalam menertibkan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) di lokasi PT. Bulawan Daya Lestari (BDL), yang diduga kuat dilakukan oleh Yance Tanesia dan Jimmy Inkiriwang. Keduanya diduga sebagai pengusaha dan kontraktor yang membiayai aktivitas penambangan liar yang selama ini dilakukan tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang berlaku" ujar Pembina Lakip Jendri Sualang, Senin (27/9/2021).

Sebagaimana diketahui bahwa PT BDL tidak mengantongi IPPKH untuk melakukan kegiatan penambangan. Untuk itu, Jendri menegaskan bahwa haram hukumnya PT. BDL melakukan aktivitas penambangan dan meminta kasus tersebut bisa ditindaklanjuti hingga tuntas.

"PT. BDL jelas-jelas telah melanggar aturan yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini tertuang dalam keputusan Menteri LHK, sehingga PT. BDL harus menerima sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya itu," tegasnya.

"Kami meminta supaya Gakkum KLHK, maupun Mabes Polri atau Polda setempat terus mengawasi, jangan sampai ada lagi aktivitas penambangan di area PT. BDL tersebut," imbuh Jendri.

Hal senada disampaikan oleh Sekretaris Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK), Jefri Massie. Ia berharap instansi terkait seperti aparat penegak hukum dan Pemerintah Daerah dapat menindaklanjuti kasus tersebut. Selain itu, ia juga meminta ada tindak lanjutan untuk menindak semua oknum yang terlibat dalam kegiatan operasi penambangan emas liar itu.

"Aparat hukum dan Pemda setempat agar tidak melakukan pembiaran dan konsisten memberantas pelaku PETI di lokasi BDL karena ini telah berlangsung sejak 2019. Penindakan tegas aparat penegak hukum dan konsisten serta tidak pandang bulu,membuktikan reformasi dibidang hukum masih berjalan. Apalagi masyarakat sekitar sudah melakukan protes karena lahan dan lingkungan mereka terganggu dengan adanya aktivitas pertambangan emas ilegal itu," tegasnya.

"Kami juga meminta jangan sampai ada oknum aparat yang membiarkan terjadinya lagi kegiatan operasi pertambangan emas tanpa izin di lokasi tersebut dan kami percaya dan optimis Kapolda Sulut Irjen Pol Nana Sudjana akan menegakkan hukum dengan ketegasannya, karena penambangan liar ini sangat merugikan masyarakat setempat," urai Jefri

Sebagaimana diketahui, sidak yang dilakukan Tim Gabungan Pusat dari Gakkum KLHK dan Bareskrim Mabes Polri terhadap PT BDL pada Sabtu (11/9/21) lalu, membawa sekitar 40 personil. Salah satu mobil membawa sejumlah plang larangan melakukan aktivitas pertambangan yang dipasang di lokasi PT. BDL.

Dengan pelaksanaan sidak tersebut, Tim Gabungan sudah mendapati bukti-bukti bahwa memang ada aktivitas pertambangan ilegal dan akan terus ditindaklanjuti.

Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) KLHK, Ruandha Agung Sugardiman membenarkan adanya sidak yang dilakukan Tim Gabungan Pusat tersebut. Ia mengungkapkan bahwa setelah ada pengaduan dan protes dari warga yang mengatakan masih ada aktivitas penambangan pada area itu, ia kemudian meminta Dirjen Gakkum KLHK untuk melakukan sidak di lapangan memastikan kebenarannya.

"Ini ada beberapa laporan dari masyarakat yang kami terima. Setelah itu kami sampaikan ini kepada Dirjen Penegakan Hukum untuk bisa sidak di lapangan apakah benar laporan dari masyarakat itu ada kegiatan di lapangan yang tetap dilakukan," ujar Ruandha.

"Tim Ditjen Gakkum bekerja sama dengan Bareskrim Mabes Polri lakukan sidak lapangan dan yang sudah memasang police line diberi tanda bahwa dilarang melakukan kegiatan sebelum proses perizinan yang kami lakukan ini selesai dulu," lanjutnya.

Ia juga mengatakan bahwa langkahnya tersebut merupakan bukti bahwa negara hadir. Menurutnya, sensitivitas negara sekarang ini betul-betul diuji dalam merespon masyarakat. Bila ada hal yang tidak sesuai dengan regulasi maka pihaknya akan merespon dengan cepat.

"Dengan kecepatan kami melakukan respon-respon yang baik dan positif kepada masyarakat juga kepada dunia investasi dan kepada dunia internasional bahwa negara hadir di setiap permasalahan yang ada di tingkat lapangan," tegasnya.

Diketahui, sidak tersebut menindaklanjuti surat keputusan yang dituangkan melalui surat bernomor S.1180/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/7/2021 yang ditandatangani Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) KLHK, Ruandha Agung Sugardiman, mewakili Menteri LHK, Siti Nurbaya.

Dalam surat itu diterangkan bahwa masa berlaku izin penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan operasi produksi mineral logam emas dmp dan penunjangnya atas nama PT. BDL itu sudah berakhir sejak 10 Maret 2019 lalu dan menginstruksikan agar semua kegiatan di lapangan diberhentikan.

“Kementerian LHK menyatakan bahwa permohonan persetujuan perpanjangan penggunaan kawasan hutan belum dapat diproses lebih lanjut sampai dengan adanya kepastian hukum terkait kepemilikan PT. BDL,” tulis surat tersebut.

“Dengan demikian menyatakan bahwa permohonan persetujuan perpanjangan penggunaan kawasan hutan belum dapat diproses lebih lanjut sampai dengan adanya kepastian hukum terkait kepemilikan PT. BDL. Dan meminta agar PT. BDL menghentikan kegiatan di lapangan," jelasnya pada poin 7 huruf a dan b.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA


NASIONAL | 16 Oktober 2021

NASIONAL | 16 Oktober 2021

NASIONAL | 16 Oktober 2021

NASIONAL | 16 Oktober 2021

NASIONAL | 16 Oktober 2021

NASIONAL | 16 Oktober 2021

NASIONAL | 16 Oktober 2021

NASIONAL | 16 Oktober 2021

NASIONAL | 16 Oktober 2021

NASIONAL | 16 Oktober 2021

BERITA TERPOPULER


#1
Seabad Polisi Hoegeng, Simbol Integritas dan Idealisme Penegak Hukum

#2
KPK Dikabarkan OTT Bupati Muba, Anak Alex Noerdin

#3
Direktur TV Penyebar Hoax Jadi Tersangka

#4
Wow, Tersangka Pinjol Ilegal Digaji 20 Juta Plus Tempat Tinggal

#5
Fakta Baru tentang Terowongan Belanda, Tersambung dari Stasiun hingga Istana Bogor

#6
Naik Lagi Jumlah Pasien Covid-19 yang Dirawat di Wisma Atlet Kemayoran

#7
Perusahaan Pinjol Cari Pegawai yang Baru Lulus Kuliah agar Bisa Digaji Murah

#8
Tundukkan Jagoan Malaysia, Ginting: Kekalahan di Piala Sudirman Tak Buat Trauma

#9
Jojo Menang, Indonesia ke Semifinal Piala Thomas

#10
Piala Thomas: Marcus/Kevin Menang, Indonesia Unggul 2-0 atas Malaysia

TERKINI


MEGAPOLITAN | 16 Oktober 2021

EKONOMI | 16 Oktober 2021

NASIONAL | 16 Oktober 2021

EKONOMI | 16 Oktober 2021

NASIONAL | 16 Oktober 2021

EKONOMI | 16 Oktober 2021

DUNIA | 16 Oktober 2021

KESEHATAN | 16 Oktober 2021

KESEHATAN | 16 Oktober 2021

NASIONAL | 16 Oktober 2021