Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved

Aliansi BEM SI Serahkan Kajian 7 Tahun Pemerintahan Jokowi ke Moeldoko

Kamis, 21 Oktober 2021 | 21:35 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / FFS
Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko menemui massa BEM SI dan menerima dokumen kajian 7 tahun Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kamis, 21 Oktober 2021.

Jakarta, Beritasatu.com - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyerahkan dokumen kajian 7 tahun Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau dua tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin kepada Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Penyerahan dokumen berisi 12 tuntutan tersebut dilakukan, setelah Moeldoko menemui mahasiswa pendemo di Bundaran Patung Kuda, jalan Medan Merdeka Barat Jakarta Pusat, Kamis (21/10/2021).

Advertisement

"Kajian kawan-kawan mahasiswa akan kami sampaikan kepada bapak Presiden sebagai evaluasi dan monitoring kebijakan pemerintah kedepan," kata Moeldoko di hadapan ratusan mahasiswa.

Moeldoko menegaskan, pemerintahan Joko Widodo dan KH. Ma'ruf Amin tidak antikritik, dan selalu terbuka untuk dialog.

"Silakan kawan-kawan datang ke KSP. Pintu Kantor saya selalu terbuka untuk kita berdialog,” ujar Moeldoko.

Mantan Panglima TNI itu juga mangapresiasi aksi mahasiswa yang berjalan tertib. Moeldoko juga mengajak peserta unjuk rasa untuk mematuhi protokol kesehatan (prokes).

"Kasus Covid-19 saat ini sudah melandai. Tetap patuhi prokes, jangan sampai kita mengalami kondisi darurat lagi. Semua akan susah,” imbau Moeldoko pada pendemo.

Sebelumnya, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM SI berusaha menuju Istana Negara guna menyampaikan aspirasinya bertepatan dengan tujuh tahun masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Namun aksi itu dihalau pihak kepolisian hingga massa tertahan di Bundaran Patung Kuda.

Setidaknya terdapat 12 poin yang menjadi tuntutan mahasiswa dalam aksinya kali ini. Beberapa di antaranya, menuntut dan mendesak pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang untuk membatalkan UU tentang Cipta Kerja, memperbaiki dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih relatif rendah, dan mengembangkan SDA dan SDM yang ada di dalam negeri, tanpa menjadikan utang luar negeri sebagai salah satu sumber pembangunan negara.

Selain itu, mahasiswa juga mendesak pemerintah memberikan afirmasi PPPK guru berusia di atas 35 tahun dan masa mengabdi lebih dari 10 tahun untuk diprioritaskan kelulusannya, serta mengangkat langsung guru honorer yang berusia diatas 50 tahun.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA


NASIONAL | 7 Desember 2021

NASIONAL | 7 Desember 2021

NASIONAL | 7 Desember 2021

NASIONAL | 7 Desember 2021

NASIONAL | 7 Desember 2021

NASIONAL | 7 Desember 2021

NASIONAL | 7 Desember 2021

NASIONAL | 7 Desember 2021

NASIONAL | 7 Desember 2021

NASIONAL | 7 Desember 2021

BERITA TERPOPULER


#1
Rumini, Korban Semeru yang Jadi Pelindung sang Ibu 

#2
Inmendagri PPKM Luar Jawa-Bali Diterbitkan, Berlaku Hari Ini

#3
Siskaeee Dinilai Kena Kutukan dari Nyi Ageng Serang

#4
Pertemuan Moeldoko dengan Uskup Agung Jakarta Diapresiasi

#5
Jakarta Berpotensi Diguyur Hujan Seharian

#6
Sri Safitri Resmi Pimpin Forum Alumni Universitas Telkom

#7
Saksi Sebut Angin Prayitno Sosok Sederhana 

#8
Diduga 4 Alasan Ini Penyebab Dibatalkannya PPKM 3 Nataru

#9
WHO Larang Plasma Konvalesen, Ini Respons Kemenkes

#10
Bali, Banten, dan DKI Jakarta Berpotensi Alami Cuaca Ekstrem

TERKINI


EKONOMI | 8 Desember 2021

EKONOMI | 8 Desember 2021

EKONOMI | 8 Desember 2021

BOLA | 8 Desember 2021

EKONOMI | 8 Desember 2021

BOLA | 8 Desember 2021

BOLA | 8 Desember 2021

EKONOMI | 8 Desember 2021

KESEHATAN | 8 Desember 2021

EKONOMI | 8 Desember 2021