Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Kembali Dilaporkan Novel Baswedan ke Dewas

Kamis, 21 Oktober 2021 | 21:53 WIB
Oleh : Fana F Suparman / FFS
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar menyampaikan klarifikasi dalam konperensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, 30 April 2021.

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lili Pintauli Siregar kembali dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Kali ini, Lili dilaporkan mantan penyidik KPK Novel Baswedan dan Rizka Anungnata atas dugaan berkomunikasi dengan calon Bupati Labuhanbatu Utara (Labura), Darno.

"Selanjutnya kami mempercayakan kepada Dewas Pengawas KPK untuk proses-proses selanjutnya demi kepentingan keberlangsungan dan keberlanjutan Komisi Pemberantasan Korupsi, integritas organisasi KPK, dan gerakan pemberantasan korupsi," tulis Novel dan Rizka, dikutip dari surat pengaduan dugaan pelanggaran etik Lili kepada Dewas KPK yang ditandatangani keduanya, Kamis (21/10/2021).

Advertisement

Dalam surat pengaduan itu, Novel dan Rizka mengungkapkan, sebagai tim penyidik perkara Labura yang menjerat mantan Bupati Labuhanbatu Utara Kharuddin Syah Sitorus, keduanya mendapat informasi adanya dugaan komunikasi antara Lili dengan Darno. Fakta ini telah disampaikan keduanya dalam persidangan etik dengan terlapor beberapa waktu lalu.

"Di mana dugaan perbuatan saudari LPS (Lili Pintauli Siregar) saat itu adalah berkomunikasi dengan salah satu kontestan Pilkada serentak Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) yaitu saudara Darno," tulis surat tersebut.

Dalam komunikasi tersebut, Darno diduga meminta kepada Lili agar mempercepat eksekusi mantan Bupati Labura Khairuddin Syah selaku tersangka dugaan suap pengurusan DAK sebelum Pilkada Serentak 2020 digelar. Permintaan itu bertujuan untuk menjatuhkan perolehan suara anak Kharuddin Syah, Hendri Yanto Sitorus, yang turut mencalonkan diri sebagai Bupati Labuhanbatu Utara.

Dugaan komunikasi antara Lili dan Darno tersebut disampaikan Khairuddin kepada Novel dan Rizka.

"Khairuddin Syah juga menyampaikan kepada pelapor bahwa dirinya memiliki bukti-bukti berupa foto-foto pertemuan antara terlapor dengan Saudara Darno dimaksud," demikian surat laporan itu.

Novel dan Rizka mengaku telah menyerahkan sejumlah bukti pendukung menyangkut dugaan pelanggaran etik Lili tersebut dan sudah diterima Sekretariat Dewas pada 12 Agustus 2021.

Namun, berdasarkan Putusan Dewas Nomor 5/Dewas/Etik/07/2021 tertanggal 30 Agustus 2021 terkait putusan etik Lili Pintauli Siregar, menurut Novel dan Rizka, dugaan pelanggaran etik Lili dalam perkara Labuhanbatu Utara tersebut tidak disinggung.

Putusan itu hanya menyinggung soal pelanggaran etik Lili dalam perkara Tanjungbalai. Padahal, dalam surat pelaporannya, Novel dan Rizka mengaku sudah memberikan keterangan klarifikasi tertulis yang menyatakan Lili diduga juga terlibat dalam pengurusan perkara Labuhanbatu Utara.

Atas hal itu, Novel dan Rizka memutuskan untuk melaporkan dugaan pelanggaran etik Lili dalam perkara Labuhanbatu Utara kepada Dewas KPK.

"Sehingga pelapor kemudian menyampaikan pengaduan ini kepada Dewas Pengawas," demikian surat pelaporan Novel dan Rizka.

Sebelumnya, Novel dan Rizka bersama mantan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi Direktur Komisi Pemberantasan Korupsi (PJKAKI KPK) Sujanarko melaporkan Lili kepada Dewas KPK atas dugaan pelanggaran etik. Laporan ini terkait peran Lili dalam kasus dugaan suap penanganan perkara korupsi di Pemkot Tanjungbalai yang juga telah menjerat mantan penyidik KPK, Stepanus Robin Pattuju.

Setelah melalui proses persidangan, Dewas KPK memutuskan menjatuhkan sanksi berat terhadap Lili Pintauli berupa pemotongan gaji sebesar 40% selama 12 bulan atau satu tahun. Dewas menyatakan Lili terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku yakni berkomunikasi dengan Wali Kota nonaktif Tanjungbalai, M Syahrial yang menjadi pihak berperkara di KPK.

Dewas menyatakan Lili terbukti menyalahgunakan pengaruh pimpinan KPK dan berhubungan langsung dengan Syahrial. Padahal, KPK sedang mengusut dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemkot Tanjungbalai.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA


NASIONAL | 30 November 2021

NASIONAL | 30 November 2021

NASIONAL | 30 November 2021

NASIONAL | 30 November 2021

NASIONAL | 30 November 2021

NASIONAL | 30 November 2021

NASIONAL | 30 November 2021

NASIONAL | 30 November 2021

NASIONAL | 30 November 2021

NASIONAL | 30 November 2021

BERITA TERPOPULER


#1
Suasana Tak Kondusif, Musda V KBPP Polri Sulut Dibatalkan

#2
Warga Afsel yang Positif Omicron Sempat Transit di Singapura

#3
Ini Aturan Terbaru Bepergian Saat Liburan Nataru

#4
Fadel Muhammad: MPR Kecewa dengan Kinerja Kemenkeu

#5
Pemerintah Naikkan Status PPKM di Jakarta Jadi Level 2

#6
Calon Umrah dengan Vaksin Sinovac Wajib Karantina 3 Hari

#7
Reuni 212 Pindah ke Bogor, Ini Saran Ridwan Kamil

#8
Ini Hasil Undian BWF World Tour Finals

#9
Bos Moderna Peringatkan Vaksin Kurang Efektif untuk Omicron

#10
Kapolda Rencana Buat Arena untuk Balapan Liar

TERKINI


MEGAPOLITAN | 1 Desember 2021

EKONOMI | 1 Desember 2021

BOLA | 1 Desember 2021

BERITA GRAFIK | 1 Desember 2021

KESEHATAN | 1 Desember 2021

BOLA | 1 Desember 2021

KESEHATAN | 1 Desember 2021

MEGAPOLITAN | 1 Desember 2021

MEGAPOLITAN | 1 Desember 2021

DUNIA | 30 November 2021