Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

Telegram Panglima TNI Dinilai Akan Perlancar Penegakan Hukum

Kamis, 25 November 2021 | 16:44 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / FFS
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin bersama Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PPP Syaifullah Tamliha dan Pengamat Militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi pada acara dialektika demokrasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 16 September 2021.

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menyambut baik terbitnya Surat Telegram (STR) Panglima TNI Nomor ST/1221/2021 tentang prosedur pemanggilan prajurit TNI oleh aparat penegak hukum. TB Hasanuddin menilai telegram tersebut akan memperlancar proses penegakan hukum.

"Saya kira dengan adanya aturan baru ini tentu akan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, surat panggilan dijamin sampai karena melalui satuan TNI yang dipanggil serta ada jaminan dari komandan satuan untuk menghadapkan atau membantu proses bila dibutuhkan," kata Hasanuddin, Kamis (25/11/2021).

Advertisement

Hasanuddin menyebut, setidaknya ada empat poin yang diatur dalam Surat Telegram Panglima TNI ini.

Pertama, pemanggilan yang dilakukan kepada prajurit TNI oleh Polri, KPK, aparat penegak hukum lainnya dalam rangka untuk memberikan keterangan terkait peristiwa hukum harus melalui komandan/kepala satuan.

Kedua, pemanggilan terhadap prajurit TNI yang tidak sesuai dengan prosedur, agar komandan/kepala satuan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum yang dimaksud.

Ketiga, prajurit TNI yang memberikan keterangan terkait peristiwa hukum kepada aparat penegak hukum dapat dilakukan di satuannya dengan didampingi perwira hukum atau perwira satuan.

Keempat, prajurit TNI yang memberikan keterangan terkait peristiwa hukum kepada aparat penegak hukum dapat dilakukan di kantor aparat penegak hukum yang memanggilnya dengan didampingi perwira hukum.

"Bila ada anggota TNI sebagai tersangka pelaku kejahatan, maka sesuai dengan ketentuan penyidik anggota TNI itu adalah POM TNI, maka aparat penegak hukum lain dapat langsung koordinasi dengan POM TNI ," bebernya.

Hal tersebut, kata Hasanuddin, sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Selanjutnya, mekanisme pemeriksaan dalam Pasal 32, UU Nomor 25 Tahun 2014 kemudian diatur secara lebih detail dalam Pasal 36 Peraturan Panglima TNI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Peraturan Disiplin Militer. Dari semua aturan yang ada itu, Hasanuddin menyimpulkan pelanggaran disiplin oleh prajurit TNI hanya dapat diperiksa penegak hukum di lingkungan TNI.

"Jadi dugaan pelanggaran disiplin oleh Prajurit TNI hanya dapat diperiksa oleh penegak hukum di lingkungan TNI," katanya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA


NASIONAL | 29 Januari 2022

NASIONAL | 29 Januari 2022

NASIONAL | 29 Januari 2022

NASIONAL | 29 Januari 2022

NASIONAL | 29 Januari 2022

NASIONAL | 29 Januari 2022

NASIONAL | 29 Januari 2022

NASIONAL | 29 Januari 2022

NASIONAL | 29 Januari 2022

NASIONAL | 29 Januari 2022

BERITA TERPOPULER


#1
Polda Jabar Tangkap Ketua Umum GMBI

#2
Catat! Robot Trading DNA Pro Dinyatakan Ilegal

#3
Jelang Penutupan, Ini Daftar Transfer Pemain Liga Inggris

#4
Hikmahanto: Singapura Tak Ikhlas Serahkan Kendali Udara ke Indonesia

#5
Tuan Rumah Piala Dunia Qatar Masukkan Indonesia dalam Daftar Negara Aman

#6
Pengemis Elite di Sampit, Punya Mobil dan Motor Baru

#7
Kawal MotoGP 2022, TNI AL Turunkan Lima Kapal Perang

#8
Kemenkes Terbitkan Sertifikat Vaksin Standar WHO, Ini Cara Mengaksesnya

#9
PP PBSI Panggil 88 Atlet Masuk Pelatnas Cipayung

#10
Sehari Ditemukan 400 Kasus Baru Positif Covid-19 di Depok

TERKINI


NASIONAL | 29 Januari 2022

EKONOMI | 29 Januari 2022

EKONOMI | 29 Januari 2022

OLAHRAGA | 29 Januari 2022

NASIONAL | 29 Januari 2022

DUNIA | 29 Januari 2022

MEGAPOLITAN | 29 Januari 2022

NASIONAL | 29 Januari 2022

EKONOMI | 29 Januari 2022

MEGAPOLITAN | 29 Januari 2022