Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

KPK dan Kadin Bekerja Sama Cegah Korupsi di Sektor Swasta

Kamis, 25 November 2021 | 20:58 WIB
Oleh : Fana F Suparman / FFS
Ketua KPK, Firli Bahuri dan Ketua Umum Kadin, Arsjad Rasjid mendatangani nota kesepahaman atau MoU pencegahan korupsi sektor swasta di Gedung Juang Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 25 November 2021.

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) bekerja sama untuk mencegah korupsi di sektor swasta, terutama tindak pidana suap yang membuat praktik ekonomi berbiaya tinggi. Kerja sama ini ditunjukkan dengan ditandatanganinya nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) oleh Ketua KPK, Firli Bahuri dan Ketua Umum Kadin, Arsjad Rasjid di Aula Gedung Juang Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (25/11/2021). Kesepakatan ini merupakan pembaruan dari MoU sebelumnya yang dilaksanakan pada gelaran Musyawarah Nasional (Munas) Kadin pada 2017 lalu.

Firli mengatakan, KPK memandang penting mendorong pelibatan pelaku usaha dalam upaya pemberantasan korupsi. Hal ini mengingat dunia usaha punya peran penting dalam pertumbuhan ekonomi negara, sekaligus punya risiko tinggi terjadinya tindak pidana korupsi.

Advertisement

“Jika kita ingin mewujudkan perekonomian yang efektif, efisien, memberikan dampak yang optimal bagi pemulihan ekonomi nasional, dan bermanfaat bagi masyarakat, maka kita harus menghindari praktik ekonomi biaya tinggi karena adanya suap, gratifikasi, dan modus-modus korupsi lainnya,” pesan Firli Bahuri.

Firli menjelaskan, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk mempermudah pelaku usaha menjalankan kegiatannya. Untuk itu, KPK hadir untuk memastikan terlaksananya kebijakan tersebut secara efektif dan bebas dari tindak pidana korupsi.

Keseriusan KPK dalam melaksanakan tugas pencegahan korupsi pada dunia usaha tersebut, lanjut Firli, diwujudkan dengan pembentukan unit baru yaitu Direktorat Anti-Korupsi Badan Usaha (AKBU).

Berdasarkan Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2020, Direktorat AKBU bertugas memantau dan mengkaji regulasi, menganalisis deteksi dan pemetaan praktik korupsi pada sektor swasta, memberikan bimbingan teknis pembangunan sistem antikorupsi, serta memonitoring dan mengevaluasi program pencegahan korupsi di sektor swasta. Unit ini berperan sebagai fasilitator bagi pelaku usaha dalam mengembangkan upaya-upaya antikorupsi terutama dalam mencegah terjadinya pemidanaan korporasi sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 13 Tahun 2016.

Maraknya tindak pidana korupsi yang melibatkan para pelaku usaha menjadi alasan penting bagi KPK untuk melakukan pendekatan pencegahan korupsi pada sektor ini. KPK mencatat bahwa sejak awal tahun 2020 sampai dengan Oktober 2021, KPK telah menangani 162 kasus korupsi di mana setidaknya terdapat 59 pelaku usaha turut serta dalam tindak pidana tersebut. Jika ditarik data lebih jauh, sejak tahun 2004 sampai dengan saat ini, KPK telah menangani tindak pidana korupsi yang melibatkan pelaku usaha sejumlah 356 orang dari total 1.333 pelaku.

Selaras dengan semangat KPK dalam upaya pencegahan korupsi sektor dunia usaha, Arsjad Rasjid menyampaikan komitmen Kadin menciptakan ekosistem berusaha yang lebih baik, membentuk agen perubahan, dan menerapkan standar ISO antikorupsi.

Pemberantasan korupsi merupakan ikhtiar bersama. Keberhasilannya butuh dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat. Untuk itu, dalam kegiatan ini KPK juga mengundang Kejaksaan Agung dan Polri sebagai representasi aparat penegak hukum yang memiliki tugas dan wewenang dalam menangani tindak pidana korupsi.

Sinergisitas antaraparat penegak hukum dan pemangku kepentingan lainnya, baik pemerintah pusat maupun daerah, serta pelaku usaha menjadi prasyarat mutlak keberhasilan upaya pencegahan korupsi khususnya pada sektor bisnis ini.

“KPK berharap Kadin dapat memberikan peran yang sebesar-besarnya bagi kemajuan ekonomi bangsa Indonesia, serta tidak lagi melalaikan dan mengabaikan untuk melaksanakan praktik usaha yang bebas suap bebas korupsi,” kata Firli.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung Supardi, Direktur Tipikor Polri Djoko Poerwanto, Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid, Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum dan Pertahanan Keamanan Kadin Bambang Soesatyo, dan para perwakilan pengurus Kadin Indonesia.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA


NASIONAL | 17 Januari 2022

NASIONAL | 16 Januari 2022

NASIONAL | 16 Januari 2022

NASIONAL | 16 Januari 2022

NASIONAL | 16 Januari 2022

NASIONAL | 16 Januari 2022

NASIONAL | 16 Januari 2022

NASIONAL | 16 Januari 2022

NASIONAL | 16 Januari 2022

NASIONAL | 16 Januari 2022

BERITA TERPOPULER


#1
Hindari Ancaman Tsunami, Raja Tonga Dievakuasi

#2
Akibat Letusan Gunung di Tonga, Pantai Jepang Dihantam Tsunami

#3
Kabar Baik! Jokowi Setujui Perpanjangan PPnBM Mobil

#4
Pelabuhan Kedindi Reo Dinilai Layak Jadi Pelabuhan Export Terbesar Kedua di NTT

#5
Setelah Omicron, Ilmuwan Prediksi Akan Ada Varian yang Lebih Mengkhawatirkan

#6
Mengenal NFT dan Cara Menjualnya di Opensea

#7
Kapolda Buka Balap Jalanan di Ancol

#8
Lansia Dapat Disuntik Vaksin Booster Tanpa Tiket Undangan dari PeduliLindungi

#9
KPU Usulkan Pemilu 21 Februari 2024

#10
Kepala Jordan Terkena Lemparan Suporter, Real Betis vs Sevilla Dihentikan

TERKINI


KESEHATAN | 17 Januari 2022

BOLA | 17 Januari 2022

NASIONAL | 17 Januari 2022

EKONOMI | 17 Januari 2022

NASIONAL | 16 Januari 2022

OLAHRAGA | 16 Januari 2022

OLAHRAGA | 16 Januari 2022

OLAHRAGA | 16 Januari 2022

NASIONAL | 16 Januari 2022

NASIONAL | 16 Januari 2022