Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

Pakar: MK Benahi Tata Cara Pembentukan UU

Jumat, 26 November 2021 | 10:44 WIB
Oleh : Bayu Marhaenjati / JAS
Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (tengah), bersama hakim konnstitusi lainnya, Salid Isra (kanan), dan Aswanto (kiri), memimpin jalannya sidang putusan UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis 25 November 2021.

Jakarta, Beritasatu.com - Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pemerintah dan DPR selaku pembentuk undang-undang (UU) untuk memperbaiki UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam jangka waktu paling lama 2 tahun. Jika dalam kurun waktu itu tidak dilakukan perbaikan, maka UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen.

Menanggapi hal itu, pengamat hukum tata negara Feri Amsari, menilai putusan MK sangat menarik karena membenahi bagaimana tata cara pembentukan undang-undang.

Advertisement

"MK membenahi secara luar biasa tata cara pembentukan UU. Putusan ini akan membuat DPR dan pemerintah harus berhati-hati membuat UU. Tidak mengabaikan tahapan dan tata cara pembentukan UU yang dalam berbagai praktik terjadi misalnya, UU Cipta Kerja, UU KPK, dan UU Minerba," ujar Feri, Jumat (26/11/2021).

Kendati demikian, Feri yang juga merupakan Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas itu mempertanyakan, kalau dianggap menyalahi aturan kenapa tidak dibatalkan sekarang sehingga pembuat UU memperbaikinya.

"Meskipun begitu masih terdapat tanda tanya penting kenapa inkonstitusional bersyarat diberlakukan 2 tahun, jika memang bermasalah walaupun dianggap bermasalah secara prosedural. Jika dianggap menyalahi ketentuan konstitusi dan UU 12 tahun 2011 kenapa tidak dibatalkan dari sekarang agar pembuat UU memperbaiki. Kekosongan hukum tidak mungkin terjadi karena MK dapat memberlakukan peraturan yang lama" ungkapnya.

Feri menyampaikan, keputusan MK merupakan kemenangan bagi publik, karena ada permasalahan pedoman dalam pembentukan UU. "Apapun itu, putusan ini kemenangan baik bagi publik karena MK telah menyatakan ada permasalahan dalam pembentukan UU," katanya.

Diketahui, MK memutuskan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Dinyatakan bersyarat karena MK harus menyeimbangkan proses pembentukan UU yang mesti dipenuhi syarat formil, juga mempertimbangkan tujuan pembentukan UU.

Para pembentuk UU, yakni pemerintah dan DPR diberikan waktu paling lama 2 tahun untuk perbaikan sesuai dengan persyaratan tata cara pembentukan UU. Apabila tidak dilakukan perbaikan, maka dinyatakan inkonstitusional secara permanen.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA


NASIONAL | 25 Januari 2022

NASIONAL | 25 Januari 2022

NASIONAL | 25 Januari 2022

NASIONAL | 25 Januari 2022

NASIONAL | 25 Januari 2022

NASIONAL | 25 Januari 2022

NASIONAL | 25 Januari 2022

NASIONAL | 25 Januari 2022

NASIONAL | 25 Januari 2022

NASIONAL | 25 Januari 2022

BERITA TERPOPULER


#1
Putri Politisi Golkar Nurul Arifin Meninggal Dunia

#2
Putri Politisi Golkar Nurul Arifin Meninggal Dunia karena Serangan Jantung

#3
Sang Putri Meninggal, Nurul Arifin: Malaikatku, Engkau Pergi Begitu Cepat

#4
Mayoritas Korban Tewas Terjebak di Karaoke yang Dibakar Massa di Sorong

#5
Pertikaian 2 Kelompok Warga di Sorong, Belasan Meninggal Dunia

#6
Nurul Arifin Ungkap Kronologi Meninggalnya Maura

#7
Polisi Ungkap Peran 5 Tersangka Pengeroyokan Kakek 89 Tahun hingga Tewas

#8
Rupiah Ditutup Melemah Jadi Rp 14.350

#9
Putri Politisi Golkar Nurul Arifin Dimakamkan di San Diego Hills

#10
Kakek 89 Tewas Dihakimi Massa Ternyata Sempat Pamit

TERKINI


BOLA | 26 Januari 2022

BOLA | 26 Januari 2022

BOLA | 26 Januari 2022

BOLA | 26 Januari 2022

BOLA | 26 Januari 2022

BOLA | 26 Januari 2022

DIGITAL | 25 Januari 2022

KESEHATAN | 25 Januari 2022

POLITIK | 25 Januari 2022

DUNIA | 25 Januari 2022