Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

Muzani Minta Pemerintah dan DPR Hormati Putusan MK

Sabtu, 27 November 2021 | 17:28 WIB
Oleh : Chairul Fikri / FFS
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menghadiri penutupan Musyawarah Daerah Tidar Banten di Hotel Olive, Karawaci, Sabtu, 27 November 2021.

Tangerang, Beritasatu.com - Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Untuk itu, MK meminta DPR dan pemerintah memperbaiki UU Cipta Kerja dalam jangka waktu dua tahun.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut seluruh pihak harus mematuhi putusan MK tersebut.

Advertisement

"Kan sudah ada penjelasan resmi dari pemerintah, ya kita patuhilah," ucap Muzani singkat saat ditemui di Tangerang, Sabtu (27/11/2021).

Muzani yang juga Ketua Fraksi Gerindra di DPR tak berkomentar lebih jauh mengenai kemungkinan Gerindra mendorong revisi UU Cipta Kerja di DPR.

"Sudah ya, terima kasih," kata Muzani.

Diketahui, MK dalam amar putusannya menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja (Ciptaker) inkonstitusional bersyarat, dengan pertimbangan telah banyak kebijakan turunan yang dibuat dan bahkan telah berlaku berdasarkan UU ini. MK memberi waktu paling lama dua tahun kepada para pembentuk UU untuk memperbaiki sesuai dengan persyaratan tata cara pembentukan UU.

Meski demikian MK menegaskan UU Ciptaker tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai tenggang waktu yang diberikan. Jika tidak dilakukan perbaikan hingga batas waktu, UU Ciptaker dinyatakan inkonstitusional secara permanen. Apabila itu terjadi, maka UU atau pasal atau materi muatan yang telah dicabut oleh UU Cipta Kerja kembali berlaku.

Putusan MK juga menangguhkan segala tindakan dan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, termasuk tidak boleh menerbitkan PP baru yang berkaitan dengan UU Ciptaker selama proses perbaikan. MK menegaskan bahwa obesitas regulasi dan tumpang-tindih antar-undang-undang tidak boleh menjadi alasan untuk mengesampingkan tata cara atau pedoman baku yang berlaku untuk menyusun undang-undang.

Karena itulah, MK memerintahkan agar segera dibentuk landasan hukum yang baku untuk menjadi pedoman di dalam pembentukan undang-undang dengan metode omnibus law yang mempunyai sifat kekhususan.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA


NASIONAL | 20 Januari 2022

NASIONAL | 20 Januari 2022

NASIONAL | 20 Januari 2022

NASIONAL | 20 Januari 2022

NASIONAL | 20 Januari 2022

NASIONAL | 20 Januari 2022

NASIONAL | 20 Januari 2022

NASIONAL | 20 Januari 2022

NASIONAL | 20 Januari 2022

NASIONAL | 20 Januari 2022

BERITA TERPOPULER


#1
Ini Nama Hakim PN Surabaya yang Ditangkap KPK

#2
Berdayakan Masyarakat, SiCepat Raih Apresiasi dari Baznas

#3
OTT KPK di Surabaya Terkait Suap Penanganan Perkara

#4
Soal Bahasa Sunda, PDIP Akhirnya Beri Sanksi kepada Arteria Dahlan

#5
OTT Hakim PN Surabaya, KPK Juga Sita Sejumlah Uang

#6
Parkir di Malioboro Rp 350.000, Wakil Wali Kota: Pelaku Diproses Hukum

#7
Hakim PN Surabaya yang Ditangkap KPK Pernah Vonis Bebas Koruptor APBD

#8
Omicron Meningkat, Agenda G-20 Financial Track Dipindah ke Jakarta

#9
Puluhan Kilogram Sampah Kulit Kabel Ditemukan di Gorong-gorong Jakarta Pusat

#10
DPN Peradi Resmi Miliki Gedung Baru

TERKINI


NASIONAL | 20 Januari 2022

OLAHRAGA | 20 Januari 2022

OLAHRAGA | 20 Januari 2022

KESEHATAN | 20 Januari 2022

DUNIA | 20 Januari 2022

DUNIA | 20 Januari 2022

EKONOMI | 20 Januari 2022

DIGITAL | 20 Januari 2022

KESEHATAN | 20 Januari 2022

MEGAPOLITAN | 20 Januari 2022