Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

Revisi UU Ciptaker, Ini yang Harus Dilakukan Pemerintah-DPR

Sabtu, 27 November 2021 | 21:04 WIB
Oleh : Fana F Suparman / FFS
Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, memimpin jalannya sidang putusan UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis 25 November 2021.

Jakarta, Beritasatu.com - Lembaga riset Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (Kode Inisiatif) menilai terdapat sejumlah hal yang harus diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh pemerintah dan DPR selaku pembuat UU dalam memperbaiki UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja (UU Ciptaker). Diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat.

MK pun memerintahkan pembentuk UU memperbaikinya sesuai dengan persyaratan tata cara pembentukan UU. Jika tidak dilakukan perbaikan, maka UU Ciptaker dinyatakan inkonstitusional secara permanen.

Advertisement

Tak hanya itu, jika dalam dua tahun pembentuk UU tidak dapat menyelesaikan perbaikan maka UU atau pasal atau materi muatan yang telah dicabut oleh UU Ciptaker kembali berlaku.

Putusan MK juga menangguhkan segala tindakan dan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, termasuk tidak boleh menerbitkan PP baru yang berkaitan dengan UU Ciptaker selama proses perbaikan.

MK mengakui adanya metode omnibus law, tetapi juga memerintahkan agar segera dibentuk landasan hukum yang baku untuk menjadi pedoman di dalam pembentukan undang-undang dengan metode omnibus law yang mempunyai sifat kekhususan.

"Berdasarkan putusan MK, ada sejumlah hal yang mesti diperhatikan dan ditindaklanjuti pembentuk UU," kata Plt Ketua Kode Inisiatif, Violla Reininda kepada Beritasatu.com, Sabtu (27/11/2021).

Pertama, kata Violla, pembentuk UU harus memformulasikan metode omnibus law dengan merevisi UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP). Penambahan metode omnibus law dalam UU PPP, tegas Violla harus didasarkan pada kajian ilmiah yang komprehensif.

"Prosesnya juga dilakukan secara demokratis, transparan, dan sesuai prosedur pembentukan UU yang konstitusional," katanya.

Kedua, kata Violla, pembentuk UU harus meninjau ulang proses pembentukan dan substansi UU Cipta Kerja. Dengan demikian, kata Violla, pembentukan UU Cipta Kerja harus dimulai dari awal, yakni perencanaan sampai dengan pengundangan. Proses pembentukan pun harus memperhatikan catatan-catatan MK soal pembentukan UU yang konstitusional.

"Terutama yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat secara bermakna, tidak tergesa-gesa, serta transparansi dan akses terhadap dokumen pembentukan UU, seperti draf RUU, naskah akademik dan lainnya. Penyusunan UU ini nanti disesuaikan dengan metode omnibus law pada revisi UU PPP," paparnya.

Selain aspek prosedur, Violla menambahkan, perbaikan UU Cipta Kerja juga harus menjadi momentum membenahi substansi. Terutama yang menjadi gugatan masyarakat di dalam setiap judicial review UU Cipta Kerja.

"Penyusunan UU Cipta Kerja baru bisa dilakukan setelah metode omnibus law diadopsi dalam UU PPP, sehingga tidak berjalan beriringan," katanya.

Ketiga, dalam putusannya, MK meminta pemerintah dan DPR tidak mengambil keputusana atau tindakan yang strategis berkaitan dengan penerapan UU Cipta Kerja. Pemerintah dan DPR juga tidak diperkenankan membentuk aturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja sepanjang 2 tahun ke depan.

"Namun karena hal ini beriringan dengan proses peninjauan pembentukan dan substansi undang-undang, baiknya pemerintah dan DPR menunda sama sekali penerapan UU Cipta Kerja ini dan memberlakukan aturan yang lama atau sebelum UU Cipta Kerja. Ini untuk menghindari ketidakpastian hukum dan tumpang tindih norma yang potensial diubah," katanya.

Keempat, Violla mengatakan, setelah UU PPP dengan penambahan metode omnibus law disahkan dan UU Cipta Kerja ditinjau ulang, aturan turunan yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja juga harus disesuaikan.

"Sebab ada potensi penghapusan peraturan pelaksana, revisi aturan, atau pembentukan aturan baru," katanya.

Hanya saja, Violla menyayangkan MK dalam putusannya tidak menjelaskan mekanisme untuk mengukur sejauh mana pembentuk UU memperbaiki UU Cipta Kerja setelah dua tahun. Perintah putusan itu dinilai tidak lengkap. Sementara, MK tidak dalam posisi aktif untuk secara langsung memeriksa UU PPP dan UU Cipta Kerja. Untuk menguji pelaksanaan putusan tersebut, masyarakat harus kembali mengajukan uji materiil atau uji formil ke MK.

"Masyakat harus kembali mengajukan permohonan judicial review ke MK," katanya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA


NASIONAL | 23 Januari 2022

NASIONAL | 23 Januari 2022

NASIONAL | 23 Januari 2022

NASIONAL | 23 Januari 2022

NASIONAL | 23 Januari 2022

NASIONAL | 23 Januari 2022

NASIONAL | 23 Januari 2022

NASIONAL | 23 Januari 2022

NASIONAL | 23 Januari 2022

NASIONAL | 23 Januari 2022

BERITA TERPOPULER


#1
Diteriaki Maling karena Ngebut, Kakek 80 Tahun Tewas Dihakimi Massa

#2
Arteria Dahlan Pakai Mobil Pelat Nomor Dinas Polisi, Ini Tanggapan Psikolog

#3
Asyik Berfoto di Tol Andara, Rombongan Pengendara Mobil Mewah Ditegur Polisi

#4
Kakek 80 Tahun Tewas Dihakimi Massa, Polisi Kejar Pelaku Pengeroyokan

#5
Satupena Bertransformasi Menjadi Alinea

#6
Ada Gubernur hingga Komisaris, Ini Profil Calon Kepala Otorita IKN Nusantara

#7
Polisi Didesak Segera Tangkap Edy Mulyadi karena Diduga Hina Kalimantan

#8
Truk Tabrak Truk di Depan Balai Kartini Jakarta Selatan, 1 Tewas

#9
Kasus Covid-19 Naik, Status PPKM Jakarta, Jabar, Banten Dievaluasi

#10
Satu dari 2 Pasien Omicron yang Meninggal Memiliki Riwayat ke Belanda

TERKINI


BOLA | 24 Januari 2022

BOLA | 24 Januari 2022

EKONOMI | 24 Januari 2022

EKONOMI | 24 Januari 2022

EKONOMI | 24 Januari 2022

MEGAPOLITAN | 24 Januari 2022

EKONOMI | 24 Januari 2022

OTOMOTIF | 24 Januari 2022

BOLA | 24 Januari 2022

OLAHRAGA | 24 Januari 2022