Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

KPK Siapkan Bantahan Kasasi Mantan Menteri Edhy Prabowo

Senin, 29 November 2021 | 11:46 WIB
Oleh : Fana F Suparman / BW
Ilustrasi KPK.

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap menghadapi kasasi yang diajukan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. KPK menyiapkan bantahan atas permohonan kasasi tersebut yang dituangkan dalam kontramemori kasasi.

"Tim jaksa akan menyusun kontra memori kasasi sebagai bantahan atas dalil dan argumentasi terdakwa dimaksud," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (29/11/2021).

Advertisement

KPK meyakini independensi dan profesionalitas majelis hakim MA, yang akan memutus perkara ini dengan seadil-adilnya dan mempertimbangkan seluruh aspek sesuai kaidah-kaidah hukum. Salah satu aspeknya adalah korupsi sebagai extraordinary telah memberikan dampak buruk yang nyata dirasakan masyarakat luas dan menghambat pemulihan ekonomi nasional.

"Sehingga butuh komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi dalam upaya bersama pemberantasan korupsi sesuai tugas dan fungsinya masing-masing," kata Ali.

Diketahui Edhy Prabowo mengajukan kasas atas vonis Pengadilan Tinggi (PT) DKI dalam perkara dugaan pengurusan izin ekspor benih bening lobster atau benur. PT DKI memperberat hukuman Edhy menjadi 9 tahun pidana penjara dan denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan. Pengadilan Tipikor Jakarta sebelumnya menghukum Edhy Prabowo 5 tahun pidana penjara.

Dengan pengajuan kasasi ini perkara suap benur yang menjerat Edhy belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

"Dengan demikian perkara atas nama terdakwa Edhy Prabowo tersebut saat ini belum memiliki kekuatan hukum tetap," katanya.

Diberitakan, majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo terkait perkara dugaan suap pengurusan izin ekspor benih bening lobster atau benur.

PT DKI menjatuhkan hukuman 9 tahun pidana penjara dan denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap Edhy Prabowo. Hukuman itu lebih berat empat tahun dibanding putusan Pengadilan Tipikor Jakarta yang menghukum Edhy Prabowo 5 tahun pidana penjara.

Selain pidana pokok, PT DKI juga menjatuhkan pidana tambahan terhadap Edhy berupa kewajiban membayar uang pengganti sejumlah Rp 9,6 miliar dan US$ 77.000 dengan memperhitungkan uang yang telah dikembalikan oleh Edhy Prabowo.

Uang pengganti itu harus dibayar Edhy dalam jangka waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika tidak dibayar dalam rentang waktu tersebut, maka harta benda Edhy akan disita dan dilelang oleh jaksa unuk menutupi kekurangan uang pengganti. Jika harta bendanya tak cukup, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun.

Tak hanya uang pengganti, majelis hakim PT DKI juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik atau hak politik selama tiga tahun sejak Edhy selesai menjalani pidana pokok.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 5 tahun pidana penjara dan denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap Edhy Prabowo. Selain pidana penjara dan denda, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan terhadap Edhy berupa kewajiban membayar uang pengganti Rp 9.687.447.219 dan uang sejumlah US$ 77.000 dengan memperhitungkan uang yang telah dikembalikan.

Apabila uang pengganti tidak dibayar sebulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta benda Edhy akan disita untuk menutupi uang pengganti. Apabila harta benda tidak cukup untuk membayar uang pengganti, maka Edhy harus dihukum pidana badan selama dua tahun. Tak hanya itu, Majelis Hakim juga memutuskan mencabut hak politik Edhy selama tiga tahun setelah selesai menjalani pidana pokok.

Majelis hakim menyatakan Edhy terbukti menerima suap US$ 77.000 dan Rp 24.625.587.250 untuk mempercepat proses persetujuan pemberian izin budidaya lobster dan izin ekspor benih bening lobster atau benur kepada PT DPPP dan para eksportir benur lainnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA


NASIONAL | 18 Januari 2022

NASIONAL | 18 Januari 2022

NASIONAL | 18 Januari 2022

NASIONAL | 18 Januari 2022

NASIONAL | 18 Januari 2022

NASIONAL | 18 Januari 2022

NASIONAL | 18 Januari 2022

NASIONAL | 18 Januari 2022

NASIONAL | 18 Januari 2022

NASIONAL | 18 Januari 2022

BERITA TERPOPULER


#1
Sosok Bendahara DPC Demokrat yang Tampung Suap Bupati Penajam Paser Utara

#2
IKN Sah Jadi Undang-Undang

#3
Ini Tanggapan Ahli Psikologi Forensik atas Vonis Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie

#4
Gandeng Ghozali, Tokocrypto Siap Tumbuhkan Konten Kreator Lokal

#5
Fraksi PKS Tolak RUU IKN, Ini Alasannya

#6
KPK Ingatkan para Saksi Kasus Korupsi Bekasi untuk Kooperatif

#7
Nusantara Jadi Nama Ibu Kota Baru, DPD Minta Pemerintah Berikan Penjelasan

#8
Emirsyah Satar Dinilai Diperlakukan Tak Adil Soal Dugaan Korupsi Garuda

#9
Masyarakat Tidak Bisa Pilih Merek Vaksin Booster

#10
Studi: Dosis Keempat Vaksin Pfizer Gagal Tangkal Omicron

TERKINI


BOLA | 18 Januari 2022

EKONOMI | 18 Januari 2022

MEGAPOLITAN | 18 Januari 2022

POLITIK | 18 Januari 2022

MEGAPOLITAN | 18 Januari 2022

MEGAPOLITAN | 18 Januari 2022

POLITIK | 18 Januari 2022

DUNIA | 18 Januari 2022

EKONOMI | 18 Januari 2022

NASIONAL | 18 Januari 2022