Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

Pemerintah Targetkan Revisi UU Ciptaker Kurang dari 2 Tahun

Senin, 29 November 2021 | 23:23 WIB
Oleh : FFS
Menko Polhukam Mahfud MD

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan pemerintah menargetkan merevisi UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja kurang dari dua tahun.

Mahfud mengatakan hal itu dalam keterangannya, di Jakarta, Senin (29/11/2021), menanggapi putusan MK yang menyatakan UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat.

Advertisement

"Kan MK memberi waktu dua tahun. Kami akan berusaha lebih cepat dari dua tahun. Sehingga lebih mudah selesai," kata Mahfud.

Pemerintah, kata Mahfud, menghormati dan menerima putusan MK itu karena bersifat final dan mengikat. Pemerintah pun menjamin investasi yang sudah dan akan ditanam aman serta memiliki kepastian hukum. Hal ini karena MK menyatakan UU itu tetap berlaku sampai dua tahun.

Menurut dia, bila ada investasi yang sudah dibuat dalam waktu dua tahun tersebut, itu tidak bisa dibatalkan karena telah mempunyai kepastian hukum.

"Itu bunyi kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian yang telah dibuat secara sah itu berlaku sebagai Undang-Undang. Jadi, tidak bisa dicabut dengan begitu saja. Itu mengikat," tutur mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Selain itu, pemerintah juga tidak bisa sewenang-wenang membatalkan perjanjian investasi dari luar negeri yang sudah disepakati karena akan menjadi perkara internasional.

"Perkara internasional itu arbitrase internasional pasti pake instrumen hukum nasional. Apalagi ada perjanjian bilateral, multilateral di bidang itu," papar Mahfud.

Sebelumnya, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (25/11/2021) menyatakan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

"Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan'," kata Ketua MK Anwar Usman.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: ANTARA


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA


NASIONAL | 18 Januari 2022

NASIONAL | 18 Januari 2022

NASIONAL | 18 Januari 2022

NASIONAL | 18 Januari 2022

NASIONAL | 18 Januari 2022

NASIONAL | 18 Januari 2022

NASIONAL | 18 Januari 2022

NASIONAL | 18 Januari 2022

NASIONAL | 18 Januari 2022

NASIONAL | 18 Januari 2022

BERITA TERPOPULER


#1
IKN Sah Jadi Undang-Undang

#2
Ini Tanggapan Ahli Psikologi Forensik atas Vonis Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie

#3
Fraksi PKS Tolak RUU IKN, Ini Alasannya

#4
Studi: Dosis Keempat Vaksin Pfizer Gagal Tangkal Omicron

#5
KPK Ingatkan para Saksi Kasus Korupsi Bekasi untuk Kooperatif

#6
Sanksi Segera Dicabut, Merah Putih Siap Berkibar Kembali pada Februari 2022

#7
Bisnis Tabung Tanah, Ustaz Yusuf Mansur Digugat Rp 560 Juta

#8
Bila Tak Jadi Ibu Kota Negara, Seperti Apa Jakarta? Ini Jawaban Wagub DKI

#9
Survei LSI: Golkar dan Airlangga Berperan Penting Pulihkan Ekonomi

#10
Koleksi NFT Pertama Mobile Legends: Bang Bang Hadir di NFT Binance

TERKINI


EKONOMI | 19 Januari 2022

EKONOMI | 19 Januari 2022

OLAHRAGA | 19 Januari 2022

BOLA | 19 Januari 2022

BOLA | 19 Januari 2022

OLAHRAGA | 19 Januari 2022

BERITA GRAFIK | 18 Januari 2022

BERITA GRAFIK | 18 Januari 2022

BERITA GRAFIK | 18 Januari 2022

BERITA GRAFIK | 18 Januari 2022