Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

Masa Khidmah Kiai Said Berakhir setelah Muktamar Ke-34 NU

Jumat, 3 Desember 2021 | 21:04 WIB
Oleh : Maria Fatima Bona / WM
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Habib Salim al Jufri

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Habib Salim al Jufri mengatakan selama belum dilaksanakan Muktamar, masa khidmah kepengurusan PBNU hasil Muktamar ke-33 berakhir sampai Muktamar ke-34 dilaksanakan.

Advertisement

"Jadi selama Muktamar ke-34 NU belum selesai memilih ketua umum baru, maka PBNU hasil muktamar ke-33 belum bisa dinyatakan demisioner," kata Habib dalam keterangan pers diterima Beritasatu.com, Jumat (3/12/2021).

Habib menyebutkan, hal tersebut berdasarkan hasil keputusan konferensi besar (Konbes) PBNU pada 19 September 2021 lalu. Dalam keputusan tersebut menetapkan masa kepengurusan.

Selain itu, ada tiga poin penting lainnya, yakni, Pertama, Muktamar ke-34 NU dilaksanakan pada tanggal 23-25 Desember 2021 di Lampung dengan mematuhi protokol kesehatan dan mendapat persetujuan Satgas Covid-19 baik pusat maupun daerah.

Kedua, jika poin pelaksanaan pada tanggal 23-25 tidak memungkinkan karena kondisi Covid-19 keputusan pelaksanaan muktamar diserahkan kepada PBNU.

“Ini sesuai anggaran rumah tangga NU, forum untuk melakukan pengambilan keputusan adalah melalui rapat. Dalam hal ini, rapat harian syuriah dan harian tanfidziyah PBNU atau rapat gabungan,” paparnya.

Ketiga, mengamanahkan kepada PBNU harus melaksanakan seluruh keputusan konbes dengan mengambil langkah-langkah secara organisatoris bukan langkah-langkah personal untuk melaksanakan semua keputusan ini.

“Berdasarkan poin-poin di atas, maka masa khidmah PBNU hasil Muktamar ke-33 adalah ketika demisioner dalam Muktamar ke-34 NU. Tidak benar kalau ada yang mengatakan berakhir bulan Desember 2021,” ujar Habib.

Selanjutnya, ia juga menuturkan, konbes juga mengamanatkan agar PBNU melaksanakan semua keputusan secara organisatoris. Artinya kolektif dan kolegial sesuai dengan AD/ART NU bukan diputuskan oleh seorang diri salah satu pengurus PBNU.

"Tidak boleh membuat keputusan secara personal/individual terkait pelaksanaan muktamar karena perintah konbes adalah PBNU secara organisatoris bukan secara personal/individu,” tegasnya.

Menurut Habib, PBNU harus melakukan langkah-langkah organisatoris sebelum membuat keputusan.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA


NASIONAL | 26 Januari 2022

NASIONAL | 26 Januari 2022

NASIONAL | 26 Januari 2022

NASIONAL | 26 Januari 2022

NASIONAL | 31 Januari 2022

NASIONAL | 26 Januari 2022

NASIONAL | 26 Januari 2022

NASIONAL | 26 Januari 2022

NASIONAL | 26 Januari 2022

NASIONAL | 26 Januari 2022

BERITA TERPOPULER


#1
Novel Baswedan Jadi Satgas Tipikor Polri, Sahroni: Sesuai Keahlian

#2
Disebut Edy Mulyadi Macan Mengeong, Ini Jawaban Prabowo Subianto

#3
Kepala BNPT Jelaskan Status Munarman Jadi Terdakwa Terorisme

#4
NIK Resmi Jadi Nomor Identitas Peserta JKN-KIS

#5
Bentrok di Maluku Tengah, 1 Polisi Alami Luka Tembak di Pipi

#6
Masyarakat Wajib Pahami 8 Karakteristik Omicron

#7
Update Covid-19: Kasus Harian Tembus Angka 7.000

#8
Data Kasus Aktif Covid-19 sampai 26 Januari 2022

#9
Pelaku Pengeroyokan Kakek 89 Tahun Ternyata Ada yang Saling Kenal

#10
Survei: Elektabilitas Airlangga dan Golkar Tertinggi di Kalangan Milenial

TERKINI


DUNIA | 26 Januari 2022

NASIONAL | 26 Januari 2022

KESEHATAN | 26 Januari 2022

DUNIA | 26 Januari 2022

EKONOMI | 26 Januari 2022

NASIONAL | 26 Januari 2022

KESEHATAN | 26 Januari 2022

NASIONAL | 26 Januari 2022

DUNIA | 26 Januari 2022

MEGAPOLITAN | 26 Januari 2022