Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

Polri Sosialisasikan Aturan Pengangkatan Eks Pegawai KPK

Sabtu, 4 Desember 2021 | 20:42 WIB
Oleh : Bayu Marhaenjati - / WM
Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo.

Jakarta, Beritasatu.com- Polri telah menerbitkan peraturan terkait pengangkatan eks 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menjadi menjadi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Korps Bhayangkara. Polri juga akan segera melakukan sosialisasi aturan tersebut, yakni Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) 15/2021, tentang Pengangkatan Khusus dari 57 Eks Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Advertisement

Menyoal apakah 57 eks pegawai KPK itu akan langsung dilakukan pengangkatan tanpa tes, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo, belum menjelaskan secara rinci. Menurutnya, Perpol itu akan disosialisasikan dulu.

"Ya nanti disosialisasikan dulu (peraturannya)," ujar Dedi ketika dikonfirmasi Beritasatu.com, Sabtu (4/12/2021).

Tercatat ada 10 pasal dalam Perpol 15/2021 yang mengatur pengangkatan mantan pegawai KPK menjadi ASN Polri.

Pada Pasal 1 menjelaskan soal Polri sebagai alat negara berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Polri dipimpin oleh Kapolri sebagai penanggung jawab fungsi kepolisian.

Kemudian juga soal PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Pasal 2 menyatakan, Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia mengajukan secara tertulis daftar usulan pengangkatan sumber daya manusia dari 57 eks pegawai KPK kepada Kapolri. Kemudian, daftar usulan ditetapkan berdasarkan hasil identifikasi jabatan dan seleksi kompetensi.

Identifikasi itu diatur dalam Pasal 3 yang menyatakan, identifikasi jabatan dilakukan untuk memetakan daftar
jabatan ASN di lingkungan Polri yang akan diisi oleh sumber daya manusia dari 57 eks pegawai KPK berdasarkan
formasi/kebutuhan jabatan ASN di lingkungan Polri. Daftar jabatan ASN disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk penetapan formasi/kebutuhan jabatan ASN di lingkungan Polri.

Sementara, seleksi kompetensi tercatat pada Pasal 4. Seleksi kompetensi dilakukan untuk mengetahui dan menilai kesesuaian dan kemampuan sumber daya manusia dari 57 eks pegawai KPK dengan formasi/kebutuhan jabatan ASN di lingkungan Polri yang telah ditetapkan sesuai dengan pengalaman jabatan.

Kemudian, Pasal 5 mengatur soal identifikasi jabatan dan seleksi kompetensi dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia. Pelaksanaan kegiatan identifikasi jabatan dan seleksi kompetensi harus sesuai dengan kebijakan Kapolri setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Selanjutnya, Pasal 6 menyatakan, sumber daya manusia dari 57 eks pegawai KPK yang tercantum dalam daftar usulan berdasarkan hasil pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dan telah menandatangani surat pernyataan: bersedia menjadi PNS; setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah; dan tidak terlibat kegiatan organisasi yang dilarang pemerintah dan/atau putusan pengadilan, diangkat sebagai PNS.

Kemudian, pengangkatan harus berdasarkan penyesuaian jabatan, pangkat, dan masa kerja. Penyesuaian jabatan, pangkat, dan masa kerja ditetapkan dengan Keputusan Kapolri, dan pengangkatan dilaksanakan oleh Kapolri. Selanjutnya, format daftar usulan dan surat pernyataan disiapkan oleh tim yang dibentuk Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia.

Pasal 7 mengatur, soal pemberian Nomor Induk Pegawai kepada 57 eks pegawai KPK dan dilantik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara, Pasal 8 menyatakan, PNS diangkat dalam jabatan ASN di lingkungan Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, Pasal 9 mengatur tentang dokumen dan proses administrasi dalam pengurusan sebagai upaya melaksanakan proses pengangkatan sumber daya manusia dari 57 eks pegawai KPK yang sudah ada atau sedang dalam pemerosesan pada saat mulai berlakunya Peraturan Kepolisian ini, dinyatakan tetap berlaku dan dinyatakan sebagai dokumen dan proses yang sah.

Pasal 10 menyatakan, Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Perpol ini ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 29 November 2021, dan tanda tangani Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Selanjutnya, diundangkan pada tanggal 30 November 2021.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA


NASIONAL | 20 Januari 2022

NASIONAL | 20 Januari 2022

NASIONAL | 20 Januari 2022

NASIONAL | 20 Januari 2022

NASIONAL | 20 Januari 2022

NASIONAL | 20 Januari 2022

NASIONAL | 20 Januari 2022

NASIONAL | 20 Januari 2022

NASIONAL | 20 Januari 2022

NASIONAL | 20 Januari 2022

BERITA TERPOPULER


#1
Ini Nama Hakim PN Surabaya yang Ditangkap KPK

#2
OTT KPK di Surabaya Terkait Suap Penanganan Perkara

#3
Berdayakan Masyarakat, SiCepat Raih Apresiasi dari Baznas

#4
Soal Bahasa Sunda, PDIP Akhirnya Beri Sanksi kepada Arteria Dahlan

#5
OTT Hakim PN Surabaya, KPK Juga Sita Sejumlah Uang

#6
Parkir di Malioboro Rp 350.000, Wakil Wali Kota: Pelaku Diproses Hukum

#7
Hakim PN Surabaya yang Ditangkap KPK Pernah Vonis Bebas Koruptor APBD

#8
Puluhan Kilogram Sampah Kulit Kabel Ditemukan di Gorong-gorong Jakarta Pusat

#9
Omicron Meningkat, Agenda G-20 Financial Track Dipindah ke Jakarta

#10
DPN Peradi Resmi Miliki Gedung Baru

TERKINI


NASIONAL | 20 Januari 2022

OLAHRAGA | 20 Januari 2022

OLAHRAGA | 20 Januari 2022

KESEHATAN | 20 Januari 2022

DUNIA | 20 Januari 2022

DUNIA | 20 Januari 2022

EKONOMI | 20 Januari 2022

DIGITAL | 20 Januari 2022

KESEHATAN | 20 Januari 2022

MEGAPOLITAN | 20 Januari 2022