Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

Kemenkeu Beri Penghargaan kepada Ditjen Dukcapil

Kamis, 16 Desember 2021 | 18:25 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / FFS
Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu, Rionald Silaban memberikan penghargaan kepada Ditjen Dukcapil Kemendagri dalam acara Gebyar Piutang Negara Tahun 2021 dan Pemberian Penghargaan kepada Mitra Kerja Sama DJKN, Kamis, 16 Desember 2021.

Jakarta, Beritasatu.com - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (DJKN Kemenkeu) memberikan penghargaan kepada Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri). Penghargaan in diberikan terkait pemanfaatan nomor induk kependudukan (NIK) untuk mencegah pencucian uang.

Pemanfaatan data NIK sangat esensial bagi DJKN Kemenkeu yang diberikan amanat oleh negara untuk mengurus dua hal, yaitu piutang negara dan lelang.

Untuk itu, Ditjen Dukcapil Kemendagri sebagai penyedia data dan mitra kerja mendapatkan penghargaan atas pemanfaatan NIK, data kependudukan, dan KTP elektronik dalam layanan DJKN Kemenkeu.

Dirjen Kekayaan Negara Rionald Silaban menyerahkan penghargaan itu kepada Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan (FPD2K) AS Tavipiyono mewakili Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh yang berhalangan hadir, pada acara Gebyar Piutang Negara Tahun 2021 dan Pemberian Penghargaan Kepada Mitra Kerja Sama DJKN, Kamis (16/12/2021).

Rionald Silaban mengatakan pihaknya sangat merasakan arti penting pemanfaatan NIK untuk keamanan transaksi terutama dalam hal lelang. Dengan memanfaatkan NIK, modus pencucian uang dapat langsung terlacak.

"Sebab, dengan menggunakan identitas resmi berupa NIK, modus tindak pidana pencucian uang saat mengikuti lelang dapat langsung dilacak dan kemudian dilaporkan kepada pihak yang berwenang," kata Rionald Silaban.

Dalam kesempatan terpisah, Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh sangat mengapresiasi penghargaan tersebut. Zudan yang tengah menjalani karantina setelah bertugas ke Amerika Serikat mengatakan, dengan lebih rapinya data kependudukan, pemanfaatannya bisa lebih dioptimalkan bagi kepentingan pelayanan publik yang lebih cepat.

"Lebih dari itu, tata kelola pemerintahan juga menjadi jauh lebih akuntabel dibandingkan dengan masa lalu," terang Zudan Arif Fakrulloh.

Saat ini, kata Zudan, semua layanan publik bagi penduduk Indonesia menggunakan NIK sebagai basis utamanya.

"Dengan NIK proses otentikasi penduduk jauh lebih cepat dan akurat. Proses berpemerintahan maupun proses bisnis menjadi semakin mudah," ungkap Zudan Arif Fakrulloh.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI