Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

Kemendagri: Penjabat Kepala Daerah Diisi oleh PNS

Jumat, 7 Januari 2022 | 16:01 WIB
Oleh : Yustinus Paat / WM
Ilustrasi pilkada serentak.

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kapuspen Kemendagri) Benny Irwan menegaskan bahwa posisi penjabat (Pj) kepala daerah harus diisi oleh PNS atau ASN. Hal ini, kata Benny, sudah diatur dalam UU 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

“Tidak boleh (non-PNS),” ujar Benny saat dihubungi Beritasatu.com, Jumat (7/1/2022).

Benny mengatakan, Pasal 201 UU 10/2016 tentang Pilkada menyebutkan dengan tegas bahwa penjabat pengganti gubernur berasal dari pimpinan tinggi madya dan penjabat pengganti bupati atau wali kota berasal dari pimpinan tinggi pratama. Kedua jabatan tersebut, tutur dia, merupakan ASN.

“Untuk gubernur itu dari pimpinan tinggi madya itu selevel dirjen, eselon 1, deputi, irjen, sekjen. Kalau yang bupati, walikota ini selevel eselon 2, kepala dinas, direktur, kepala pusat, asdep dan lain-lain,” tandas dia.

Lebih lanjut, Benny mengatakan, jika konsisten dengan hukum positif, maka TNI-Polri aktif tidak bisa menjadi penjabat kepala daerah. Apalagi, kata Benny, pimpinan tinggi madya di kementerian masih memadai dari segi jumlah untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah.

“Kita punya banyak (pimpinan tinggi madya), kita punya beberapa kementerian, katakanlah di satu kementeriaan rata rata 10 eselon 1, maka untuk mencari 7 orang saja, selesai itu eselon 1. Jadi, tetap sesuai ketentuan UU yang berlaku,” kata Benny.

Diketahui, terdapat 101 kepala daerahnya yang masa jabatannya akan berakhir pada tahun 2022 ini. Dari jumlah tersebut, terdapat 7 gubernur, 76 bupati dan 18 wali kota. Ke-7 gubernur nantinya akan digantikan oleh penjabat yang berasal dari pimpinan tinggi madya dan 94 bupati dan wali kota akan diganti oleh penjabat yagn berasal dari pimpinan tinggi pratama. Para penjabat kepala daerah ini akan mengisi kekosongan jabatan tersebut sampai terpilihnya kepala daerah definitif pada Pemilu 2024 mendatang.

Berikut aturan penunjukkan penjabat kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 201 UU 10/2016 tentang Pilkada berbunyi:

Ayat (3)

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2017 menjabat sampai dengan tahun 2022.

Ayat (5)

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023.

Ayat (8)

Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.

Ayat (9)

Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.

Ayat (10)

Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (11)

Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI