Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

Fahri Hamzah Usulkan MPR Tidak Jadi Lembaga Permanen, Kok Bisa ?

Rabu, 12 Januari 2022 | 23:21 WIB
Oleh : Yustinus Paat / EHD
Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah di acara diskusi yang disiarkan melalui Gelora TV Youtube Channel, Rabu, 12 Januari 2022.

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah ternyata pernah mengusulkan agar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak menjadi lembaga permanen.

Hal ini diajukan Fahri Hamzah dalam salah satu dari 7 rancangan undang-undang (RUU) yang diberikan kepada Ketua DPR periode 2014-2019 Bambang Soesatyo sebelum masa jabatannya berakhir.

Fahri yang menjadi Wakil Ketua DPR periode 2014-2019, berharap waktu itu, Ketua DPR menyerahkan 7 RUU itu kepada anggota DPR RI baru, 2019-2024 untuk dibahas lebih lanjut.

“Karena saya memimpin tim reformasi parlemen, (kami) mengajukan 7 RUU kepada Ketua DPR pada waktu itu, untuk diserahkan kepada DPR baru. Di antaranya pemisahan DPR dan DPD, UU Pemisahan DPR dan DPD dan termasuk saya mengusulkan agar MPR itu tidak menjadi lembaga permanen,” ujar Fahri Hamzah saat menjadi keynote speaker di acara diskusi bertajuk ‘Reformasi Sistem Politik, Mengapa Fraksi DPR Sebaiknya Dihapus’ yang disiarkan melalui Gelora TV Youtube Channel, Rabu (12/1/2022).

Fahri mengaku, MPR merupakan lembaga aneh karena MPR hanya berfungsi satu kali dalam 5 tahun, yakni pada saat melantik presiden dan wakil presiden Republik Indonesia terpilih.

Selain itu, kata dia, MPR memang juga bertugas untuk mengamandemen UUD 1945. Kedua peristiwa tersebut bukan peristiwa yang terus terjadi sehingga, menurut Fahri MPR tidak perlu menjadi lembaga permanen jika hanya untuk melakukan kedua fungsi tersebut.

“Sebab aneh MPR ini, dipakainya sekali 5 tahun. Kan dia (MPR) dipakainya untuk melantik presiden dan wakil presiden, itu cuma sekali dalam 5 tahun. Habis itu kalau ada amandemen (UUD 1945),” tandas dia.

Fahri juga mengkritik fungsi MPR untuk melakukan sosialiasi nilai-nilai kebangsaan dan 4 pilar. Menurut dia, hal tersebut merupakan peran dari eksekutif, sehingga MPR tidak perlu mengambil tugas tersebut. “Untuk apa MPR melakukan sosialisasi, dia kan assembly, sosialisasi kan oleh eksekutif,” tegas Fahri.

Lebih lanjut, Fahri mengatakan, sudah saat melakukan reformasi politik yang mencakup reformasi sistem kepemiluan hingga sistem ketatanegaraaan termasuk menjadi MPR bukan lembaga permanen dan menghapus fraksi DPR.

Menurut dia, reformasi politik merupakan bagian dari upaya memurnikan kembali demokrasi sehingga kedaulatan rakyat tidak terdistorsi oleh kekuatan lain, seperti partai politik.

“Jangan sampai kedaulatan rakyat dikangkangi oleh kedaulatan partai politik, itu sangat berbahaya ke depannya,” pungkas Fahri.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI