Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

Kemendagri Godok Aturan Teknis Pengisian Penjabat Kepala Daerah

Jumat, 14 Januari 2022 | 17:24 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / FFS
Kastorius Sinaga

Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sedang menggodok aturan teknis atau mekanisme untuk pengisian penjabat kepala daerah mengingat terdapat tujuh gubernur yang masa jabatannya berakhir di tahun 2022 ini. Sementara, pemilihan kepala daerah (pilkada) baru akan digelar pada 2024 mendatang.

Staf Khusus Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Kastorius Sinaga mengatakan penyusunan aturan mekanisme pengisian kekosongan jabatan kepala daerah harus dilakukan secara hati-hati agar dapat menghasilkan penjabat kepala daerah yang sesuai dengan kebutuhan daerah.

“Mekanisme tersebut benar-benar harus dapat menghasilkan penjabat sesuai kebutuhan daerah, mampu menjaga kesinambungan pemerintahan di daerah dan mampu memelihara stabilitas dalam bingkai NKRI,” kata Kastorius Sinaga kepada beritasatu.com, Jumat (14/1/2022).

Penjabat kepala daerah, lanjut Kastorius, diharapkan juga dapat secara serius menjaga kesinambungan pembangunan di daerah, khususnya yang menyangkut program strategis nasional sesuai dengan RPJMN dan RPJMD.

“Karena itu, Kemendagri masih mendalami semua masukan dan perkembangan dinamika untuk pengisian kekosongan gubernur, bupati dan wali kota yang berakhir masa jabatan di 2022 ini,” ujar Kastorius Sinaga.

Setelah penyusunan rampung, aturan mekanisme tersebut akan dituangkan dalam bentuk peraturan pemerintah (PP). Dalam PP ini, secara komprehensif dimasukkan syarat, tugas dan kewenangan penjabat.

“Juga mekanisme penunjukan penjabat kepala daerah tersebut. Kemendagri sedang menggodoknya dengan serius dan intensif. Karena kita tahu penjabat itu memiliki masa tugas yang relatif cukup panjang,” terang Kastorius Sinaga.

Di tempat terpisah, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan mengatakan nama-nama penjabat gubernur baru akan keluar menjelang masa jabatan berakhir. Dengan demikian, jika masa jabatan Gubernur DKI berakhir di bulan Oktober, biasanya Agustus atau September baru dimulai proses administrasinya.

“Jadi itu kalau sudah dekat akhir masa jabatannya jadi nanti katakanlah kepala daerah berakhir Juni, biasanya April-Mei sudah dimulai proses administrasinya, di mana akan ada usulan pejabat yang disampaikan,” kata Benni Irwan.

Seperti diketahui, masa jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI akan berakhir pada Oktober 2022 mendatang. Selain Anies, terdapat enam gubernur lainnya yang masa jabatannya akan berakhir di tahun ini yaitu, Gubernur Aceh Nova Iriansyah, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan, Gubernur Banten Wahidin Halim, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Gubernur Sulawesi Barat Muhammad Ali Baal Masdar dan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI