Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

Lestari Moerdijat Dorong Legislator Punya Pemahaman Utuh Bahas RUU TPKS

Senin, 17 Januari 2022 | 23:45 WIB
Oleh : Yustinus Paat / CAR
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat.

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengharapkan para legislator memiliki pemahaman yang utuh atau komprehensif atas Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Menurut Lestari, pemahaman yang utuh ini bertujuan tujuan utama dari lahirnya UU TPKS bisa terwujud, yakni memberi kepastian hukum dan melindungi korban pada tindak kekerasan seksual.

“Sejumlah pihak memang belum sepenuhnya memahami secara utuh terkait pasal-pasal pada RUU TPKS, sehingga perlu ada upaya untuk memberi pemahaman kepada sejumlah pihak,” kata Lestari di Jakarta, Senin (17/1/2022).

Semangat para legislator, menurut Lestari, memang terkesan menggebu untuk memasukkan sejumlah usulan pada RUU TPKS, dalam menyikapi maraknya tindak kekerasan seksual di masyarakat. Beberapa pihak, katanya, berharap aspek kesusilaan juga diatur dalam RUU TPKS.

Padahal, Lestari menyatakan RUU TPKS dirancang untuk melindungi korban dari aspek yang lebih luas lagi, yaitu kemanusiaan.

“Meletakkan kekerasan seksual sebagai kejahatan kesusilaan dapat mengakibatkan degradasi derajat tindakan kejahatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, yang kemudian hanya meletakkan kejahatan kekerasan seksual sebagai kejahatan moralitas,” tandas Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem ini.

Lestari mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, pada 10 Mei 2016, menyatakan kejahatan seksual yang marak terjadi sebagai bentuk kejahatan berat dan harus ditangani serius.

Menurut Lestari, memasukkan norma-norma kesusilaan dalam RUU TPKS akan berdampak negatif. Norma tersebut, katanya, malah tidak mampu menjangkau perlindungan terhadap korban, sehingga berakibat pada melemahnya upaya penyelesaian secara hukum.

Apalagi, tambahnya, tindak pidana kesusilaan dalam doktrin hukum pidana, termasuk delik personal atau delik subjektif yang oleh sebab itu tidak bisa diukur secara objektif, seperti tindak pidana kekerasan seksual.

“Sejumlah isu yang belum mendapat pemahaman yang utuh dari sejumlah pihak diharapkan segera disampaikan dengan argumen-argumen yang mudah dipahami sehingga perangkat hukum yang benar-benar memberi kepastian hukum dalam mencegah, melindungi dan merehabilitasi korban dan pelaku kekerasan seksual bisa segera hadir di tengah maraknya tindak kekerasan seksual di masyarakat,” ujarnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI