Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

Emirsyah Satar Dinilai Diperlakukan Tak Adil Soal Dugaan Korupsi Garuda

Senin, 17 Januari 2022 | 23:43 WIB
Oleh : Fana F Suparman / FFS
Afrian Bondjol (tengah), kuasa hukum mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 17 Januari 2022.

Jakarta, Beritasatu.com - Afrian Bondjol, kuasa hukum mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar menilai kliennya diperlakukan tak adil terkait dugaan korupsi di maskapai pelat merah tersebut. Pernyataan ini disampaikan Afrian menanggapi pemberitaan dugaan korupsi pengadaan pesawat ATR 72-600 di Garuda Indonesia.

Afrian mengatakan, kliennya kerap dituding sebagai pihak yang bertanggung jawab atas dugaan korupsi di Garuda Indonesia. Termasuk mengenai utang Garuda yang saat ini mencapai US$ 13 miliar atau sekitar Rp 188 triliun.

"Terkesan klien kami sudah di-framing terlibat perkara korupsi,” kata Afrian dalam konferensi pers, di Jakarta, Senin (17/1/2022).

Padahal, Afrian mengatakan, saat kliennya meninggalkan Garuda Indonesia pada Desember 2014, utang perusahaan hanya sebesar US$ 2,2 miliar. Sementara pada 2021, utang Garuda membengkak enam kali lipat menjadi US$ 13 miliar.

“Dengan adanya pemberitan ini, utang yang hampir Rp 200 triliun semata-mata kesalahan Pak Emir. Ini tidak fair menurut saya,” kata Afrian.

Afrian menjelaskan, proses pengadaan pesawat ATR 72-600, termasuk pemilihan lessor dilakukan oleh PT Citilink. Namun, kemudian dialihkan ke Garuda Indonesia karena pihak ATR meminta jaminan dari Garuda Indonesia.

"Dan hal tersebut tidak disetujui oleh dewan komisaris, maka kemudian, atas persetujuan dan kesepakatan dari dewan komisaris, PT Garuda Indonesia melakukan pengambilalihan atas pesawat ATR 72-600 dari PT Citilink Indonesia," katanya.

Afrian menekankan, pengalihan pesawat ATR 72-600 itu atas persetujuan direksi dan dewan komisaris PT Garuda Indonesia. Pengalihan ini merupakan keputusan bisnis untuk kepentingan PT Garuda Indonesia dengan mengacu pada rencana kerja anggaran perusahaan dan rencana kerja jangka panjang perseroan.

Pengalihan tersebut, kata Afrian juga tidak terlepas dari program pemerintah terkait Masterplan Percepatan-Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia tahun 2011-2025 (MP3EI).

"Kebijakan yang ditempuh telah melalui proses bisnis yang panjang. Tidak hanya cari keuntungan semata, tapi juga mendukung program pemerintah yang diamanatkan kepada klien kami," katanya.

Lebih jauh, katanya, kebijakan pengadaan pesawat dengan skema yang sama juga dilakukan oleh direksi Garuda Indonesia setelah era Emirsyah Satar. Namun, kata Afrian, kliennya seolah menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas dugaan korupsi dan menumpuknya utang Garuda.

“Penggiringan opini yang terjadi di media seolah-olah hanya klien kami yang menjadi pelaku dalam perkara ini, walaupun kasus ini masih dalam tahap proses penyelidikan oleh Kejagung,” kata Afrian.

Dalam kesempatan ini, Afrian mengapresiasi sikap Kejagung yang bersikap netral terkait penyelidikan kasus ini. Afrian menyatakan, sikap Kejagung tersebut merupakan hal yang positif dalam proses penegakan hukum di Indonesia.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI