Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

Bareskrim Bongkar Investasi Bodong Alkes Rp 503 M

Rabu, 19 Januari 2022 | 20:38 WIB
Oleh : Chairul Fikri, Mikael Niman / JAS
Bareskrim Polri mengungkap kasus investasi bodong alat kesehatan (alkes) senilai Rp 503 miliar dengan mengamankan 4 tersangka.

Jakarta, Beritasatu.com - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri berhasil membongkar kasus investasi bodong alat kesehatan (alkes) senilai Rp 503 miliar dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka.

"Jadi kasus ini berawal dari informasi masyarakat yang melakukan investasi ke salah satu tersangka berinisial V. Dalam kegiatannya, V ini mengunggah satu kegiatan bisnis di WhatsApp dan ada beberapa penayangan terkait keuntungan dari suntik modal alat kesehatan," ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Whisnu Hermawan dalam konferensi pers di Bareskrim Polri Jakarta, Rabu (19/1/2022).

Ditambahkan Wishnu, tersangka V mengajak teman serta koleganya untuk memberikan modal dalam kegiatan investasi khususnya pengadaan barang di dinas kesehatan dan dinas pendidikan.

"Bersama DA, V ini mengatakan ke para korban bahwa mendapatkan tender dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) serta Pertamina. Dan dari hasil penyelidikan, tender dan SPK yang digunakan itu dibuat sendiri, bohong semuanya. Dari kasus ini, terdapat 263 korban yang telah melapor dan 20 orang telah di BAP dengan total kerugian Rp 503 miliar," lanjutnya.

"Dan saat kita membongkar kasusnya ini kita juga sita sejumlah barang bukti mulai dari uang senilai Rp 2,131 miliar, 5 unit mobil mewah, tiga jam tangan Rolex dan 6 perhiasan, buku rekening serta beberapa alat kesehatan mencakup masker hingga tabung oksigen," terangnya.

Wishnu juga menyebut bahwa pihaknya berhasil mengamankan empat orang yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus investasi suntik modal alat kesehatan (alkes). Masing-masing berinisial VAK (21), BS (32), DR (27), dan DA (26).

"Dalam kasus ini, para tersangka dijerat dengan Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 KUHP dan atau Pasal 46 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dan atau Pasal 105 dan atau Pasal 106 UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan atau Pasal 3 dan atau Pasal 4 dan atau Pasal 5 dan atau Pasal 6 juncto Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," tandasnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI