Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

TNI dan Polri Aktif Dilarang Jadi Penjabat Gubernur, Muzani: Komitmen Reformasi

Jumat, 21 Januari 2022 | 10:16 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / CAR
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani.

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan anggota TNI dan Polri aktif dilarang menjadi penjabat (pj) gubernur. Merespons itu, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR Ahmad Muzani menyebut pernyataan Jokowi sebagai bentuk komitmen terhadap semangat Reformasi.

“Saya kira pernyataan itu sebagai komitmen Presiden Jokowi dalam menjaga semangat dan amanah dari Reformasi. Di mana TNI Polri tidak lagi diperkenankan terlibat dalam politik praktis. Jadi, menurut saya itu adalah sebuah langkah maju bagi demokrasi Indonesia,” kata Muzani, Jumat (21/1/2022).

Menurut Muzani, kepala daerah merupakan jabatan politik. Oleh sebab itu, Muzani mengatakan keputusan presiden melarang anggota TNI dan Polri aktif menjadi pj gubernur sepatutnya diapresiasi. Hal tersebut dinilai penting dan sebuah keputusan baik untuk menjaga integritas dan netralitas seorang perwira TNI maupun Polri.

“Keputusan presiden ini juga patut diapresiasi. Karena presiden tahu apabila pj dijabat oleh TNI dan Polri, maka itu resisten terhadap keterlibatan dalam politik praktis. Dengan keputusan ini presiden menjamin adanya netralitas dan integritas di tubuh TNI dan Polri,” ujar sekretaris jenderal Gerindra ini.

Di sisi lain, Muzani mengatakan Indonesia sebagai negara demokratis menjunjung tinggi supermasi sipil. Supremasi sipil, kata Muzani, sangat berkaitan dengan prinsip dasar demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.

“Oleh karena itu Indonesia sebagai negara demokrasi harus berprinsip pada supermasi sipil. Angkatan bersenjata juga harus di bawah kontrol demokrasi, yang intinya adalah rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi,” kata Muzani.

Sebelumnya, Jokowi menyatakan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, melarang anggota TNI dan Polri aktif menjabat pj gubernur.

“Pejabat TNI-Polri aktif tidak mungkin menjadi penjabat kepala daerah tingkat I (gubernur), UU-nya tidak memungkinkan,” ucap Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/1/2022).



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI