Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

Era Firli Cs KPK Sudah 18 Kali OTT, 2 di Antaranya Menteri

Sabtu, 22 Januari 2022 | 13:06 WIB
Oleh : Fana F Suparman / DAS
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri (tengah), memberikan keterangan pers usai melantik 1.271 pegawai KPK menjadi ASN yang diwakili 53 pegawai, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa 1 Juni 2021. BeritaSatuPhoto/Joanito De Saojoao.

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipimpin Firli Bahuri Cs terus menunjukkan taringnya dalam memberantas korupsi. Pada awal tahun 2022 ini saja, lembaga antikorupsi telah melancarkan empat kali operasi tangkap tangan (OTT). Tiga di antaranya kepala daerah.

Tiga kepala daerah tersebut adalah Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud, dan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin.


Konferensi pers penangkapan Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi. (Beritasatu.com)

Sedangkan satu lagi adalah seorang hakim, yakni hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Itong Isnaeni Hidayat.

Dua operasi senyap terakhir yang meringkus Terbit dan Itong dilancarkan KPK dalam dua hari berturut-turut.

Dengan empat OTT di awal tahun ini, menurut catatan Beritasatu.com, KPK telah menggelar 18 kali operasi senyap di era kepemimpinan Firli Bahuri, Nawawi Pomolango, Nurul Ghufron, Alexander Marwata, dan Lili Pintauli.

Seperti diberitakan, dari 18 OTT tersebut, dua di antaranya menyeret menteri yang masih aktif yakni Menteri kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo dan Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara.

Padahal, kepemimpinan KPK jilid V yang menjalankan tugas sejak 20 Desember 2019 lalu itu menghadapi berbagai tantangan, antara lain pandemi Covid-19 hingga peralihan status kepegawaian personelnya.

Dari 18 OTT tersebut, selain dua menteri aktif juga 10 bupati, dua wali kota, satu anggota KPU, satu gubernur, dan satu hakim.

Satu kasus lagi adalah OTT terhadap seorang kepala dinas yang di kemudian hari menyeret sang bupati.

Kasus tersebut adalah penangkapan terhadap Kepala Dinas Pekerjaan Umum Hulu Sungai Utara, Kalsel, bernama Maliki.

Dalam kasus dugaan suap terkait proyek pengadaan barang dan jasa pada 2021 sampai 2022 tersebut hasil pengembangan kasus oleh KPK membuahkan hasil Bupati Abdul Wahid sebagai tersangka suap, gratifikasi, dan pencucian uang.

Dalam keterangannya, Kamis (20/1/2022) Ketua KPK Firli Bahuri mengaku terpukul dengan masih adanya penyelenggara negara yang melakukan korupsi.

Apalagi, adanya kasus yang melibatkan penegak hukum seperti kasus Hakim di PN Surabaya, Itong Isnaeni Hidayat.

"Keprihatinan ini tentunya berlanjut setelah secara berturut beberapa pejabat eksekutif setidaknya tiga orang kepala daerah yang juga terkena tangkap tangan oleh KPK," kata Firli.

Menurut Firli, berbagai tindak pidana yang diungkap KPK, termasuk melalui OTT menunjukkan adanya pelanggaran sistem, karena sistemnya gagal, buruk atau lemah.

Sebagai negara hukum, Indonesia sudah memiliki sistem pencegahan dan pemberantasan korupsi yang terus diperbaiki. Sistem harus dibangun agar tidak ada celah dan peluang utk korupsi, tidak boleh ada lagi sistem yang ramah kepada korupsi.

"Sinergi antarlembaga negara dalam pencegahan dan penindakan juga sedang kita orkestrasikan. Dan kalau tidak ada pelanggaran sistem yang seorang pejabat lakukan maka tidak akan mungkin dapat masuk ke dalam aksi perilaku korupsi," katanya.


Hakim Itong Isnaeni Hidayat. (Antara)

Firli menekankan, KPK tidak akan pandang bulu membekuk siapa pun yang melanggar sistem yang telah dibuat demi menjaga integritas kelembagaan dan produktivitas pembangunan yang dicanangkan oleh presiden sebagai pemimpin.

"Pasti mereka akan terkena dan dimintakan pertanggungjawaban pidana baik pemidanaan badan maupun perampasan harta miliknya untuk pemiskinan," tegas Firli.

Firli mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berhati-hati dan jangan pernah mau berniat sedikit pun untuk korupsi.

Tegakkan muruah lembaga agar bisa mewariskan sebuah negara dan birokrasi yang bersih yang membanggakan rakyat Indonesia serta warisan peradaban antikorupsi bagi generasi selanjutnya.

"Sekali lagi, kami berjanji bahwa penegakan hukum tidak akan pandang bulu dan KPK dan seluruh penegak hukum tidak akan pernah lelah pemberantasan korupsi sampai Indonesia bebas dari korupsi," katanya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI