Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

Ini Alasan Jaksa Agung Ingin Hukum Mati Heru Hidayat

Rabu, 26 Januari 2022 | 16:51 WIB
Oleh : Lona Olavia / WBP
Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat yang juga terdakwa korupsi di PT Asabri dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), usai menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa 18 Januari 2022.

Jakarta, Beritasatu.com– Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan bakal menempuh upaya banding dalam menyikapi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta terhadap terdakwa kasus korupsi PT Asabri (Persero) Heru Hidayat yang merupakan Komisaris Utama PT Trada Alam Mineral Tbk (TRAM). Heru dalam perkara ini dituntut jaksa hukuman pidana mati. Namun hakim menjatuhkan vonis pidana nihil lantaran Heru sudah mendapat hukuman maksimal dalam kasus sebelumnya, yakni korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan, skandal megakorupsi yang melibatkan Heru dianggap di luar nalar kemanusiaan karena merugikan negara hingga Rp 39,5 triliun lewat keterlibatannya di dua kasus tersebut. Dalam kasus Jiwasraya terjadi kerugian keuangan negara Rp 16,7 triliun dan kasus Asabri sebesar Rp 22,78 triliun. Selain negara, nasabah pun banyak amat dirugikan. Untuk itu, hukuman mati merupakan jawaban tepat guna mencapai keadilan dan emansipasi publik, bukan perihal ego semata. Sebab, hukuman penjara bahkan seumur hidup dinilainya hanya memberikan efek jera ke pelaku, tetapi tidak berlaku ke masyarakat.

“Saya tegaskan bahwa gagasan hukuman mati koruptor adalah bentuk manifestasi dalam pemberantasan hukuman korupsi di Indonesia. Layaknya fenomena gunung es, ribuan perkara sudah diungkap dan dipidana, tetapi kualitas dan tingkat kerugian negara makin meningkat. Ini perlu direnungkan, dengan pola sanksi pidana tersebut ternyata hanya menimbulkan efek jera untuk tidak mengulangi, tetapi tidak sampai ke masyarakat. Koruptor silih berganti dan bertumbuh dimana-mana,” ujarnya dalam Kuliah Umum Fakultas Hukum Unika Atmajaya “Efektivitas Penanganan Hukum dan Ekonomi Dalam Kasus Mega Korupsi : Studi Kasus Jiwasraya”, Rabu (26/1).

Dengan demikian, ditegaskannya kembali bahwa hukuman mati menjadi instrumen terberat yang pantas dikenakan ke koruptor. “Kejaksaan ingin sampaikan pesan yang keras bagi orang yang korupsi untuk segera mengurungkan niatnya,” tegas Sanitiar.

Adapun, buntut hukum kasus gagal bayar Jiwasraya ini menyeret para petinggi di perusahaan tersebut. Bermula pada 2002 Jiwasraya kerap menaruh dana di saham-saham berkinerja buruk. Saat itu, BUMN asuransi itu dikabarkan sudah mengalami kesulitan. Namun, berdasarkan catatan BPK, Jiwasraya telah membukukan laba semu sejak 2006. Alih-alih memperbaiki kinerja perusahaan dengan mempertimbangkan saham berkualitas, Jiwasraya justru menggelontorkan dana sponsor untuk klub sepak bola dunia, Manchester City, pada 2014. Kemudian pada tahun 2015, Jiwasraya meluncurkan produk JS Saving Plan dengan cost of fund sangat tinggi di atas bunga deposito dan obligasi. Sayangnya, dana tersebut kemudian diinvestasikan pada instrumen saham dan reksa dana berkualitas rendah.

Pada 2017, Jiwasraya kembali memperoleh opini tidak wajar dalam laporan keuangannya. Padahal, Jiwasraya mampu membukukan laba Rp 360,3 miliar. Opini tidak wajar itu diperoleh akibat kekurangan pencadangan sebesar Rp 7,7 triliun. Berlanjut ke tahun 2018, Jiwasraya akhirnya membukukan kerugian unaudited sebesar Rp 15,3 triliun. Pada September 2019, kerugian menurun jadi Rp 13,7 triliun. Kemudian pada November 2019, Jiwasraya mengalami negative equity sebesar Rp 27,2 triliun.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI