Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

Mahfud MD: Pemerintah Berkomitmen Lindungi Pembela HAM

Kamis, 27 Januari 2022 | 21:44 WIB
Oleh : Fana F Suparman / FFS
Menko Polhukam Mahfud MD.

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan pemerintah berkomitmen melindungi dan mendorong para pembela hak asasi manusia (HAM) untuk berjuang menegakkan HAM.

"Kita akan memberikan perlindungan dan mendorong para pembela HAM untuk berjuang menegakkan HAM, kalau perlu juga memberikan fasilitas-fasilitas," kata Mahfud saat hadir secara virtual dalam seminar "Memperkuat Komitmen Negara Mewujudkan Perlindungan pada Pembela HAM", Kamis (27/1/2022).

Sebagai Menko Polhukam, Mahfud menyatakan kesiapannya bekerja sama dengan kelompok-kelompok masyarakat sipil untuk mendorong pemajuan-pemajuan HAM. Meski demikian, Mahfud memberi catatan agar para pembela HAM bekerja profesional berdasarkan hukum. Pembela HAM, katanya harus memiliki bukti yang cukup untuk mendorong suatu persoalan ke ranah hukum.

"Kalau menyetakan orang melakukan sesuatu, apa itu pejabat atau rakyat berlakukan dalil, jika anda mendalilkan anda harus membuktikan, jangan menuduh orang melakukan pelanggaran HAM atau menuduh orang melakukan korupsi tapi yang diminta membuktikan yang dituduh, itu bukan pembela HAM. Mari proporsional dan profesional," kata Mahfud.

Dalam kesempatan ini, Mahfud juga menegaskan komitmen pemerintah Presiden Jokowi pada HAM dan perlindungan pada pembela HAM dan demokrasi, serta capaian, kendala, tantangan, dan prioritas di tahun 2022.

Menurut Mahfud, berbagai upaya pemajuan HAM telah dilakukan pemerintah, antara lain di bidang kebijakan formulatif/legislatif melalui proses ratifikasi delapan dari sembilan instrumen HAM pokok internasional yang ada.

"Saat ini pemerintah melakukan penyusunan RUU tentang Ratifikasi Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam melaksanakan amanah Tap MPR No. XII Tahun 1998 tentang HAM dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM," papar Mahfud.

Mahfud menjelaskan, berbagai konvensi internasional yang sudah diratifikasi tidak hanya berhenti dalam proses peratifikasian semata, namun juga sampai pada penyusunan laporan implementasi yang dilaporkan ke Dewan HAM PBB secara berkala.

"Pemerintah melalui Menko Polhukam menerbitkan Surat Keputusan Nomor 99 Tahun 2020 tanggal 26 November 2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pelaporan Instrumen Utama dan Mekanisme Hak Asasi Manusia Internasional yang terdiri dari berbagai kementerian/lembaga," jelas Mahfud.

Turut hadir dalam seminar ini, Direktur Eksekutif Kemitraan, Laode M Syarif; Duta Besar Kerajaan Belanda di Indonesia, Lambert Grijns; Wakil Ketua MPR yang juga Komisi III DPR, Arsul Sani; Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung, Takdir Rahmadi; Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Fadil Zumhana; Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Sandriyati Moniaga; Direktur Imparsial, M. Ghufron; dan Direktur Eksekutif ICEL, Raynaldo Sembiring.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI