Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

Korupsi Rahmat Effendi, KPK Telusuri Pengadaan Lahan Grand Kota Bintang Bekasi

Jumat, 28 Januari 2022 | 18:54 WIB
Oleh : Muhammad Aulia / WM
Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi (tengah) meninggalkan Gedung Merah Putih KPK seusai menjalani pemeriksaan, Selasa, 25 Januari 2022.

Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telusuri proses pengadaan lahan dalam pembangunan Grand Kota Bintang Bekasi. Adapun penelusuran tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana suap yang menjerat Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi.

Dalam penelusuran kali ini, KPK memeriksa Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi Nadih Arifin. Diketahui, pemeriksaan dilangsungkan hari ini di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

“Nadih Arifin (Kepala BPKAD Kota Bekasi), yang bersangkutan hadir dan dikonfirmasi, antara lain, terkait dengan proses pengadaan lahan untuk pembangunan Grand Kota Bintang Bekasi,” kata Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (28/1/2022).

Selain itu, KPK memeriksa ASN yang juga merupakan Kepala Dinas Tata Ruang Pemkot Bekasi Junaedi. KPK menyatakan yang bersangkutan hadir dan dikonfirmasi soal usulan pengadaan lahan dan dugaan adanya aliran uang ke Rahmat Effendi. Aliran uang tersebut diduga digunakan oleh Rahmat Effendi untuk membeli sejumlah aset.

Diketahui, KPK menetapkan Rahmat Effendi dan 8 orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek dan jual beli jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi. Penetapan tersangka terhadap sembilan orang ini dilakukan KPK setelah memeriksa intensif 14 orang yang diciduk dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (5/1/2022) lalu.

Selain Rahmat Effendi, delapan orang lainnya yang dijerat KPK dalam kasus suap ini, yaitu Direktur PT MAM Energindo, Ali Amril; Lai Bui Min alias Anen selaku pihak swasta serta Direktur PT Kota Bintang Rayatri dan PT HS Hanaveri Sentosa, Suryadi.

KPK turut menjerat Camat Rawalumbu, Makhfud Saifudin; Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP, M. Bunyamin; Lurah Kati Sari, Mulyadi alias Bayong; Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kota Bekasi, Jumhana Lutfi; dan Camat Jatisampurna, Wahyudin.

KPK menduga, Rahmat Effendi menerima suap terkait fee ganti rugi serta pengerjaan proyek dan juga terkait jual beli jabatan di Pemkot Bekasi.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI