Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

Pernyataan ST Burhanuddin Tuai Kontroversi, Kejagung Beri Klarifikasi

Jumat, 28 Januari 2022 | 20:18 WIB
Oleh : Muhammad Aulia / WM
Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Jakarta, Beritasatu.com – Jaksa Agung ST Burhanuddin menuai kontroversi seusai menyatakan koruptor yang merugikan keuangan negara di bawah Rp 50 juta cukup melakukan pengembalian kerugian negara. Pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) sendiri telah memberikan klarifikasi lewat Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Leonard Eben Ezer Simanjuntak.

Leonard menyatakan, pernyataan Jaksa Agung tersebut dilatarbelakangi oleh adanya tindak pidana korupsi yang terjadi akibat ketidaktahuan, tidak ada kesengajaan untuk menyelewengkan uang negara, serta kerugian keuangan negara yang ditimbulkan relatif kecil. Dia menuturkan hal tersebut umumnya terjadi di masyarakat level akar rumput.

Leonard mencontohkan, seorang kepala desa yang tanpa dibekali pelatihan soal cara mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara. Namun, di saat bersamaan dia harus mengelola dana desa dengan nominal Rp 1 miliar.

“Ini tentunya akan melukai keadilan masyarakat, apabila dilakukan penindakan tindak pidana korupsi padahal sifatnya hanya kesalahan administrasi. Misalnya kelebihan membayar kepada para tukang atau pembantu tukang dalam pelaksanaan pembangunan di desanya dan nilainya relatif kecil serta kepala desa tersebut sama sekali tidak menikmati uang-uang tersebut,” kata Leonard dalam keterangannya, Jumat (28/1/2022).

Dia juga mencontohkan soal bendahara gaji di suatu instansi pemerintah yang membuat gaji lebih besar dari yang seharusnya diterima para pegawainya. Hal itu dipandang sebagai maladministrasi, sehingga dapat melukai keadilan masyarakat jika ditangani dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Atas dasar itu, Leonard menyampaikan harapan Jaksa Agung agar pernyataannya dapat dijadikan renungan bersama. Leonard turut menyampaikan apresiasi Kejagung terhadap para pelaku yang secara sukarela mengembalikan kerugian keuangan negara sebelum aparat hukum melakukan penyidikan.

“Imbauan Jaksa Agung bukanlah untuk impunitas pelaku tindak pidana korupsi dengan kerugian keuangan negara yang relatif kecil, tetapi wacana itu dibuka untuk dibahas ke publik agar penindakan tindak pidana korupsi pun berdasarkan pemikiran yang jernih atas hakikat penegakan hukum itu sendiri, yaitu pemulihan pada keadaan semula,” ungkap Leonard.

Diketahui sebelumnya, ST Burhanuddin menyatakan, koruptor yang merugikan keuangan negara dengan nilai Rp 50 juta cukup melakukan pengembalian kerugian negara tersebut. Hal ini dia sampaikan saat rapat kerja antara Kejaksaan Agung (Kejagung) dengan Komisi III DPR.

"Kejagung memberikan imbauan ke jajaran untuk tindak pidana korupsi dengan kerugian keuangan negara di bawah Rp 50 juta bisa diupayakan pengembalian kerugian keuangan," kata Burhanuddin saat rapat kerja di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/1/2022).

Menurutnya, mekanisme penyelesaian perkara tersebut adalah cara yang cepat dan sederhana. Selain itu, dia mengatakan mekanisme tersebut dipilih demi mewujudkan proses hukum yang berbiaya ringan.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI