Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Dikembalikan, Ini Penjelasan Kejaksaan Agung

Sabtu, 29 Januari 2022 | 07:53 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD
Jaksa Agung ST Burhanuddin hadir mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 17 Januari 2022.

Jakarta, Beritasatu.com - Terkait pemberitaan yang berkembang di beberapa media massa mengenai “Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara”, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak menyampaikan klarifikasi terkait pemberitaan tersebut.

Pertama, pihaknya ingin menyampaikan pada rapat kerja dengan Komisi III DPR pada Senin (17/1/2022), beberapa anggota Komisi III DPR memberikan pertanyaan kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Adapun kronologisnya yakni anggota Komisi III Benny K Harman yang pada pokoknya menyampaikan terkait korupsi di bawah Rp 1 juta.

“Kasus korupsi di bawah Rp 1 juta janganlah diproses. Tetapi sampai saat ini, kami dapat data banyak kasus korupsi di bawah Rp 1 juta masih diproses. Ini yang kemudian dibilang hukum kita ini tumpul ke atas tajam ke bawah. Alangkah baiknya kalau JA membuat kebijakan supaya kasus korupsi Rp 1 juta ke bawah tidak diproses. Lebih baik proses kasus besar daripada kasus kecil,” ujarnya.

Selanjutnya, anggota Komisi III Supriansa menyampaikan terkait kasus dana desa yang nilai kerugian rendah tetapi masuk ke pengadilan. Supriansa meminta terobosan dari Jampidsus yaitu pengembalian uang dari pelaku, terlebih dengan kondisi lembaga pemasyarakatan yang over capacity.

Jaksa Agung memberikan penjelasan terhadap perkara-perkara korupsi dana desa yang kerugiannya tidak terlalu besar dan perbuatan tersebut tidak dilakukan secara terus-menerus (keep going), maka diimbau untuk diselesaikan secara administratif dengan cara pengembalian kerugian tersebut dan terhadap pelaku dilakukan pembinaan melalui inspektorat agar tidak mengulangi perbuatannya.

"Sedangkan untuk perkara tipikor yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara, Kejaksaan Agung telah memberikan imbauan kepada jajarannya untuk tindak pidana korupsi yang kerugian keuangan negaranya di bawah Rp 50 juta untuk diselesaikan dengan cara pengembalian kerugian keuangan negara sebagai upaya pelaksanaan proses hukum secara cepat, sederhana, dan biaya ringan," ungkap Leonard.

Adapun penjelasan di atas, menurut Leonard merupakan tanggapan Jaksa Agung serta imbauan yang sifatnya umum untuk menjadi pemikiran bersama dan diperoleh solusi yang tepat dalam penindakan tindak pidana korupsi yang menyentuh pelaku dan masyarakat di level akar rumput, yang secara umum dilakukan karena ketidaktahuan atau tidak ada kesengajaan untuk menggarong uang negara, dan nilai kerugian keuangan negara relatif kecil.

Jaksa Agung mengimbau untuk dijadikan renungan bersama bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi pun harus mengutamakan nilai keadilan yang substantif, selain kemanfaatan hukum dan kepastian hukum.

Leonard menuturkan upaya preventif pendampingan dan pembinaan terhadap kepala desa oleh jajaran Kejaksaan atau inspektorat kabupaten/kota menjadi hal yang sangat penting dan prioritas.

"Selain itu, upaya penyadaran kepada pelaku untuk secara sukarela mengembalikan kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatannya merupakan hal-hal yang meringankan apabila pengembalian kerugian keuangan negara dilakukan pada tahap penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di persidangan," paparnya lagi.

Pihak Kejagung mengapresiasi jika terduga pelaku telah mengembalikan kerugian negara tersebut secara sukarela. Pengembalian kerugian negara itu dapat dilakukan saat tim inspektorat telah turun dan menemukan kerugian keuangan negara sebelum penyidikan dilakukan aparat penegak hukum. Begitu pula dengan perkara yang bersifat kesalahan administratif serta kerugian keuangan negara yang ditimbulkan juga relatif kecil.

"Untuk perkara yang model inilah Bapak Jaksa Agung wacanakan dalam bentuk imbauan untuk ditangani dengan menggunakan instrumen lain, selain instrumen undang-undang tindak pidana korupsi."

"Imbauan Jaksa Agung bukanlah untuk impunitas pelaku tindak pidana korupsi dengan kerugian keuangan negara yang relatif kecil, tetapi wacana itu dibuka untuk dibahas ke publik agar penindakan tindak pidana korupsi pun berdasarkan pemikiran yang jernih atas hakikat penegakan hukum itu sendiri, yaitu pemulihan pada keadaan semula," terang Leonard.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI