Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

KSP: Pihak Pemilik Tanah di IKN Nusantara, Silakan Ajukan Klaim

Senin, 21 Maret 2022 | 14:19 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / CAR
Presiden Joko Widodo (kanan) dan Ibu Negara, Iriana Joko Widodo, menanam pohon yang menjadi rangkaian prosesi penyatuan air dan tanah Nusantara di Titik Nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur (Kaltim), Senin (14/3/2021. 

Jakarta, Beritasatu.com - Kantor Staf Presiden (KSP) mempersilakan semua pihak yang merasa memiliki tanah di wilayah wilayah ibu kota negara (IKN) Nusantara mengajukan klaim. Deputi II KSP Abetnego Tarigan mengatakan klaim bisa disampaikan kepada tim yang dibentuk gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), yakni Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kaltim dan Kantor Pertanahan (Kantah) Balikpapan.

“Pihak yang memiliki info dan data baik mengenai indikasi kepemilikan masyarakat adat ataupun indikasi konflik lainnya dapat menyampaikan kepada tim yang dibentuk gubernur, untuk menjadi bagian yang ditelaah dalam proses kerja yang sudah berjalan,” kata Abetnego Tarigan di gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (21/3/2022).

Dia mengatakan mekanisme pengajuan klaim tanah diatur dalam Pergub Kaltim Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengendalian Peralihan Penggunaan Tanah dan Perizinan pada Kawasan Calon Ibu Kota Negara dan Kawasan Penyangga.

Sebagai informasi, terdapat beberapa kategori lokasi yang akan digunakan untuk pembangunan IKN. Kategori lokasi tersebut terdiri dari zona inti dan zona-zona pengembangan, yakni kawasan inti pusat pemerintahan seluas 6.671 hektare, kawasan IKN 56.180 hektare, dan wilayah darat IKN 256.142 hektare.

Abetnego memastikan tidak ada penguasaan tanah pada zona kawasan inti pusat pemerintahan. Sebab, fresh land di kawasan hutan. Sementara terhadap zona pengembangan, kata, terdapat indikasi penguasaan-penguasaan eksisting, baik oleh masyarakat, perusahaan, institusi, ataupun pihak lain terkait.

“Areal itu yang saat ini dilakukan inventarisasi dan verifikasi oleh Kanwil BPN Kaltim dan Kantah Balikpapan,” kata Abetnego Tarigan.

Dia menambahkan saat ini tim juga menangani beberapa klaim, baik yang datang dari masyarakat adat, seperti ahli waris kesultanan Kutai maupun klaim dari 14 kelompok tani di lokasi IKN.

Abetnego mengatakan pemerintah saat ini sedang memproses menyusun peraturan pelaksana UU IKN. Salah satunya, sebut dia, rancangan perpres tentang perolehan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, serta pembatasan pengalihan hak atas tanah di Ibu Kota Nusantara.

“Aturan tersebut akan mengatur, mengendalikan, dan mengantisipasi permasalahan pertanahan yang ada,” kata Abetnego Tarigan.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI