Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

MK Minta Pemerintah Susun Aturan Penjabat Kepala Daerah

Selasa, 3 Mei 2022 | 23:10 WIB
Oleh : Yustinus Paat / CAR
Mahkamah Konstitusi.

Jakarta, Beritasatu.com - Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan beberapa uji materi Pasal 201 Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota terkait mengenai pengangkatan penjabat kepala daerah. Salah satu di antaranya adalah putusan perkara 67/PUU-XIX/2021 dan perkara nomor 15/PUU-XX/2022 yang sama-sama menggugat ketentuan penjabat kepala daerah.

Meskipun MK menolak kedua putusan tersebut, tetapi terdapat beberapa substansi penting yang bisa diperhatikan oleh pemerintah dalam pengangkatan penjabat kepala daerah sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum dalam dua perkara tersebut. Salah satu hal pentingnya, MK meminta pemerintah mempertimbangkan untuk menyusun aturan pelaksanaan Pasal 201 UU pilkada soal mekanisme pengangkatan penjabat kepala daerah.

Begini bunyi petikan pertimbangan hukum MK mendorong pemerintah membuat aturan pelaksana Pasal 201 UU pilkada sebagaimana tertuang dalam putusan perkara nomor 67/PUU-XIX/2021 (pertimbangan ini dikutip ulang dalam putusan perkara nomor 15/PUU-XX/2022):

Bahwa terkait dengan pengisian penjabat kepala daerah untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa proses pengisian kekosongan jabatan kepala daerah juga masih dalam ruang lingkup pemaknaan ‘secara demokratis’ sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.

Oleh karenanya, perlu menjadi pertimbangan dan perhatian bagi pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut Pasal 201 UU 10/2016, sehingga tersedia mekanisme dan persyaratan yang terukur dan jelas bahwa pengisian penjabat tersebut tidak mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan sekaligus memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa mekanisme pengisian penjabat berlangsung terbuka, transparan, dan akuntabel untuk menghasilkan pemimpin yang kompeten, berintegritas, sesuai dengan aspirasi daerah serta bekerja dengan tulus untuk rakyat dan kemajuan daerah.

Selain itu, dengan peran sentral yang dimiliki oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah serta dengan mempertimbangkan lamanya daerah dipimpin oleh penjabat kepala daerah maka perlu dipertimbangkan pemberian kewenangan penjabat kepala daerah dalam masa transisi menuju Pilkada serentak secara nasional yang sama dengan kepala daerah definitif. Sebab, dengan kewenangan penuh yang dimiliki penjabat kepala daerah yang ditunjuk maka akselerasi perkembangan pembangunan daerah tetap dapat diwujudkan tanpa ada perbedaan antara daerah yang dipimpin oleh penjabat kepala daerah maupun yang definitif.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI