Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

Margarito Kamis: Sekda Jadi Pj Rentan Conflict of Interest

Senin, 16 Mei 2022 | 17:51 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / CAR
Margarito Kamis.

Jakarta, Beritasatu.com – Pakar hukum tata negara Margarito Kamis menegaskan sekretaris daerah (sekda) yang menjadi penjabat (pj) kepala daerah akan rentan conflict of interest atau konflik kepentingan. Margarito menyarankan agar pemerintah tidak mengangkat sekda untuk menjadi pj gubernur, bupati maupun wali kota.

“Segala macam uang di pemda itu, baik belanja rutin dan belanja program mesti atas otorisasi sekda kan, APBD setelah disahkan oleh DPRD, pelaksanaannya mesti pakai keputusan gubernur. Setelah keputusan hadir, evaluasinya kan ada di sekda. Bagaimana kita meminta akuntabilitasnya nanti apabila sekda jadi pj? Dalam praktik, sekda jalankan dua kewenangan sangat strattegis, ini bakal terjadi conflict of interest,” kata Margarito, Senin (16/5/2022).

Margarito menyatakan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) memang telah mengatur mengenai kriteria pj. Misalnya, jabatan pimpinan tinggi madya untuk pj gubernur dan jabatan pimpinan tinggi pratama sebagai pj bupati atau wali kota.

“Saya sangat mengerti dan memahami jabatan pimpinan tinggi madya maupun jabatan pimpinan tinggi pratama itu bersifat general. Siapa saja diambil bisa, tetapi mengingat satu dan lain hal, ada reasonable untuk tidak mengangkat sekda sebagai pj gubernur, bupati dan wali kota,” ujar Margarito Kamis.

Margarito menilai sekda yang menjabat pj akan memiliki dua kewenangan. Hal tersebut dinilainya berisiko untuk berada di tangan satu orang. “Dia dapat menyelipkan kepentingan-kepentingan itu untuk jabatannya. Dia sekda juga penjabat kepala daerah,” ucapnya.

Oleh karena itu, Margarito Kamis menyarankan agar pemerintah dapat meninjau ulang keputusan untuk mengangkat sekda sebagai pj kepala daerah. Sebab, harapan publik terkait akuntabilitas dan transparansi akan tidak berjalan jika sekda pada akhirnya menjadi pj.

“Sekda itu pimpinan teknis tertinggi di daerah. Susah kita mengharapkan transparansi, akuntabilitas, dan lain-lain. Karena sudah ada yang jadi keputusan bersama, kalau bisa ke depan dievaluasi. Tujuannya agar ada supremasi hukum tidak lip service,” katanya.

Margarito mengatakan DPRD dapat mengajukan gugatan keputusan presiden (keppres) apabila sekda tetap ditunjuk menjadi pj. “Bisa diperkarakan di pengadilan TUN (tata usaha negara). Minta TUN untuk menunda pelaksanaan keppres,” tutur Margarito Kamis.

Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik mengungkap mengenai kriteria pj gubernur DKI Jakarta. Akmal menegaskan pemerintah berpegang pada Pasal 201 ayat (9) UU Pilkada. Payung hukum lain dari penjabat kepala daerah tercantum dalam Pasal 201 ayat (1) UU Pilkada.

“Penjabat gubernur, termasuk penjabat bupati dan wali kota itu dasar hukumnya Pasal 201 ayat (9) UU Pilkada. Para penjabat ini hadir, karena kepala daerah sudah habis masa jabatannya. Pasal 201 ayat (10) terang benderang atur soal kriteria. Untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, maka diangkat penjabat gubernur dari jabatan pimpinan tinggi madya. Sementara, untuk jabatan bupati dan wali kota, diangkat penjabat dari jabatan pimpinan tinggi pratama,” kata Akmal, Minggu (15/5/2022).

Akmal juga mengatakan jabatan pimpinan tinggi madya dan jabatan pimpinan tinggi pratama diatur dalam UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf b UU ASN, kata Akmal, sudah menyebut bahwa jabatan pimpinan tinggi madya antara lain meliputi sekretaris jenderal kementerian/lembaga, direktur jenderal, deputi, dan inspektur jenderal. Berikutnya, Pasal 19 ayat (1) huruf c menjabarkan mengenai maksud jabatan pimpinan tinggi pratama yang di antaranya meliputi direktur, kepala biro, asisten deputi, dan sekretaris direktorat jenderal.

“Ada 622 lebih jumlah jabatan pimpinan tinggi madya di Republik ini yang oleh UU berhak untuk menjadi penjabat gubernur. Ada 34 di provinsi, yaitu sekda, ada 500 sekian di kementerian. Kemudian di kabupaten/kota, bisa pejabat dari nasional, kan ada direktur. Ada pejabat provinsi. Ada juga dari kabupaten/kota. Kalau dihitung itu hampir 6.000 lebih jabatan pimpinan tinggi pratama,” ungkap Akmal.

Tujuh gubernur dan wakil gubernur masa jabatannya berakhir pada tahun 2022. Fase awal, akhir masa jabatan (AMJ) lima gubernur dan wagub pada 15 Mei 2022. Lima pj gubernur telah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di gedung Sasana Bhakti Praja, kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (12/5/2022). Kelimanya, yakni Sekretaris Daerah Banten Al Muktabar (pj gubernur Banten), dan Direktur Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Ridwan Djamaluddin (pj gubernur Kepulauan Bangka Belitung).

Akmal ditunjuk sebagai pj gubernur Sulawesi Barat. Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas Kementerian Pemuda dan Olahraga Hamka Hendra Noer (pj gubernur Gorontalo), dan Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP Kemendagri Komisaris Jenderal (Purn) Paulus Waterpauw (pj gubernur Papua Barat).

Kini, Kemendagri tengah menyiapkan pengganti Gubernur Aceh Nova Iriansyah yang akan berakhir pada 5 Juli 2022. Sementara, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan jabatannya akan berakhir pada 16 Oktober 2022.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI