Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

Nasdem Harap Penjabat Kepala Daerah Dievaluasi Berkala

Senin, 16 Mei 2022 | 19:56 WIB
Oleh : Yustinus Paat / FFS
Ilustrasi kepala daerah.

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi II DPR Fraksi Nasdem, Aminurokhman mengingatkan kepada pemerintah khususnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengevaluasi secara berkala terhadap penjabat (Pj) kepala daerah yang telah ditunjuk dan dilantik. Menurut dia, evaluasi bisa dilakukan setiap enam bulan atau satu tahun.

Aminurokhman menilai evaluasi sangat diperlukan untuk melihat sejauh mana kinerja para penjabat kepala daerah ini dalam membangun komunikasi dan etos kerja di berbagai pemerintahan daerah serta bisa bekerja sama dengan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota.

"Jika kerjanya dianggap tidak bisa memberikan kontribusi positif bagi penyelenggaraan pemerintahan di daerah harus ditarik dan diganti dengan orang yang mempunyai kapasitas yang lebih mumpuni. Kalau tidak diganti akan berdampak buruk pada stabilitas daerah," ujar Aminurokhman kepada wartawan, Senin (16/5/2022).

Aminurokhman mengatakan pejabat kepala daerah yang ditunjuk harus mempunyai legitimasi yang kuat. Dengan demikian terbangun komunikasi antara lembaga politik dengan penjabat tersebut. Menurutnya, penjabat akan kesulitan mengambil keputusan dan kebijakan strategis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat jika tidak bisa membangun komunikasi yang baik.

Diketahui, Kemendagri melantik lima penjabat kepala daerah tingkat provinsi. Kelimanya adalah Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin sebagai Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung; Sekretaris Daerah Banten, Al Muktabar sebagai Pj Gubernur Banten; dan Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas Kemenpora, Hamka Hendra Noer sebagai Pj Gubernur Gorontalo.

Selanjutnya, Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP Kemendagri, Paulus Waterpauw sebagai Pj Gubernur Papua Barat; dan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik sebagai Pj Gubernur Sulawesi Barat.

Selain itu, Aminurokhman juga menyarankan kepada pemerintah agar penunjukan penjabat gubernur, bupati dan wali kota harus menggunakan regulasi dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada yakni sesuai dengan UU ASN dan UU TNI dan Polri serta putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Regulasi ini harus menjadi acuan dalam mengambil keputusan karena kalau dilanggar akan menimbulkan kegaduhan ditingkat daerah," tegasnya.

Dia juga meminta pemerintah terbuka dalam proses seleksinya sehingga tidak ada persepsi negatif di publik, seperti tuduhan pemilihan penjabat kepala daerah dilakukan karena faktor like and dislike. Dia juga mengingatkan kepada penjabat kepala daerah untuk bersikap netral. Hal ini mengingat akan memasuki tahun politik dan rawan disalahgunakan untuk mendompleng kepentingan terkait Pemilu 2024.

"Makanya, seyogianya penjabat kepala daerah yang ditunjuk ini tidak punya cita-cita untuk running dalam Pilkada 2024," kata Aminurokhman.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI