Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

Kuasa Hukum Nilai Mardani Maming Korban Penggiringan Opini

Selasa, 17 Mei 2022 | 16:37 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / CAR
Ketua Umum Hipmi sekaligus Bendahara Umum PBNU, Mardani Maming memenuhi pemanggilan Pengadilan Tipikor Banjarmasin sebagai saksi dengan terdakwa mantan Kepala Dinas ESDM Kabupaten Tanah Bumbu, Dwidjono Putrohadi, Senin, 25 April 2022.

Banjarmasin, Beritasatu.com – Kuasa hukum Bendahara Umum PBNU Mardani Maming, Irfan Idham menduga ada aktor kuat yang sengaja membuat framing jahat, atau penyesatan opini publik terhadap kliennya. Hal ini terkait kasus izin usaha tambang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (tipikor) Banjarmasin.

“Dari awal kami sudah sampaikan bahwa ada pihak dan aktor yang menginginkan pak Mardani terseret permasalahan hukum dengan membuat serangkaian penggiringan opini. Ada motif politik dan bisnis di belakang ini semua,” ungkap Irfan dalam keterangannya, Selasa (17/5/2022).

Irfan optimistis masyarakat Indonesia, khususnya Kalimantan Selatan (Kalsel), tidak akan terhasut oleh penggiringan opini dengan mengkriminalisasi Mardani Maming dalam kasus yang menyeret mantan kepala dinas ESDM Kabupaten Tanah Bumbu, Dwijono Putrohadi.

“Nanti akan kami tunjukkan dan buktikan semuanya tunggu saja nanti akan terbuka semuanya. Kami tentu tetap menghargai proses hukum terhadap terdakwa Dwidjono yang masih berlangsung di pengadilan,” kata pengacara yang tergabung dalam Titah Law Firm (TLF) ini.

Penegasan kuasa hukum Mardani Maming mengenai adanya upaya penggiringan opini jahat terhadap kliennya tersebut, menyusul adanya kesaksian pada sidang lanjutan perkara terdakwa Dwiyono.

Dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Banjarmasin tersebut, pengacara terdakwa menghadirkan saksi yang meringankan terdakwa salah satunya adalah Christian Soetio yang mengaku Dirut PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN).

Dalam kesaksiannya di persidangan, Christian mengaku tahu ada aliran dana ke Mardani Maming dari percakapan antara almarhum Henry Soetio dengan kasir PT PCN terkait perintah transfer sejumlah dana.

Perintah tersebut kemudian ditanggapi kasir PT PCN dengan mengirimkan dana ke rekening PT Permata Abadi Raya (PAR) dan PT Trans Surya Perkasa (TSP). Totalnya Rp 89 miliar sejak 2018 hingga 2020.

“Keterangan saksi tersebut tidak benar dan terkesan menyudutkan pak Mardani. Dari keterangan itu makin kuat dugaan tentang upaya kriminalisasi terhadap pak Mardani Maming. Karena saksi sudah tidak objektif dan tidak dapat menunjukkan satupun bukti penerimaan sejumlah uang kepada klien kami Mardani Maming,” kata Irfan.

Ditegaskan Irfan, Mardani Maming tidak pernah menerima aliran dana, seperti yang disebutkan saksi Christian Soetio tersebut. “Saksi telah disumpah, sehingga saksi harus mempertanggungjawabkan seluruh keterangan yang diberikan. Jika keterangannya tidak benar, ada ancaman pidana. Kami akan menempuh upaya hukum atas keterangan saksi yang tidak benar tersebut,” ujar Irfan.

Irfan Idham meyakini framing jahat terhadap Mardani H Maming melalui kasus ini tidak akan berhasil dan aktor jahat di baliknya akan terungkap. “Nanti akan terbuka semunya,” ucap Irfan.

Irfan mengatakan keterangan Christian Soetio sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, tidak benar dan tidak berdasar hukum, terlebih urutan kejadiannya tidak berkesesuaian.

“Christian dalam keterangannya baru masuk di manajemen PT PCN tahun 2021 setelah Henry Soetiyo meninggal dunia, sehingga dari mana informasi yang tidak berdasar itu?,” tutur Irfan.

“Apa yang disampaikan Chistian tidak benar dan cenderung tendensius, keterangannya sama sekali tidak ada hubungannya dengan pokok perkara karena ini bukan menyangkut perusahaan PT Permata Abadi Raya (PAR) dan PT Trans Surya Perkasa (TSP),” imbuhnya.

Hal kedua, dia melihat ada upaya penggiringan fakta yang tidak benar oleh Christian. “Sebab pak Mardani sama sekali tidak ada di dalam perusahaan-perusahaan yang disebutkan, sehingga kami sangat keberatan dengan keterangan yang disampaikan Christian,” tutur Irfan.

Mardani Maming telah menghadiri sidang kasus ini di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, pada Senin 25 April 2022. Dalam kesaksiannya mantan bupati Tanah Bumbu itu menjelaskan berani menandatanganani SK izin usaha tambang itu, karena telah melalui kajian teknis terdakwa Raden Dwijono.

Mardani kemudian menyerahkan teknis perizinan tambang kepada terdakwa Dwijono sebagai bentuk pendelegasian tugas. “Yang saya cek adalah paraf kepala dinas. Kalau sesuai aturan, maka saya tandatangani. Dia datang membawa SK ke saya,” kata Mardani saat memberikan kesaksian dalam sidang tersebut.

Mardani menyebut menerima SK peralihan IUP itu di meja kerjanya, setelah lebih dulu diparaf oleh kabag hukum, asisten dua, sekretaris daerah, dan terdakwa Dwidjono.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI