Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

DPR Hentikan Proyek Pengadaan Gorden Senilai Rp 43,5 Miliar

Selasa, 17 Mei 2022 | 18:50 WIB
Oleh : Yustinus Paat / JEM
Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar.

Jakarta, Beritasatu.com - Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan, pihaknya telah memutuskan tidak melanjutkan atau menghentikan pengadaan gorden, vitrase, dan blind di Rumah Jabatan Anggota (RJA) Anggota DPR RI di Kalibata, Jakarta Timur senilai Rp 43,5 miliar. Keputusan itu diambil, kata Indra, setelah dilakukan rapat bersama pimpinan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT).

Diketahui, pengadaan gorden yang dinilai mewah ini mendapat dari berbagai kalangan masyarakat. Bahkan, anggota DPR juga secara umum menolak proyek pengadaan gorden untuk rumah dinas anggota DPR ini.

"Hasil kesimpulan dengan pimpinan BURT bahwa kami berkesimpulan tidak dilanjutkan (proyek pergantian gorden rumah dinas)," ujar Indra dalam konferensi pers di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/5/2022).

Indra mengatakan, terdapat 49 perusahaan yang ikut dalam tender pengadaan gorden tersebut. Dari jumlah tersebut, tutur dia, hanya 3 perusahaan yang melakukan penawaran.

"Dari tiga hanya dua yang memenuhi syarat administrasi. Dari dua hanya satu yang memenuhi persyaratan teknis," tandas Indra.

Indra juga menegaskan bahwa proses pelaksanaan tender itu telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Hanya saja pihaknya akhirnya memilih perusahaan yang memberikan penawaran dengan harga tertinggi karena tersisa satu perusahaan yang memenuhi persyaratan teknis.

"Ini dipilih harga tertinggi karena tidak ada pilihan, sehingga harga itu yang disebut kewajaran tergantung cara kita memandang dan menafsirkan. Di situasi Covid-19, kami memutuskan untuk tidak melanjutkan proses ini," pungkas Indra.

Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran DPR dari Fraksi PDIP Said Abdullah mendesak DPR untuk membatalkan proyek gorden rumah dinas DPR senilai Rp 43,5 miliar tersebut. Menurut Said, pembatalan itu karena sudah terjadi pro kontra di masyarakat dan telah melukai hati rakyat di tengah pandemi ini.

"Masalah gorden rumah dinas anggota DPR RI itu, bukan masalah prosedur, karena sudah dilakukan secara transparan dan sudah memenuhi ketentuan yang berlaku. Masalahnya, hanya menjadi pro kontra di masyarakat. Itu saja," kata Said Abdullah pada wartawan di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, Kamis (12/5/2022).

Said Abdullah selaku pimpinan Banggar DPR mengaku mengetahui proses penganggaran tersebut sampai satuan tiga. Namun, kata dia, karena terjadi pro dan kontra di masyarakat maka harus dibatalkan.

"Setiap anggota DPR pasti akan malu kalau ditanya gorden dengan total biaya Rp 43,5 miliar itu, maka atas nama pimpinan Banggar DPR saya minta untuk dibatalkan. Batalkan dan batalkan. Saya tahu prosesnya dan saya ikut bertanggung jawab," tegas Said.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI