Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

KPK Memergoki Pegawai Pemkot Ambon Musnahkan Dokumen Terkait Kasus Suap

Rabu, 18 Mei 2022 | 16:14 WIB
Oleh : Muhammad Aulia / FFS
Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy yang dijemput paksa tim penyidik KPK tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat, 13 Mei 2022.

Jakarta, Beritasatu.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memergoki pegawai Pemkot Ambon sedang memusnahkan sejumlah dokumen yang diduga terkait kasus dugaan suap persetujuan izin prinsip pembangunan Alfamidi pada 2020. Hal itu terjadi saat tim penyidik KPK menggeledah sejumlah ruangan di Pemkot Ambon untuk mencari bukti kasus duggan suap yang menjerat Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy tersebut.

"Benar, Selasa (17/5/2022), tim penyidik KPK mendapati oknum pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pemkot Ambon yang diduga atas perintah atasannya, melakukan tindakan pemusnahan berbagai dokumen yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara ini," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (18/5/2022).

Mendapati upaya perintangan penyidikan itu, tim penyidik KPK langsung mengamankan pegawai Pemkot Ambon tersebut.

"Seketika juga, tim penyidik langsung mengamankan dan memeriksa oknum tersebut untuk menggali motif perbuatannya," kata Ali.

KPK mengultimatum semua pihak untuk tidak mencoba menghalangi kerja tim penyidik dalam mengusut kasus dugaan suap ini. KPK tak segan menjerat para pihak yang merintangi penyidikan.

"Apabila ditemukan ada kesengajaan dari pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan dimaksud, KPK tidak segan dan tegas akan menerapkan aturan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 21 Undang-Undang Tipikor," tegas Ali.

Sebelumnya, tim penyidik KPK menggeledah sejumlah lokasi yang digeledah penyidik berada di Gedung A, B, C, dan D Pemkot Ambon. Salah satu ruang yang digeledah tim penyidik KPK untuk mencari bukti adalah ruang kerja Richard Louhenapessy.

Selain itu, tim penyidik juga menggeledah ruang kerja sekretariat wali kota Ambon, ruang kerja kepala dinas dan sekretariat kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, ruang kerja kepala dinas dan staf kantor Dinas Perhubungan, ruang kerja kepala dinas dan staf kantor BPKAD, dan beberapa ruangan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.

Dari penggeledahan itu, tim penyidik menyita catatan aliran uang dan bukti elektronik. Selanjutnya, KPK bakal menganalisis catatan aliran uang dan bukti elektronik yang telah disita. KPK meyakini bukti yang ditemukan terkait erat dengan kasus suap yang menjerat Richard.

Diberitakan, Richard saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK dalam kasus dugaan suap soal persetujuan izin prinsip pembangunan cabang Alfamidi pada 2020 di Kota Ambon. Ada dua orang lainnya yang juga ditetapkan sebagai tersangka yakni staf tata usaha pimpinan pada Pemkot Ambon, Andrew Erin Hehanusa dan perwakilan Alfamidi, Amri.

Dalam kasus ini, KPK menduga Richard menerima suap terkait izin pembangunan cabang Alfamidi di Kota Ambon. Amri aktif berkomunikasi hingga bertemu dengan Richard agar proses perizinan Alfamidi bisa segera disetujui dan diterbitkan. Atas permintaan itu, Richard memerintahkan kepala dinas PUPR Pemkot Ambon untuk memproses dan menerbitkan berbagai permohonan izin, di antaranya surat izin tempat usaha (SITU), dan surat izin usaha perdagangan (SIUP).

Untuk setiap dokumen izin yang disetujui dan diterbitkan dimaksud, Richard Louhenapessy meminta agar Amri menyerahkan uang dengan minimal nominal Rp 25 juta menggunakan rekening bank milik Andrew. Tak hanya itu, Richard juga diduga menerima suap sekitar Rp 500 juta dari Amri terkait persetujuan pembangunan untuk 20 gerai Alfamidi di Kota Ambon.

Selain suap, KPK pun menduga Richard juga menerima gratifikasi dari sejumlah pihak. Namun, hal itu masih didalami tim penyidik.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI