Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi Lantik Tiga Penjabat Bupati

Minggu, 22 Mei 2022 | 22:50 WIB
Oleh : Roy Triono / FFS
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi melantik tiga penjabat bupati di Balai Keratun, komplek kantor Gubernur, Bandar Lampung, Minggu, 22 Mei 2022.

Bandar Lampung, Beritasatu.com - Gubernur Lampung Arinal Djunaidi melantik dan mengambil sumpah jabatan tiga pejabat tinggi pratama provinsi lampung sebagai penjabat bupati, di Balai Keratun, komplek kantor Gubernur, Bandar Lampung, Minggu (22/5/2022).

Tiga pejabat tinggi pratama Pemprov Lampung yang dilantik menjadi penjabat bupati yakni Kepala Bapenda Adi Erlansyah sebagai Pj Bupati Pringsewu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sulpakar sebagai Pj Bupati Mesuji, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Tertinggal Zaidirina sebagai Pj Bupati Tulang Bawang Barat.

Pelantikan ini dilakukan lantaran, masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu, Sujadi dan Fauzi; Bupati dan Wabup Mesuji, Saply-Haryati Cendralela; serta Bupati dan Wabup Tulang Bawang Barat, Umar Ahmad-Fauzi Hasan berakhir masa jabatannya pada 22 Mei 2022.

Pengangkatan tiga penjabat bupati berdarakan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tahun 2022 Nomor 131.18-1228, 131.18-1229 dan 131.18-1230 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Pringsewu, Mesuji dan Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung.

Gubernur Lampung Arinal Djuanidi mengingatkan tiga penjabat bupati yang baru dilantik tidak melampaui kewenangannya selama menjabat kepala daerah sementara.

"Saya mengingatkan ada batasan-batasan wewenang selama saudara-saudara menjabat sebagai Pj bupati terutama tidak boleh memutasi pegawai negeri sipil (PNS)," kata Arinal.

Ditekankan, mutasi pegawai hanya bisa dilakukan setelah Pj bupati berkoordinasi dengan gubernur untuk disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Arinal Djunaidi juga melarang Pj bupati untuk membatalkan kebijakan pemerintah kabupaten yang dipimpinnya terutama terkait perizinan yang telah dikeluarkan oleh pejabat sebelumnya.

Apalagi mengeluarkan perizinan yang bertentangan dengan pejabat sebelumnya. Pj bupati juga dilarang membuat kebijakan tentang pemekaran daerah.

"Ini saya wanti-wanti apakah itu kecamatan, desa terlebih kabupaten karena bukan wewenang penjabat yang saya tunjuk," ujar Arinal Djunaidi.

Larangan-larangan tersebut tidak hanya untuk Pj bupati di Lampung, melainkan juga berlaku secara nasional. Arinal menegaskan tak segan mengevaluasi penjabat bupati yang melanggar aturan.

"Kalau sudah disampaikan ternyata dalam perjalanannya masih ada yang melanggar maka kita akan evaluasi. saya harap Pj bupati yang saya tunjuk dapat menunjukkan bisa menjalankan tugas dan fungsinya," kata Arinalnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI