Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

Polisi Periksa 12 Saksi Terkait Kasus Dermaga Pantai Mutiara

Selasa, 24 Mei 2022 | 08:34 WIB
Oleh : Stefani Wijaya / WM
Warga Perumahan Pantai Mutara, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, mendesak pembongkaran bangunan dermaga di Blok SB No.15 A yang diduga menyalahi aturan.

Jakarta, Beritasatu.com - Warga Perumahan Pantai Mutiara, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, mendesak pembongkaran bangunan dermaga di Blok SB No.15 A yang diduga menyalahi aturan tentang tata ruang di DKI Jakarta. Hal tersebut diduga melakukan reklamasi, pembetonan, hingga melampaui ketentuan panjang dan lebar dermaga pribadi.

Pembangunan dermaga tersebut juga diduga dilakukan dengan mereklamasi perairan dan dengan ketinggian yang diperkirakan melebihi batas yang seharusnya. Akibatnya, aliran perairan menyempit karena dermaga terlalu menjorok ke kanal.

Kasubdit 5 Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipiter) Bareskrim Polri AKBP Rony Samtana mengatakan, pihaknya memang sedang menangani perkara tersebut. Bahkan, kasusnya sudah naik ke penyidikan.

"Benar kami sedang menangani perkara dimaksud. (Kasusnya) sudah naik ke penyidikan," kata Rony saat dikonfirmasi Beritasatu.com, Selasa (24/5/2022).

Dikatakan Rony, saat ini pihaknya sedang melakukan pemeriksaan para saksi, dokumen, dan juga meminta keterangan ahli.

Adapun saksi yang telah diperiksa sebanyak 12 orang dengan rincian 10 saksi dan 2 saksi ahli dari Badan Pertahanan Nasional (BPN) dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla).

"Saksi 10 dan 2 ahli dari BPN dan Ditjen Hubla," ucapnya.

Sebelumnya, kuasa hukum sejumlah warga yang memiliki kavling lahan dan atau bangunan di lingkungan Perumahan Pantai Mutiara yang dibangun oleh Pengembang PT Intiland Development Tbk, Berman Sitompul mengatakan bahwa pada 29 Oktober 2021 pihaknya sudah menyampaikan surat berupa laporan informasi kepada Bareskrim Polri untuk dilakukan penyelidikan apabila terdapat pelanggaran hukum terkait kasus tersebut.

Laporan tersebut terlah terdaftar dengan LP Nomor: LP/B/0008/1/2022/SPKT/Bareskrim, tanggal 6 Januari 2022 atas dugaan terjadinya Tindak Pidana Kejahatan Tentang Penataan Ruang, Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Cipta Kerja sebagaimana dimaksud Pasal 69 dan/atau Pasal 70 UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Pasal 98 dan/atau Pasal 99 UU 32/2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup; serta Pasal 299 UU 11/2020 tentang Cipta Kerja.

Lebih lanjut Berman mengungkapkan, terkait dengan LP itu pada 10 Maret 2022 lalu, penyidik Dittipiter menyampaikan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP)

"Yang di antaranya menyatakan bahwa penyidik telah menerima surat tertanggal 7 Maret 2022 dari salah satu terlapor, yaitu pemilik bangunan Blok SB No. 15 A tersebut, yang pada intinya menyatakan bersedia memperperbaiki bangunan dengan membongkar dermaga yang telah dibangun," tutur Berman.

Maka dari itu, berdasarkan SP2HP tersebut guna untuk memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan melakukan pembongkaran dan perbaikan dermaga sesuai dengan aturan yang berlaku, penyidik akan melakukan pembukaan police line pada lokasi dermaga.

“Namun, nyatanya, seperti yang kami lihat, hingga saat ini tidak terjadi pembongkaran dan perbaikan atas banguan yang didirikan sesuai dengan aturan yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam surat penyidik Dittipiter Bareskrim kepada kami,” imbuhnya.

Atas dasar hal tersebut, Berman mendesak kepada Bareskrim untuk bersikap tegas kepada pemilik bangunan itu.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI