Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

Penunjukan Perwira TNI Aktif sebagai Pj Bupati Seram Barat Diminta Dibatalkan

Selasa, 24 Mei 2022 | 16:38 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / FFS
Gubernur Maluku Murad Ismail melantik empat penjabat bupati dan wali kota yang telah berakhir masa jabatannya di lapangan Merdeka Ambon, Selasa, 24 Mei 2022. 

Jakarta, Beritasatu.com – Koalisi masyarakat sipil meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membatalkan penunjukan Kepala BIN Daerah (Kabinda) Sulawesi Tengah (Sulteng), Brigjen TNI Andi Chandra As'aduddin sebagai Penjabat (Pj) Bupati Seram Barat, Maluku. Hal ini karena koalisi masyarakat yang terdiri dari Perludem, Kode Inisiatif, Pusako Andalas, dan Puskapol UI menilai penunjukan Andi Chandra yang merupakan perwira TNI aktif Maluku telah melanggar hukum dan prinsip-prinsip demokrasi.

“Mendesak Kemendagri untuk membatalkan penunjukan Brigjen TNI Andi Chandra As'aduddin sebagai Pj Bupati Seram Bagian Barat karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar prinsip-prinsip demokrasi," kata kada peneliti Kode Inisiatif, Muhammad Ihsan Maulana dalam keterangannya, Selasa (24/5/2022).

Koalisi masyarakat juga menuntut Kemendagri melaksanakan amanat reformasi, menjalankan hukum, dan menjamin prinsip demokrasi dalam penunjukan Pj kepala daerah dalam rangka mengisi kekosongan kekuasaan di daerah yang kepala daerahnya telah habis masa jabatannya.

Tidak hanya itu, lanjut Ihsan, koalisi masyarakat sipil pun mendesak Kemendagri untuk tidak menunjuk prajurit TNI dan Polri aktif untuk menjadi Pj kepala daerah karena bertentangan dengan hukum, khususnya UU TNI, UU Polri, UU Pilkada, dan putusan MK Nomor 67/PUU-XIX/2021.

“Meminta pemerintah agar segera menerbitkan aturan pelaksana tentang pengangkatan penjabat kepala daerah yang sesuai dengan perintah putusan MK dan prinsip-prinsip demokrasi, dengan mekanisme yang menjamin keterbukaan, akuntabel, dan partisipatif,” ujar Muhammad Ihsan Maulana.

Mereka juga mendesak Kemendagri membuka nama-nama calon penjabat kepala daerah yang akan ditunjuk sebagai bentuk transparansi. Dengan demikian publik dapat melihat dan menilai proses penunjukan Pj kepala daerah yang demokratis.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI