Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

Perwira TNI Jadi Pj Bupati Seram Bagian Barat, Mahfud: Tidak Langgar Putusan MK

Selasa, 24 Mei 2022 | 20:58 WIB
Oleh : Yustinus Paat / FFS
Mahfud MD.

Jakarta, Beritasatu.com - Menko Polhukam Mahfud MD menilai penunjukkan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Sulawesi Tengah Brigjen TNI Andi Chandra As’aduddin sebagai Penjabat (Pj) Bupati Seram Bagian Barat (SBB) tidak melanggar putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini karena Brigjen Chandra sudah tidak aktif di institusi TNI.

"Menurut putusan MK anggota TNI/Polri yang tidak aktif secara fungsional di institusi induknya, tetapi ditugaskan di institusi atau birokrasi lain itu bisa menjadi penjabat kepala daerah," ujar Mahfud kepada wartawan, Selasa (24/5/2022).

Mahfud MD mengatakan, perwira TNI atau Polri yang yang bekerja di BNPT, Kemko Polhukam, Kemkumham, BIN, Sekretariat Militer (Setmil), Lemhanas, dan lainnya dibolehkan ditunjuk dan diangkat menjadi penjabat kepala daerah.

"Aturan dan putusan MK mengatur begitu. Brigjen Chandra itu sudah lama dipekerjakan di BIN. Selain yang dipekerjakan di luar institusi induk, anggota TNI/Polri yang alih status menjadi PNS dan pensiun juga boleh," tandas dia.

Selain Brigjen Chandra, kata Mahfud MD, perwira tinggi Polri bintang 3 Paulus Waterpow juga diangkat menjadi Penjabat Gubernur Papua Barat.

"Contohnya Paulus Waterpow, Pati Polri bintang 3 yang sekarang jadi Penjabat Gubernur Papua Barat. Pak Waterpouw itu sekarang bekerja di Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)," kata Mahfud.

Sebelumnya, sejumlah organisasi masyarakat sipil meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tidak menunjuk perwira TNI/Polri aktif untuk menjadi penjabat kepala daerah yang berakhir masa jabatannya. Menunjuk perwira aktif menduduki jabatan sipil dinilai bertentangan dengan undang-undang serta prinsip demokrasi.

Pernyataan ini disampaikan terkait dengan keputusan Tito Karnavian menunjuk Brigjen TNI Andi Chandra As’aduddin menjadi Pj Bupati Seram Bagian Barat (SBB). Andi yang merupakan Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Sulawesi Tengah ditunjuk untuk menggantikan Bupati Timotius Akerina yang telah berakhir masa jabatannya.

“Mendesak Kemendagri untuk membatalkan penunjukan Brigjen TNI Andi Chandra As’aduddin sebagai Pj Bupati Seram Bagian Barat karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar prinsip-prinsip demokrasi,” demikian tertulis dalam pernyataan bersama Puskapol UI, Perludem, Kode Inisiatif dan Puskapol Universitas Andalas, Selasa (24/5/2022).



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI