Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved

Perkara Helikopter AW-101, KPK Koordinasi dengan TNI

Rabu, 25 Mei 2022 | 10:07 WIB
Oleh : Muhammad Aulia / CAH
Ketua KPK Firli Bahuri saat memberikan keterangan kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 30 Maret 2022.

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan berkoordinasi serta melakukan supervisi dengan jajaran TNI untuk penanganan perkara dugaan korupsi pengadaan helikopter Augusta Westland (AW)-101. Dalam perkara tersebut KPK telah menahan bos PT Diratama Jaya Mandiri Irfan Kurnia Saleh.

Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan kewenangan supervisi lembaganya diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK Pasal 6 huruf D. Perlu diketahui, dalam perkara ini belum ada penyelenggara negara yang ditetapkan sebagai tersangka.

"KPK melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan korupsi, termasuk juga rekan-rekan TNI," kata Firli saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Selasa (24/5/2022).

Koordinasi juga akan dilakukan oleh KPK dengan pihak TNI. Dipaparkan Firli, kewenangan koordinasi KPK sudah diatur dalam Pasal 8 huruf A UU Nomor 19 Tahun 2019. Perlu diketahui juga, pihak Puspom TNI sebelumnya sudah menetapkan sejumlah tersangka dari pihak militer terkait kasus ini. Hanya saja, diketahui kemudian penyidikan terhadap para tersangka dari pihak militer dihentikan oleh Puspom TNI.

"Disebutkan bahwa KPK itu tugasnya mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi," ucap Firli.

"Artinya tentu kita harus laksanakan amanat undang-undang itu," tambahnya.

Diberitakan, KPK menahan Irfan Kurnia usai diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan helikopter AW-101 di TNI AU tahun 2016-2017. Irfan diketahui telah menyandang status tersangka kasus dugaan korupsi heli AW-101 sejak 2017 atau lima tahun lalu.

Dalam kasus ini, Irfan diduga menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai Rp 224 miliar dari nilai kontrak pengadaan helikopter AW-101 sebesar Rp 738,9 miliar.

Atas perbuatannya, Irfan Kurnia Saleh disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI